Pimpinan Kanwil Kemenkum Kepri Berganti, Ansar Tekankan Kualitas Regulasi Daerah

TANJUNGPINANG, — Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berharap pergantian pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri tetap diikuti koordinasi yang kuat dalam penyusunan regulasi daerah. Setiap aturan yang dihasilkan diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Harapan itu disampaikan Ansar saat menerima audiensi jajaran Kanwil Kemenkum Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (19/10/2026).

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang perpisahan Edison Manik yang akan melanjutkan tugas sebagai Kepala Kanwil Kemenkum Riau, serta menyambut Morina Harahap sebagai pimpinan baru Kanwil Kemenkum Kepri.

Ansar menyampaikan terima kasih atas pengabdian Edison selama bertugas di Kepri. Kepada Morina, ia berharap kerja sama yang telah terbangun dapat dilanjutkan, terutama dalam penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan harapan koordinasi kuat dalam pergantian pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (19/10/2026).

“Kolaborasi yang kuat menjadi bagian penting dalam mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ansar.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran Kementerian Hukum dibutuhkan agar regulasi memenuhi ketentuan perundang-undangan dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.

Dalam kesempatan itu, Edison mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kepri selama dirinya menjalankan tugas. Ia berharap hubungan antarlembaga tetap terpelihara meski kepemimpinan berganti.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi serta kerja sama yang telah terjalin selama ini. Kami berharap hubungan baik tersebut dapat terus dipelihara dan diperkuat pada masa mendatang,” katanya.

Edison turut menyoroti perlunya koordinasi berkelanjutan dalam pembentukan produk hukum daerah. Harmonisasi dan fasilitasi regulasi, menurutnya, perlu dioptimalkan agar aturan yang disusun selaras dengan ketentuan hukum dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Morina menyatakan komitmennya melanjutkan kerja sama dengan Pemprov Kepri dan para pemangku kepentingan. Ia berharap komunikasi yang baik dapat mendukung proses harmonisasi regulasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google