13 Desa di Bintan Gelar Pilkades 2026, Roby: Jangan Jadi Sumber Konflik

Bintan, – Sebanyak 13 desa di Kabupaten Bintan akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada 2026. Selain itu, satu desa akan melakukan pemilihan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Menjelang pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bintan mulai memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berlangsung aman, tertib, transparan dan demokratis.

Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pimpinan FKPD yang dipimpin Bupati Bintan Roby Kurniawan di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan, Selasa (6/10/2026).

Roby mengingatkan bahwa kontestasi politik di tingkat desa harus menjadi ruang demokrasi yang sehat dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

“Pilkades harus menjadi pesta demokrasi masyarakat desa, bukan menjadi sumber konflik di tengah masyarakat,” tegas Roby.

Untuk memastikan proses tersebut berjalan lancar, koordinasi diminta dilakukan sejak tahap awal. Mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara hingga penetapan hasil serta pelantikan kepala desa terpilih.

Panitia Pilkades juga diminta bekerja profesional, transparan dan tidak berpihak kepada calon tertentu.

Perhatian serupa diberikan terhadap netralitas aparatur pemerintahan. Roby mengingatkan agar fasilitas maupun kewenangan pemerintah tidak digunakan untuk memberikan keuntungan kepada salah satu calon dalam Pilkades.

Selain kesiapan penyelenggaraan, aspek keamanan menjadi salah satu perhatian dalam menghadapi Pilkades serentak.

TNI-Polri bersama pemerintah daerah, kecamatan dan pemerintah desa diminta melakukan deteksi dini sekaligus memetakan potensi kerawanan di masing-masing wilayah.

Langkah antisipasi juga diarahkan terhadap praktik politik uang, penyebaran berita bohong atau hoaks, provokasi serta ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

Menurut Roby, keberhasilan Pilkades tidak semata-mata ditentukan oleh lancarnya proses pemungutan dan penghitungan suara. Hasil Pilkades juga diharapkan melahirkan kepala desa yang memiliki legitimasi untuk memimpin, melanjutkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Siapa pun yang terpilih nantinya adalah kepala desa bagi seluruh masyarakat desa, bukan hanya bagi masyarakat yang memilihnya,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut dikoordinasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bintan dengan melibatkan Forkopimda, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, panitia Pilkades serta unsur TNI-Polri.

Pemkab Bintan berharap Pilkades 2026 tidak hanya menjadi proses pergantian kepemimpinan di tingkat desa, tetapi juga menjadi momentum memperkuat demokrasi dan menjaga persatuan masyarakat selama berlangsungnya seluruh tahapan pemilihan.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google