Polda Kepri Perkuat Kesiapan Personel Mengawal Aspirasi dan Antisipasi Disinformasi Digital

Batam, — Polda Kepulauan Riau memperkuat kesiapan personel dalam mengawal penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus mengantisipasi penyebaran disinformasi di ruang digital.

Upaya tersebut dibahas dalam Dialog Penguatan Internal Polri Ke-3 TA 2026 yang digelar Divisi Humas Polri secara virtual melalui Zoom, Selasa (29/9/2026). Polda Kepri mengikuti kegiatan dari Ruang Vicon Polda Kepri.

Kegiatan tersebut diikuti Kabidhumas Polda Kepri, Dirsamapta, Dansat Brimob, para Kasubbid Bidhumas, serta sejumlah perwira dari Ditsamapta dan Satbrimob Polda Kepri.

Dialog membahas dua hal yang saling berkaitan, yakni bagaimana Polri mengawal aspirasi masyarakat secara profesional dan bagaimana menjaga ruang informasi agar tidak dipenuhi informasi yang tidak terverifikasi.

Dalam sambutan Kadivhumas Polri yang dibacakan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, ditegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dikawal dengan pendekatan profesional, humanis, proporsional serta akuntabel.

Polri juga dituntut memastikan ruang digital tidak menjadi tempat berkembangnya disinformasi yang berpotensi memicu kesalahpahaman, provokasi maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Karena itu, langkah pencegahan, deteksi dini dan komunikasi publik dinilai perlu berjalan secara bersamaan.

Brigjen Pol. Mokhamad Ngajib menekankan bahwa dinamika unjuk rasa dapat berubah dengan cepat. Karena itu, pola pengamanan perlu disusun berdasarkan analisis situasi dengan mengedepankan deteksi dini, komunikasi dan negosiasi.

Menurutnya, keberadaan negosiator menjadi penting sebagai jembatan komunikasi antara Polri dan koordinator aksi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu penyampaian aspirasi tetap tertib sekaligus mencegah terjadinya eskalasi.

“Pengamanan tidak semata berorientasi pada pengendalian massa, tetapi juga pelayanan aspirasi, perlindungan hak konstitusional, penggunaan kekuatan secara proporsional serta akuntabilitas,” ujarnya.

Dari sisi komunikasi publik, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Ditjen Komunikasi Publik dan Media, Marroli Jeni Indarto, menekankan pentingnya penyampaian informasi yang cepat, akurat, terverifikasi dan konsisten.

Polri didorong memperkuat mekanisme klarifikasi dan komunikasi publik, sekaligus membangun sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, media massa serta jaringan Bakohumas.

Langkah tersebut diperlukan agar informasi yang keliru tidak berkembang menjadi narasi provokatif yang berpotensi mengganggu situasi keamanan.

Sementara itu, Speaker dan Assessor bidang komunikasi, Margareta Manalu, mengingatkan bahwa dinamika aksi unjuk rasa saat ini tidak hanya berlangsung di lapangan.

Setiap peristiwa dapat dengan cepat berlanjut ke ruang digital melalui pemberitaan media, media sosial, foto, video maupun berbagai narasi yang kemudian membentuk persepsi masyarakat.

Karena itu, informasi yang disampaikan Polri harus memiliki konteks yang jelas, kredibel, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Kecepatan merespons isu juga perlu dibarengi proses verifikasi agar komunikasi publik tidak justru menimbulkan persoalan baru.

Melalui dialog tersebut, Polda Kepri memperkuat kesamaan pemahaman jajaran dalam menghadapi dinamika penyampaian aspirasi masyarakat. Selain mengedepankan pendekatan humanis dan profesional, jajaran juga didorong meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan informasi di ruang digital.

Dengan demikian, pengawalan aspirasi tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga melalui komunikasi publik yang akurat untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah disinformasi berkembang menjadi gangguan keamanan.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google