Breaking News
light_mode
TRENDING
Beranda » Berita » Kepulauan Riau » Bintan » Kejar Pertumbuhan Ekonomi di Atas 8 Persen, Pemkab Bintan Minta Perusahaan Buka Data Riil ke BPS

Kejar Pertumbuhan Ekonomi di Atas 8 Persen, Pemkab Bintan Minta Perusahaan Buka Data Riil ke BPS

  • account_circle Basok Ridwan
  • calendar_month 21 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Bintan, BacaDulu id – Pemerintah Kabupaten Bintan memperkuat kolaborasi dengan badan usaha untuk mendapatkan gambaran lebih akurat mengenai aktivitas ekonomi di daerah. Perusahaan diminta memberikan data riil kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bagian dari upaya mendukung penghitungan dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan perwakilan perusahaan di Ruang Rapat Bawah Kantor Bapperida Bintan, Kamis (8/10/2026).

Roby mengatakan kontribusi dunia usaha memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Bintan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah aktivitas industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.

Menurutnya, kawasan tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan.

“Tentu mencermati dari apa yang sudah kita diskusikan, memang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang ini sangat memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam menentukan angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan,” kata Roby.

Ia juga mengapresiasi kerja sama yang selama ini terjalin antara perusahaan, BP Bintan, BPS dan pemerintah daerah.

Roby menyebut pola kolaborasi pengumpulan data yang dilakukan di Bintan sebelumnya bahkan pernah menjadi contoh dalam mendukung penghitungan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rapat tersebut, Roby secara khusus meminta perusahaan memberikan data aktivitas usaha secara riil dan transparan kepada BPS.

Ia menekankan perusahaan tidak perlu mengaitkan pengumpulan data statistik dengan persoalan perpajakan. Data yang disampaikan kepada BPS, menurutnya, memiliki ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Data yang akurat dibutuhkan agar aktivitas ekonomi yang berlangsung di lapangan dapat tercermin dalam penghitungan statistik daerah.

“Harapan kami tentunya dalam mendukung target-target Bapak Presiden yang mana pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, ini juga kami berharap apa yang sudah kita kolaborasikan selama ini bisa terus terjalin dengan baik. Kepada perwakilan perusahaan, harapannya dapat memberikan data-data yang sangat riil,” ujarnya.

Pemkab Bintan menilai kolaborasi antara pemerintah, BPS dan dunia usaha menjadi penting untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi yang lebih presisi sekaligus menentukan kebijakan yang diperlukan.

Pertemuan tersebut tidak hanya membahas validasi data perusahaan. Sejumlah persoalan yang memengaruhi aktivitas usaha di Bintan turut masuk dalam pembahasan.

Di antaranya dampak fluktuasi perdagangan global terhadap ketersediaan peralatan pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Kondisi musim kemarau yang menyebabkan penurunan permukaan air di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

Selain itu, rapat membahas hambatan terkait progres komoditas bauksit dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Berbagai persoalan tersebut dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk ketika penyelesaiannya berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.

Untuk memperkuat koordinasi, Roby mengusulkan pembentukan Tim Terpadu yang secara khusus menangani berbagai isu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan.

Tim tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan pemerintah daerah dengan persoalan yang dihadapi pelaku usaha sehingga hambatan yang berpotensi menahan aktivitas ekonomi dapat ditangani lebih cepat.

Pemkab Bintan juga menyatakan siap memfasilitasi komunikasi dunia usaha dengan pemerintah pusat apabila persoalan yang dihadapi membutuhkan penyelesaian di tingkat nasional.

Melalui penguatan data dan koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap potensi ekonomi yang berasal dari kawasan industri, investasi dan berbagai kegiatan usaha di Bintan dapat tercatat secara lebih akurat sekaligus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Penulis

Ia merupakan seorang jurnalis muda multitalenta yang saat ini aktif bergerak di bawah bendera BacaDulu.id. Dengan wilayah liputan strategis di Kepulauan Riau, ia berdedikasi menyajikan analisis tajam terkait kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, hingga dinamika politik lokal. Profesionalisme dan integritasnya di ruang redaksi semakin kukuh setelah resmi mengantongi sertifikat kompetensi Wartawan Muda sejak 4 September 2026.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkan SK Gubernur Kepri

    SK Pengangkatan Dibatalkan, 6 Komisioner KPID Kepri Terancam Kehilangan Pekerjaan

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Ady Indra Pawennari
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Tanjungpinang, — Belum genap satu tahun menikmati fasilitas negara, enam komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2025–2028 kini harus mengencangkan ikat pinggang. Mereka terancam kehilangan pekerjaan sekaligus pendapatan dari gaji bulanan setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan membatalkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau tentang pengangkatannya. Pembatalan […]

  • Penandatanganan perubahan APBD 2026 oleh Gubernur dan DPRD Kepri

    DPRD dan Pemprov Kepri Sepakati Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah Naik Rp82,19 Miliar

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Tanjungpinang, – Arah baru pengelolaan anggaran Kepulauan Riau untuk 2026 resmi mendapat persetujuan legislatif dan eksekutif. DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kepri menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kesepakatan itu lahir dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri di Ruang Sidang Utama, Balairung Raja Khalid Hitam, Senin (21/9/2026). Paripurna dipimpin Ketua […]

  • Kenali Tanda Asam Urat yang Bisa Menyerang Tangan, dari Nyeri hingga Muncul Benjolan

    Kenali Tanda Asam Urat yang Bisa Menyerang Tangan, dari Nyeri hingga Muncul Benjolan

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Basok Ridwan
    • visibility 0
    • 0Komentar

    — Asam urat tidak hanya menimbulkan keluhan pada kaki. Gangguan akibat tingginya kadar asam urat juga dapat menyerang persendian di tangan, termasuk jari, pergelangan tangan hingga siku. Ketika kambuh, penderita dapat mengalami nyeri, pembengkakan hingga keterbatasan dalam menggerakkan tangan. Kondisi tersebut pada sebagian orang dapat berlangsung selama beberapa hari sebelum mereda. Mengutip Alodokter, terdapat sejumlah […]

  • SAR gabungan selamkan 22 alut cari korban speedboat di Selat Sunda

    Hari Kesembilan, 22 Alut Dikerahkan Cari 8 Korban Speedboat Arupadhatu di Selat Sunda

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Basok Ridwan
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Pandeglang, – Pencarian delapan orang yang hilang setelah speedboat Arupadhatu mengalami hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, terus dilanjutkan. Memasuki hari kesembilan, Rabu (16/9/2026), Tim SAR Gabungan memperluas penyisiran dengan mengerahkan 22 alat utama sistem pertolongan (alut) air. Delapan orang yang masih dicari terdiri dari Warta selaku kapten kapal, Surakman sebagai anak […]

  • Selat Malaka Jadi Jalur Rawan, Polda Kepri–PDRM Perkuat “Benteng” Maritim Lawan TPPO dan Narkoba

    Selat Malaka Jadi Jalur Rawan, Polda Kepri–PDRM Perkuat “Benteng” Maritim Lawan TPPO dan Narkoba

    • calendar_month Minggu, 13 Sep 2026
    • account_circle Ambok Akok
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Batam, – Perairan bukan sekadar jalur pelayaran dan penghubung antarnegara. Di balik aktivitas kapal yang hilir-mudik di Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan, terdapat ancaman kejahatan lintas negara yang terus mencari celah. Mulai dari penyelundupan manusia, perdagangan orang hingga peredaran narkotika, jaringan kejahatan memanfaatkan luasnya wilayah perairan dan batas yurisdiksi antarnegara. Ancaman inilah yang menjadi […]

  • Ismu Iskandar dan Hernowo Sugiastanto berdiskusi di kantor Ombudsman Sulsel

    Ombudsman Soroti Lapas dan Rutan di Sulsel, Pengawasan Maladministrasi Diminta Diperkuat

    • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Dalam pertemuan di Kantor Ombudsman Sulsel, Ismu Iskandar dan Hernowo Sugiastanto membahas penguatan pengawasan layanan pemasyarakatan untuk mencegah maladministrasi dan melindungi hak warga binaan.

expand_less