Breaking News
light_mode
TRENDING
Beranda » Berita » Nasional » Dewan Pers: Jangan Sembarangan Sebut Wartawan Bodrex, Penyalahgunaan Profesi Bisa Dipidana

Dewan Pers: Jangan Sembarangan Sebut Wartawan Bodrex, Penyalahgunaan Profesi Bisa Dipidana

  • account_circle Ady Indra Pawennari
  • calendar_month 10 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

JAKARTA, – Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, menilai penyebutan seseorang sebagai wartawan bodrex hanya karena media tempatnya bekerja belum terverifikasi Dewan Pers merupakan tindakan yang kurang tepat.

Menurutnya, status seseorang sebagai wartawan tidak semata-mata ditentukan oleh terverifikasi atau tidaknya perusahaan pers tempat ia bekerja.

Penilaian harus didasarkan pada aktivitas jurnalistik yang dijalankannya secara teratur serta kepatuhannya terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Penegasan tersebut disampaikan Abdul Manan saat menjawab pertanyaan wartawan bacadulu.id terkait polemik penyebutan wartawan bodrex oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, terhadap wartawan yang medianya belum terverifikasi Dewan Pers.

Abdul Manan menjelaskan, Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebut wartawan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Kegiatan tersebut mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, maupun bentuk lainnya melalui media massa.

“Tentu saja harus mematuhi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik,” tegas Abdul Manan kepada bacadulu.id, Sabtu (21/11/2026).

Mantan wartawan sekaligus redaktur Tempo itu menambahkan, seseorang yang menjalankan profesi wartawan harus bekerja untuk perusahaan pers yang akan mempublikasikan karya jurnalistiknya, baik melalui hubungan kerja tetap maupun tidak tetap.

“Jika dia memenuhi kriteria itu, maka dia disebut sebagai wartawan,” katanya.

Media Belum Terverifikasi Bukan Otomatis Wartawannya Bodrex

Abdul Manan juga menjelaskan bahwa perusahaan pers harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Pers, yakni berbentuk badan hukum Indonesia.

Karya jurnalistik yang dipublikasikan melalui perusahaan pers yang memenuhi ketentuan tersebut memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UU Pers ketika terjadi sengketa pemberitaan.

Ia menegaskan, wartawan tidak serta-merta dapat diproses secara pidana hanya karena menjalankan tugas jurnalistik atau menghasilkan karya jurnalistik yang dipersoalkan.

Apabila terdapat laporan terhadap wartawan terkait pemberitaan, penyidik kepolisian perlu berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menentukan apakah persoalan tersebut merupakan sengketa jurnalistik atau mengandung unsur tindak pidana.

Hal itu, menurutnya, sejalan dengan nota kesepahaman (MoU) Dewan Pers dan Polri Tahun 2022.

“Jika ada laporan terhadap wartawan kepada polisi, maka sesuai MoU Dewan Pers-Polri tahun 2022, penyidik Polri perlu berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menentukan apakah kasus itu merupakan sengketa pemberitaan atau sengketa jurnalistik atau pidana,” jelasnya.

Wartawan Bodrex yang Memeras Bisa Dijerat Pidana

Meski demikian, Abdul Manan mengingatkan bahwa profesi wartawan tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan tindakan melawan hukum. Wartawan yang menyalahgunakan profesinya untuk mengancam, mengintimidasi, atau memeras narasumber dapat diproses secara pidana.

Ia membedakan secara tegas antara aktivitas jurnalistik yang dilindungi undang-undang dan tindakan yang menjadikan profesi wartawan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum.

Menurutnya, ketika seorang wartawan mewawancarai narasumber untuk memperoleh informasi atau data bagi kepentingan pemberitaan, aktivitas tersebut merupakan bagian dari tugas jurnalistik yang dilindungi UU Pers.

Namun, persoalannya menjadi berbeda apabila informasi atau pemberitaan sengaja dijadikan alat untuk mengancam dan memeras seseorang.
Tindakan semacam itu bukan lagi bagian dari kerja jurnalistik, melainkan bentuk penyalahgunaan profesi yang dapat diproses melalui jalur hukum pidana.

“Jika ada wartawan yang melakukan aktivitas seperti ini, silakan dilaporkan ke polisi secara pidana. Dan polisi, sesuai MoU Dewan Pers-Polri, bisa memprosesnya menggunakan KUHP,” tegas mantan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tersebut.

Pernyataan Abdul Manan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa profesi wartawan harus ditempatkan secara proporsional. Belum terverifikasinya sebuah media tidak serta-merta menjadi alasan untuk melabeli seseorang sebagai wartawan bodrex.

Sebaliknya, status sebagai wartawan juga tidak memberikan kekebalan hukum bagi siapa pun yang menyalahgunakan profesinya untuk melakukan ancaman maupun pemerasan.

Kebebasan pers harus dihormati, tetapi penyalahgunaan profesi wartawan juga harus ditindak sesuai hukum.

Penulis

Memulai karier jurnalistiknya sejak tahun 1996 di SKM GeNTA, Suara Riau, Sijori Mandiri hingga mendirikan bintanpos.com, media siber pertama di Kepulauan Riau tahun 2001. Kini, Ia menjabat sebagai Ketua Umum Komunitas Jurnalis Kepri (KJK).

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less