GMNI Kepri Desak Audit Independen Blackout, PLN dan BP Batam Diminta Buka Data
- account_circle Basok Ridwan
- calendar_month 10 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kepulauan Riau mendesak pemerintah melakukan audit independen terhadap gangguan listrik yang melanda Batam, Tanjungpinang, dan Bintan, Batam, Senin (12/10/2026).
Batam,
– Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kepulauan Riau mendesak pemerintah melakukan audit independen terhadap gangguan listrik yang melanda Batam, Tanjungpinang, dan Bintan pada Senin (12/10/2026).
Selain meminta penyebab pemadaman diungkap secara transparan, GMNI juga menyoroti ketahanan pasokan air Batam di tengah berkembangnya industri pusat data atau data centre.
Dalam pernyataan sikapnya, Ketua GMNI Kepri, Heri Purba menilai pemadaman yang berdampak terhadap 411.219 pelanggan tersebut tidak cukup dijawab dengan informasi singkat mengenai gangguan teknis. Publik membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai penyebab awal, mekanisme gangguan hingga meluas ke sejumlah wilayah, serta langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Gangguan listrik bukan sekadar persoalan lampu padam. Ada aktivitas rumah tangga yang terganggu, usaha yang terhenti, layanan internet yang terdampak, hingga masyarakat yang menghadapi ketidakpastian pasokan air,” katanya dari keterangan tertulis yang diterima redaksi.
GMNI menyoroti penjelasan awal PT PLN Batam yang menyebut gangguan berkaitan dengan masuknya hewan liar ke area Gardu Induk Sungai Harapan.
Menurut organisasi mahasiswa itu, informasi tersebut perlu diperjelas melalui bukti teknis, terutama untuk menjelaskan bagaimana gangguan pada satu titik dapat berdampak luas hingga Tanjungpinang dan Bintan.
GMNI mempertanyakan titik awal gangguan, komponen yang mengalami kerusakan, mekanisme kerja sistem proteksi, serta penyebab gangguan dapat meluas ke jaringan kelistrikan antardaerah.
Organisasi tersebut menegaskan, pertanyaan itu bukan untuk menyimpulkan pihak tertentu sebagai penyebab, melainkan memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Selain penyebab teknis yang disampaikan PLN, GMNI Kepri menyoroti munculnya pertanyaan publik mengenai kemungkinan hubungan blackout dengan pengujian beban besar atau commissioning test fasilitas industri, termasuk data centre.
Namun, GMNI mengakui belum ada konfirmasi resmi yang membuktikan bahwa pengujian fasilitas pusat data menjadi penyebab pemadaman pada 12 Oktober 2026.
Karena itu, PLN diminta memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis. Jika tidak ditemukan hubungan antara pengujian beban industri dan blackout, hasil pemeriksaan yang mendukung kesimpulan tersebut perlu disampaikan secara terbuka.
GMNI menilai, penambahan beban listrik dalam skala besar harus disertai perencanaan kapasitas jaringan, kesiapan cadangan, sistem proteksi yang memadai, serta pengelolaan risiko. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat dan industri yang telah beroperasi.
Menurut GMNI, pertumbuhan investasi tidak boleh hanya diukur dari nilai modal yang masuk, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dasar dan dampaknya terhadap kepentingan publik.
Persoalan lain yang menjadi perhatian GMNI adalah ketahanan air Batam. Di tengah gangguan listrik, sejumlah wilayah juga menghadapi persoalan pasokan air bersih. Dalam informasi yang menjadi sorotan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nongsa dilaporkan beroperasi pada kapasitas 18,75 persen akibat menurunnya elevasi air baku di Waduk Nongsa.
GMNI turut menyoroti pernyataan BP Batam bahwa fasilitas data centre diwajibkan membangun instalasi pengolahan air laut dengan teknologi seawater reverse osmosis (SWRO). BP Batam juga menyatakan bahwa data centre di Nongsa tidak memperoleh pasokan air dari Waduk Nongsa maupun Waduk Duriangkang.
Atas dasar itu, GMNI meminta BP Batam membuka data mengenai lokasi, kapasitas, dan status operasional fasilitas SWRO, termasuk volume air yang diproduksi dan disalurkan kepada pusat data yang telah beroperasi.
Menurut GMNI, keterbukaan tersebut diperlukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan air industri tidak mengganggu hak masyarakat atas air bersih. Meski demikian, dugaan penggunaan air waduk oleh data centre tidak dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
Melalui pernyataan sikapnya, GMNI Kepri menyampaikan lima tuntutan. Pertama, mendesak PLN Batam membuka kronologi teknis blackout secara menyeluruh, termasuk titik gangguan, kerusakan peralatan, mekanisme proteksi, dan penyebab dampaknya meluas ke Tanjungpinang serta Bintan.
Kedua, meminta BP Batam memublikasikan data pemenuhan kebutuhan air untuk fasilitas data centre, termasuk kapasitas dan operasional SWRO. Ketiga, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk atau menugaskan tim audit teknis independen untuk menyelidiki penyebab blackout dan mengumumkan hasil pemeriksaan kepada publik.
Keempat, GMNI meminta Kementerian ESDM bersama BP Batam mengevaluasi ketahanan sistem kelistrikan sebelum menyetujui penambahan beban industri berskala besar. Kelima, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bersama BP Batam melakukan audit ketahanan air Batam dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan industri.
GMNI juga mengingatkan dampak pemadaman terhadap industri padat karya yang menjadi salah satu penopang ekonomi Batam. Gangguan pasokan listrik berpotensi menghambat produksi, mengakibatkan keterlambatan pengiriman, menambah biaya operasional, serta memengaruhi keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.
Bagi GMNI, pemulihan pasokan listrik tidak boleh menjadi akhir dari penyelesaian persoalan. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar penyebab gangguan diketahui dan langkah pencegahan dapat dilakukan.
“Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab berdasarkan hasil pemeriksaan, dan langkah konkret apa yang dilakukan agar krisis serupa tidak kembali terulang,” tegas Heri.
GMNI Kepri menilai, pembangunan industri dan penguatan investasi harus berjalan beriringan dengan jaminan ketersediaan listrik dan air bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan infrastruktur dasar di Kepulauan Riau.
Penulis Basok Ridwan
Ia merupakan seorang jurnalis muda multitalenta yang saat ini aktif bergerak di bawah bendera BacaDulu.id. Dengan wilayah liputan strategis di Kepulauan Riau, ia berdedikasi menyajikan analisis tajam terkait kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, hingga dinamika politik lokal. Profesionalisme dan integritasnya di ruang redaksi semakin kukuh setelah resmi mengantongi sertifikat kompetensi Wartawan Muda sejak 4 September 2026.

Jadikan





Saat ini belum ada komentar