Ketika Rokok Ilegal Jadi Ladang Keuntungan Gelap dan Tameng Kekuasaan
- account_circle Redaksi
- calendar_month 11 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Aparat penegak hukum menyoroti peredaran rokok ilegal yang merugikan negara, Kepulauan Riau.
Pemberitaan mengenai penindakan dan peredaran rokok ilegal di Kepulauan Riau (Kepri) belakangan ini kembali membanjiri ruang publik. Dari tangkapan jutaan batang di perairan hingga peredaran bebas di warung-warung kelontong, fenomena ini seolah menjadi drama berulang yang tak pernah benar-benar menemui babak akhir.
Pertanyaanya, mengapa praktik ilegal yang jelas merugikan keuangan negara ini masih saja marak dan begitu sulit diberantas hingga ke akar-akarnya?
Terlebih, di tengah riuhnya operasi penindakan tersebut, mencuat sebuah realitas yang kian mempertebal ironi, maraknya peredaran rokok ilegal ternyata juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu di lapangan untuk mencari keuntungan pribadi.
Munculnya praktik pemanfaatan isu rokok ilegal demi kepentingan transaksional ini menjadi alarm keras yang menyingkap dua hal sekaligus.
Pertama, fakta bahwa ada pihak yang berani memeras, menekan, atau mencari rente dari isu rokok ilegal menjadi bukti nyata bahwa barang kena cukai tanpa pita cukai ini masih beredar luas.
Tidak mungkin sebuah isu menjadi “ladang basah” bagi pemburu rente jika barang yang dipersoalkan sudah benar-benar bersih dan hilang dari peredaran.
Kedua, peredaran rokok ilegal ternyata telah melahirkan ekosistem parasit baru, di mana celah hukum, rasa takut, hingga atribut kekuasaan di lapangan dimanfaatkan sebagai komoditas keuntungan di luar jalur penegakan hukum yang sah.
Fenomena ini semakin menegaskan bahwa persoalan rokok ilegal di Kepri jauh lebih kompleks daripada sekadar urusan pelanggaran administratif cukai.
Dari sisi geografis, Kepri dengan ribuan pulau dan garis pantai yang panjang serta berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional memang selalu memiliki kerentanan tinggi terhadap penyelundupan melalui “pelabuhan tikus”.
Luasnya wilayah perairan kerap membuat pengawasan fisik berkejaran dengan keterbatasan sumber daya. Namun, menyalahkan geografi semata adalah bentuk penyederhanaan masalah.
Dari sisi ekonomi, tingginya permintaan masyarakat yang bertemu dengan disparitas harga akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau membuat rokok ilegal terus memiliki pasar.
Ketika harga rokok legal terasa makin berat bagi kantong masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, rokok murah tanpa cukai tetap dicari.
Selama permintaan ini bertahan dan pasokannya terus mengalir, akan selalu ada aktor, baik pemain lama maupun oportunis baru, yang mencoba mengambil untung dari situasi tersebut.
Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, operasi yang masih dominan menyasar lapisan hilir seperti sopir pengangkut, nakhoda kapal kayu, atau pemilik warung kecil membuat akar masalah belum tercabut tuntas.
Ketika aktor intelektual, pemodal besar, dan jaringan distribusi hulu belum sepenuhnya lumpuh, ruang abu-abu di lapangan tetap terbuka. Di ruang abu-abu inilah oknum-oknum tak bertanggung jawab bermain peran, mengaburkan batas antara penegakan aturan, kontrol publik, dan kepentingan ekonomi terselubung.
Lebih miris lagi, dalam bisik-bisik dan sorotan di lapangan, celah peredaran gelap ini kerap dibayangi oleh dugaan keterlibatan oknum “berseragam loreng”.
Alih-alih berdiri tegak menjaga kedaulatan dan ketertiban, oknum-oknum semacam ini disinyalir kerap menjelma menjadi backing yang melindungi jalur distribusi, bahkan tak segan memanfaatkan fasilitas negara termasuk mobil dinas sebagai pengantar barang haram demi menciptakan kesan kebal hukum dan membuat warga maupun petugas di lapangan ciut nyali untuk membongkar modusnya.
Ketika atribut dinas dan kendaraan negara disalahgunakan untuk melancarkan bisnis ilegal, yang runtuh bukan sekadar aturan cukai, melainkan wibawa institusi dan rasa keadilan publik.
Selain itu, status Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) di masa lalu menyisakan residu pola pikir dan jaringan distribusi lama.
Transisi kebijakan pengawasan di kawasan bebas nyatanya belum sepenuhnya diikuti oleh pengawasan rantai pasok yang ketat, sehingga celah penyalahgunaan masih terus dimanfaatkan oleh jaringan yang merasa punya “payung” maupun “tameng”.
Kehadiran oknum yang menunggangi isu rokok ilegal demi keuntungan pribadi apalagi jika dibarengi penyalahgunaan seragam dan fasilitas dinas jelas mencederai marwah ketertiban hukum dan rasa keadilan publik.
Ketika celah masalah justru dijadikan ajang negosiasi gelap, pemerasan, atau perlindungan terselubung, kepercayaan masyarakat terhadap ketegasan negara pun ikut tergerus.
Oleh karena itu, pemberantasan rokok ilegal di Kepri tidak bisa lagi mengandalkan pola pendekatan konvensional yang bersifat reaktif dan parsial.
Aparat penegak hukum dan komando pengawasan internal perlu bertindak tanpa pandang bulu, menindak tegas jaringan penyelundupan dan distribusi rokok ilegal hingga ke pemodal utamanya melalui pelacakan aset dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sekaligus memproses secara tegas dan terbuka setiap oknum termasuk oknum loreng yang bermain sebagai backing maupun kurir berkedok mobil dinas serta siapa pun yang terbukti memeras atau memperjualbelikan isu pelanggaran hukum demi keuntungan pribadi.
Sinergi antara Bea Cukai, TNI, Kepolisian, Pemerintah Daerah, hingga kejaksaan dan pengadilan pun harus diperkuat dengan transparansi dan pengawasan internal yang ketat agar ruang “bermain” bagi para pencari rente baik penyelundup, pemeras, maupun oknum pembeking semakin menyempit.
Pengawasan yang konsisten dan berani menyentuh aktor di balik layar, diiringi evaluasi keseimbangan kebijakan fiskal serta edukasi publik, akan menutup celah kompromi di lapangan.
Kepri adalah beranda terdepan Indonesia. Membiarkan rokok ilegal terus beredar apalagi sampai dijadikan ladang keuntungan gelap dan disokong oleh penyalahgunaan atribut serta fasilitas dinas hanya akan memperpanjang daftar kerugian negara dan merusak tatanan hukum serta etika publik.
Menutup celah di beranda negeri berarti menutup semua pintu kebocoran dari jalur penyelundupan di laut, rantai distribusi di darat, hingga praktik kotor para oportunis dan oknum pembeking yang menari di atas masalah yang belum selesai.
Penulis Redaksi
Tim Redaksi BacaDulu.id berkomitmen menyajikan informasi aktual, tajam, dan tepercaya. Menyuguhkan ragam berita pilihan seputar dinamika ekonomi, perkembangan bisnis, tren wisata, hingga isu-isu strategis nasional dan global untuk memenuhi kebutuhan referensi pembaca cerdas.

Jadikan 





Saat ini belum ada komentar