Kepulauan Riau

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menekankan pentingnya pemantauan pemulihan layanan dasar seperti listrik dan air bersih setelah blackout, agar masyarakat tidak lama terdampak.

Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Suhendri mengajak wartawan IJTI di Batam untuk memperkuat peran penyampaian informasi yang akurat dan berimbang, serta menanggapi blackout listrik terbaru.

Irjen Pol Suhendri, Kapolda Kepulauan Riau, menggelar audiensi dengan PT PLN (Persero) di Batam pada 14 Oktober 2026 untuk memperkuat koordinasi pengamanan infrastruktur kelistrikan.

Plt Direktur RSUD Kota Tanjungpinang, Dedy Arman, menegaskan bahwa seluruh kamar di Ruang Mawar pada 14 Oktober 2026 hanya diisi pasien, bukan pejabat atau pegawai.

DPD GMNI Kepri meminta pemerintah audit independen atas pemadaman listrik melanda Batam, Tanjungpinang, dan Bintan 12 Oktober 2026, serta menyoroti ketahanan air.

BP Batam mengirim tim ke industri, UMKM, dan fasilitas publik di Batam pada 13 Oktober 2026 untuk mendengarkan kendala pasca pemadaman listrik.

Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang mengunjungi kantor PLN di Tanjungpinang pada 13 Oktober 2026 untuk menuntut penjelasan terkait pemadaman listrik yang melanda wilayah Kepulauan Riau.

Wakil Gubernur Riau Nyanyang Haris Pratamura meninjau Perkebunan Salak Sari Intan di Bintan, dorong hortikultura komoditas unggulan untuk ketahanan pangan.

BP Batam dan Ombudsman RI menandatangani Nota Kesepahaman di Balairung Sari BP Batam pada 13 Oktober 2026 untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Anggota DPRD Kepri Ismiyati menuntut PLN dan pemerintah mengusut penyebab blackout luas yang melanda Batam, Tanjungpinang, dan Bintan serta mengevaluasi keandalan sistem kelistrikan.