Indeks Potensi Radikalisme Riau Lampaui Nasional, Pemprov Perkuat Pencegahan Ekstremisme

Pekanbaru, – Pemerintah Provinsi Riau menaruh perhatian serius terhadap potensi penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Pasalnya, indeks potensi radikalisme di Riau tercatat sebesar 12,8, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang berada pada 11,6.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan melalui kebijakan yang lebih terarah dan melibatkan berbagai sektor.

Hal itu disampaikannya saat membuka Lokakarya Penguatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD-PE) yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Kamis (15/10/2026).

“Data tersebut tentunya menjadi perhatian bersama, bukan untuk memberikan stigma kepada masyarakat, tetapi menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi risiko di lapangan,” ujar Syahrial.

Menurutnya, angka tersebut tidak boleh dimaknai sebagai gambaran bahwa masyarakat Riau identik dengan radikalisme. Sebaliknya, data itu perlu digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah pencegahan yang tepat.

Syahrial menegaskan, penyusunan RAD-PE merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026–2029.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman yang lebih jelas dalam mengidentifikasi potensi ancaman, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan.

Ia menilai pencegahan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan keamanan. Keterlibatan sektor pendidikan, penguatan ketahanan keluarga, serta penciptaan ruang digital yang aman juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat.

Karena itu, program pencegahan ekstremisme perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Syahrial juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan unsur masyarakat agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kami berharap lokakarya ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam RAD-PE, sehingga langkah-langkah yang disusun dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan peran masing-masing,” katanya.

Lebih lanjut, Syahrial berharap lokakarya yang difasilitasi BNPT tersebut tidak berhenti pada pembahasan konsep dan kebijakan, tetapi mampu menghasilkan langkah nyata untuk memperkuat pencegahan ekstremisme di Provinsi Riau.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersusunnya dokumen rencana aksi, melainkan juga oleh pelaksanaan kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi perlindungan masyarakat.

Pemprov Riau berkomitmen memperkuat kerja sama lintas sektor agar upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dapat berjalan lebih efektif sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan kehidupan masyarakat.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google