Kabut Asap Jadi Ancaman, Kepala BPGMN Baru Siapkan Strategi Cegah Kebakaran Gambut Berulang
- account_circle Redaksi
- calendar_month 53 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Kepala BPGMN, Satyawan Pudyatmoko, menyampaikan komitmen pencegahan kebakaran gambut di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Jakarta,
– Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang saat musim kemarau menjadi salah satu pekerjaan besar Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Lembaga tersebut akan memperkuat pencegahan melalui pemetaan kawasan rawan terbakar, pemantauan kondisi gambut, serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
Komitmen itu disampaikan Kepala BPGMN, Satyawan Pudyatmoko, seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Satyawan mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pengelolaan gambut dilakukan secara lebih efektif, terutama untuk mengurangi ancaman kebakaran yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, kebakaran di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus karena berpotensi terjadi kembali pada kawasan yang sama, terutama ketika musim kemarau berlangsung panjang dan kondisi lahan semakin kering.
“Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan,” ujar Satyawan kepada wartawan.
Persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Asap yang dihasilkan dapat menyebar ke berbagai wilayah, menurunkan kualitas udara, mengganggu transportasi, hingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat.
Karena itu, pencegahan kebakaran gambut menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kabut asap, terutama bagi daerah yang memiliki kawasan gambut luas maupun wilayah yang berpotensi terdampak sebaran asap.
Satyawan menjelaskan, BPGMN akan memanfaatkan pendekatan ilmiah dan teknologi untuk memperkuat pengawasan terhadap kawasan gambut.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), termasuk kawasan yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui karakteristik lahan, kondisi tata air, tingkat kekeringan, serta faktor yang dapat meningkatkan risiko kebakaran.
Menurut Satyawan, terdapat lebih dari 500 KHG yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pengelolaan gambut secara nasional.
“Tentu kalau target untuk kapan selesai tentu kita kan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti,” jelasnya.
Ia menilai, keberhasilan pengelolaan gambut tidak dapat hanya diukur dari luas kawasan yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran kembali terjadi.
Karena itu, BPGMN akan melibatkan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hidrologi, pemulihan vegetasi gambut, sosial ekonomi, serta pengelolaan ekosistem mangrove.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan langkah pencegahan dan pemulihan yang sesuai dengan kondisi masing-masing kawasan.
Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto, menegaskan bahwa pencegahan karhutla harus dilakukan melalui sistem deteksi dini yang mampu membaca perubahan kondisi lahan sebelum kebakaran terjadi.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan penanganan setelah api muncul. Pemerintah perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi potensi gangguan, menganalisis faktor risiko, serta memperkirakan kemungkinan terjadinya kebakaran.
Salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah tinggi muka air tanah pada kawasan gambut.
“Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Saya sudah melihat beberapa negara, itu sesuatu yang bisa diperkirakan. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat,” ujar Sriyanto.
Pemantauan tinggi muka air tanah menjadi penting karena kondisi gambut yang terlalu kering dapat meningkatkan kerentanan lahan terhadap kebakaran.
Melalui pengumpulan data yang berkelanjutan, langkah pencegahan diharapkan dapat dilakukan lebih awal sebelum risiko berkembang menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan.
Sriyanto juga menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu institusi karena menyangkut kewenangan dan tanggung jawab berbagai pihak.
“Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertukar untuk menangani karhutla,” katanya.
Selain pengelolaan gambut, BPGMN akan memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove.
Satyawan menjelaskan, lembaga yang dipimpinnya juga memiliki tanggung jawab mendorong pengurangan deforestasi serta memperbaiki kawasan gambut dan mangrove yang mengalami kerusakan.
Pemulihan ekosistem tersebut diperlukan untuk menjaga fungsi lingkungan, termasuk perlindungan kawasan pesisir, keseimbangan tata air, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Bagi wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau, perlindungan mangrove memiliki arti penting karena kawasan pesisir menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat sekaligus penyangga ekosistem laut.
Sementara bagi wilayah yang memiliki hamparan gambut luas, seperti sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan, penguatan pengelolaan tata air menjadi salah satu faktor penting dalam pencegahan kebakaran lahan.
Satyawan berharap pengelolaan gambut dan mangrove ke depan lebih mengutamakan pencegahan, pemantauan berbasis data, serta langkah pemulihan yang dapat diukur hasilnya.
Dengan pendekatan tersebut, BPGMN menargetkan penurunan kebakaran secara bertahap, terutama pada kawasan gambut yang selama ini memiliki riwayat kebakaran berulang.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menekan kerusakan lingkungan dan mengurangi risiko kabut asap yang dapat berdampak terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat.
Penulis Redaksi
Tim Redaksi BacaDulu.id berkomitmen menyajikan informasi aktual, tajam, dan tepercaya. Menyuguhkan ragam berita pilihan seputar dinamika ekonomi, perkembangan bisnis, tren wisata, hingga isu-isu strategis nasional dan global untuk memenuhi kebutuhan referensi pembaca cerdas.

Jadikan





Saat ini belum ada komentar