UMP Riau 2027 Ditetapkan Rp4,03 Juta, Naik Rp250 Ribu
- account_circle Redaksi
- calendar_month 11 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menandatangani Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2027 di Pekanbaru, Jumat (20/11/2026).
PEKANBARU,
— Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2027 ditetapkan sebesar Rp4.031.142, naik 6,63 persen atau Rp250.646 dibandingkan tahun 2026. Surat keputusan penetapannya telah ditandatangani Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, Ronni Rakhmat, menyampaikan bahwa penetapan tersebut menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau.
“Alhamdulillah Pak Gubernur telah menandatangani SK UMP Riau,” ujar Ronni, Jumat (20/11/2026).
Selain UMP, penetapan upah minimum sektoral provinsi mencakup sektor minyak dan gas serta pertanian atau perkebunan. Kedua sektor tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 6,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk sektor minyak dan gas, upah minimum 2027 ditetapkan sebesar Rp4.054.676, bertambah Rp252.110 dari tahun 2026. Sementara upah minimum sektor pertanian atau perkebunan ditetapkan Rp4.034.603, naik Rp250.862.
Dengan penetapan tersebut, besaran upah minimum sektor migas dan pertanian atau perkebunan berada di atas UMP Riau 2027.
Ronni menjelaskan, proses pembahasan upah minimum di tingkat kabupaten dan kota juga mulai berjalan. Dewan pengupahan masing-masing daerah menggelar rapat untuk menyusun rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada bupati dan wali kota sebelum selanjutnya ditetapkan melalui surat keputusan gubernur.
Menurut Ronni, penandatanganan UMP dan upah minimum sektoral provinsi telah dilakukan sebelum batas akhir penetapan pada 21 November. Adapun penetapan UMK dan UMSK dijadwalkan paling lambat 25 November.
“Untuk UMP dan UMPS Riau, batas akhir penetapan paling lambat tanggal 21 November dan hari ini sudah ditandatangani. Sementara untuk UMK dan UMSK kabupaten kota paling lambat tanggal 25 November,” pungkasnya.
Penulis Redaksi
Tim Redaksi BacaDulu.id berkomitmen menyajikan informasi aktual, tajam, dan tepercaya. Menyuguhkan ragam berita pilihan seputar dinamika ekonomi, perkembangan bisnis, tren wisata, hingga isu-isu strategis nasional dan global untuk memenuhi kebutuhan referensi pembaca cerdas.

Jadikan





Saat ini belum ada komentar