1.182 Perizinan Masuk OSS Batam, BP Batam Perkuat Layanan Investasi

Batam, – Aktivitas investasi dan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam terus diiringi dengan peningkatan layanan perizinan. Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat 1.182 permohonan perizinan masuk melalui sistem Online Single Submission (OSS) sepanjang 1 September 2025 hingga 20 September 2026.

Permohonan tersebut tersebar pada 16 bidang layanan perizinan. Dari jumlah itu, 423 permohonan telah ditangani atau diterbitkan, sedangkan 284 masih belum memenuhi persyaratan, 276 dikembalikan untuk diperbaiki, dan 199 lainnya masih menjalani proses verifikasi.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan seluruh permohonan diproses berdasarkan kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

“Data ini menunjukkan proses pelayanan perizinan terus berjalan. Setiap permohonan kami proses berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, sehingga pemohon mendapatkan kepastian dalam setiap tahapan layanan,” kata Ariastuty di Batam Centre, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, angka tersebut merupakan data permohonan yang tercatat melalui OSS pada 16 sektor di KPBPB Batam. Selain OSS, BP Batam juga menjalankan pelayanan melalui LMS dan IBOSS sebagai bagian dari ekosistem layanan perizinan.

Jika dirinci, layanan PKKPR Laut mencatat 18 permohonan telah ditangani atau diterbitkan. Sebanyak 222 permohonan belum memenuhi persyaratan, satu dikembalikan untuk perbaikan, dan 21 masih dalam tahap verifikasi.

Pada layanan Persetujuan Lingkungan, yang meliputi SPPL, PL, AMDAL dan UKL-UPL, sebanyak 144 permohonan telah ditangani atau diterbitkan. Satu permohonan belum memenuhi persyaratan, 16 dikembalikan untuk diperbaiki, dan 11 masih diverifikasi.

Sementara pada layanan PPKH, dua permohonan telah diterbitkan, 26 belum memenuhi persyaratan, dan sembilan masih dalam proses verifikasi.

Untuk Perizinan Berusaha (PB), sebanyak 136 permohonan telah ditangani atau diterbitkan. Sebanyak 20 belum memenuhi persyaratan, 147 dikembalikan untuk perbaikan, dan 62 masih diverifikasi.

Adapun Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) mencatat 123 permohonan telah ditangani atau diterbitkan. Sebanyak 15 belum memenuhi persyaratan, 112 dikembalikan untuk diperbaiki, dan 96 masih dalam proses verifikasi.

Ariastuty menilai pelayanan perizinan memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga aktivitas investasi di Batam tetap berjalan sesuai ketentuan.

Di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, BP Batam terus mendorong penyederhanaan proses dan peningkatan kualitas layanan melalui berbagai kebijakan kemudahan berusaha.

Upaya tersebut juga sejalan dengan agenda pemerintah pusat dalam memperkuat Batam sebagai kawasan investasi melalui penyederhanaan regulasi, penyelesaian persoalan lahan, pengembangan sektor strategis dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kemudahan berusaha di Batam turut diperkuat melalui sejumlah regulasi pemerintah, antara lain PP Nomor 25 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025 dan PP Nomor 47 Tahun 2025.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan perbaikan layanan perizinan merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

“Pemerintah terus mendorong agar proses perizinan semakin mudah dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. BP Batam akan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar investasi dan kegiatan usaha di Batam dapat berjalan dengan lancar dan baik,” ujar Amsakar.

Dengan layanan yang semakin terintegrasi dan proses perizinan yang terus disederhanakan, BP Batam berharap iklim usaha di KPBPB Batam semakin kondusif dan mampu menarik investasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google