Ombudsman Temukan Kekurangan Pelayanan Publik di Karimun, Kantor Pertanahan hingga Rutan Jadi Sorotan

KARIMUN, – Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Temuan tersebut mencakup keterbukaan informasi standar pelayanan, kelengkapan prosedur layanan, hingga keterbatasan fasilitas dan anggaran.

Catatan itu diperoleh dalam kegiatan supervisi Ombudsman RI bersama Perwakilan Ombudsman Kepri terhadap enam instansi pelayanan publik di Karimun pada 9–11 November 2026.

Kegiatan dipimpin Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri Lagat Siadari.

Keenam instansi yang diperiksa meliputi Polres Karimun, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, RSUD Muhammad Sani, Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, Dinas Sosial Kabupaten Karimun, serta Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan keterangan Ombudsman RI dalam siaran pers yang diterima, Jumat (13/11/2026), supervisi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen penilaian dengan kondisi pelayanan yang benar-benar diterima masyarakat.

Syafrida mengatakan pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kelengkapan administrasi, tetapi juga melalui pengamatan langsung terhadap fasilitas layanan, sistem pengaduan, serta wawancara dengan petugas dan pengguna layanan.

“Supervisi ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi dan standar pelayanan, tetapi juga melakukan observasi langsung terhadap sarana prasarana, wawancara dengan penyelenggara layanan maupun masyarakat pengguna layanan, serta memastikan tidak adanya praktik maladministrasi,” ujar Syafrida.

Kantor Pertanahan dan Rutan Dapat Catatan

Dari hasil pengecekan sementara, Ombudsman menilai kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan pada enam instansi secara umum telah sesuai dengan hasil penilaian awal.

Namun, masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara dokumen yang dilaporkan dan informasi yang tersedia bagi masyarakat di ruang pelayanan.

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, Ombudsman menemukan informasi mengenai standar pelayanan belum dipajang secara terbuka sehingga mudah dibaca oleh masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena informasi persyaratan, prosedur, dan mekanisme layanan diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian ketika mengurus dokumen pertanahan.

Sementara itu, di Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, Ombudsman mencatat belum tersedianya standar pelayanan khusus yang mengatur tata cara pengajuan cuti bersyarat.

Kelengkapan standar pelayanan tersebut dinilai penting untuk memastikan prosedur administrasi dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan.

Berbeda dengan kedua instansi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun dinilai telah memiliki dokumen pendukung yang lengkap dengan fasilitas pelayanan sesuai ketentuan.

Catatan lainnya ditemukan pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang menghadapi keterbatasan anggaran dan sarana pendukung pelayanan.

Berdasarkan keterangan sekretaris dinas kepada tim Ombudsman, sejumlah program yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengalami kendala akibat kebijakan efisiensi dan berkurangnya kemampuan fiskal daerah.

Kondisi tersebut turut memengaruhi ketersediaan fasilitas kerja dan pelaksanaan sejumlah layanan sosial bagi masyarakat.

Di tengah keterbatasan itu, Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Sosial telah mengusulkan pembangunan rumah singgah kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

Usulan tersebut direncanakan memanfaatkan lahan yang telah dihibahkan pemerintah kabupaten.

Meski demikian, rencana pembangunan rumah singgah masih berupa usulan dan belum dinyatakan telah terealisasi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri Lagat Siadari mengatakan hasil supervisi tersebut akan menjadi bagian dari dasar penyusunan Opini Ombudsman RI Tahun 2026 mengenai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Ia meminta setiap instansi segera menindaklanjuti catatan yang ditemukan, terutama terkait keterbukaan informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan standar pelayanan.

Menurut Lagat, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelayanan yang disediakan instansi pemerintah agar tidak menghadapi ketidakpastian maupun prosedur yang berbelit.

“Kami berharap seluruh entitas pelayanan publik di Kabupaten Karimun, baik instansi vertikal maupun perangkat daerah, dapat terus mempertahankan komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Lagat.

Ombudsman juga mengajak masyarakat turut mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dan menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan maladministrasi.

Pengaduan dapat disampaikan secara gratis melalui WhatsApp Ombudsman RI Perwakilan Kepri di nomor 0811-9813-737 atau layanan Call Center 137.

Hasil supervisi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan sekaligus meningkatkan kepastian dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Karimun.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google