Breaking News
light_mode
TRENDING
Beranda » Berita » Hukum & Kriminal » Tokoh Masyarakat dan Ormas Bengkong Tolak Aktivitas Jackpot dan Penjualan Miras di Cahaya Garden

Tokoh Masyarakat dan Ormas Bengkong Tolak Aktivitas Jackpot dan Penjualan Miras di Cahaya Garden

  • account_circle Melly
  • calendar_month 8 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

BATAM, – Penolakan terhadap aktivitas gelanggang permainan (gelper) dan jackpot di kawasan Kecamatan Bengkong, Kota Batam, semakin menguat. Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) meminta pemerintah daerah serta aparat penegak hukum turun tangan untuk mengevaluasi hingga menghentikan operasional usaha tersebut.

Keberatan itu disampaikan menyusul beroperasinya tempat permainan jackpot di kompleks pertokoan Cahaya Garden, Blok AB Nomor 5, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong. Keberadaan usaha tersebut dinilai meresahkan karena lokasinya berdekatan dengan permukiman warga, tempat ibadah, dan lingkungan pendidikan.

Ketua DPD Kamtibmas Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Meidison Simamora mengatakan, aktivitas gelper dan jackpot tersebut dikhawatirkan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sosial, khususnya generasi muda.

“Kami meminta kepada penegak hukum maupun instansi terkait untuk melakukan tindakan, yakni penutupan terhadap kegiatan usaha gelper ataupun judi ketangkasan serta jackpot yang berada di kompleks pertokoan Cahaya Garden,” kata Meidison dalam pertemuan bersama warga, Jumat (20/11).

Menurut dia, keberatan masyarakat tidak hanya disampaikan secara lisan. Pihaknya juga menyiapkan langkah administratif dengan menyurati sejumlah instansi pemerintah untuk meminta audiensi dan mendesak tindak lanjut.

Pada 21 November, pihaknya berencana meminta audiensi dengan Dinas Pariwisata, dilanjutkan penyampaian surat kepada instansi terkait pada 24 November dan Wali Kota Batam pada 25 November 2026.

Meidison juga mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan keberatan kepada pemilik ruko dan manajemen kawasan Cahaya Garden. Dalam surat tersebut, mereka mendesak pemilik bangunan mengakhiri kontrak sewa apabila tempat usaha itu terbukti disalahgunakan untuk aktivitas yang melanggar ketentuan.

Mereka juga meminta pengelola kawasan mencabut rekomendasi lingkungan serta bersikap kooperatif dengan aparat kepolisian dan instansi pemerintah dalam pemeriksaan identitas penyewa maupun kelengkapan perizinan usaha.

Dia mengatakan, memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam sejak surat diterima agar aktivitas di lokasi tersebut dihentikan atau dilakukan pengosongan.

Sementara itu, penolakan serupa disampaikan Perkumpulan Mubaligh Batam (PMB) Kecamatan Bengkong. Ketua PMB Kecamatan Bengkong, Imam Firudin, menyebut keberadaan penjualan minuman keras (miras) dan permainan jackpot di kawasan Jaya Garden perlu menjadi perhatian pemerintah.

Menurut Imam, aktivitas usaha tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, terlebih jika beroperasi di sekitar tempat ibadah, sekolah, dan permukiman.

“Kami ini para dai yang setiap saat berkhutbah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melaksanakan pengajian, serta mengajak masyarakat melakukan amar makruf nahi mungkar. Kami sangat mencintai kedamaian dan ingin generasi penerus di Batam tumbuh dalam lingkungan yang baik,” ujarnya.

Ia menegaskan keberatan tersebut bukan semata-mata persoalan kalangan mubaligh, melainkan kepedulian terhadap lingkungan sosial agar tetap aman dan kondusif.

PMB Bengkong meminta pemerintah daerah dan aparat terkait mengevaluasi keberadaan usaha penjualan miras serta jackpot, termasuk mengambil tindakan penutupan apabila ditemukan pelanggaran perizinan maupun ketentuan hukum.

“Kami cinta damai. Kami berharap ada respons dan langkah nyata dari instansi terkait. Kami masih menunggu hasil dan upaya yang akan dilakukan pemerintah,” katanya.

Meidison menambahkan, apabila tuntutan masyarakat tidak mendapat respons, pihaknya bersama warga Bengkong siap menggelar aksi demonstrasi. Surat pemberitahuan aksi direncanakan disampaikan pada 28 November 2026 apabila aktivitas yang dipersoalkan masih berlangsung.

Masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti keberatan tersebut agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial di lingkungan permukiman.

  • Penulis: Melly

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less