BGN Resmikan 980 SPPG Program Makan Bergizi Gratis di 16 Provinsi

Pekanbaru, – Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi, Rabu (14/10/2026). Peresmian tersebut diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Kegiatan nasional itu dipusatkan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan diikuti secara daring oleh sejumlah daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Untuk Provinsi Riau, kegiatan berlangsung di SPPG Jalan Karya Indah, Air Hitam 3, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dengan dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D.

Kepala BGN RI, Sudaryono, menjelaskan bahwa dari 980 SPPG yang diresmikan, sebanyak 691 unit berada di Sumatera, sedangkan 289 unit lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali. Peresmian tersebut melanjutkan pengoperasian 480 SPPG di wilayah Indonesia Timur pada pekan sebelumnya.

Menurut Sudaryono, perluasan jaringan dapur MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan akses makanan bergizi, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Namun, ia mengakui pelaksanaan program berskala nasional itu masih menghadapi sejumlah tantangan. Karena itu, BGN terus melakukan evaluasi dan pembenahan, mulai dari tata kelola, kesiapan personel, hingga penguatan sistem pengawasan.

“Untuk itu, saat ini kami sedang berusaha memperbaiki tata kelola, sistem dan memantapkan personel. Selain itu kita juga memperkuat fungsi pengawasan yang melibatkan koordinasi berbagai pihak, dengan membentuk Satgas MBG di daerah,” ujar Sudaryono.

Pembentukan Satuan Tugas MBG di daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap proses penyediaan dan distribusi makanan. Pengawasan tersebut mencakup kebersihan, keamanan pangan, kualitas bahan baku, hingga kesesuaian kandungan gizi makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

Sudaryono menegaskan, perluasan jumlah dapur harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Sebab, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari keamanan dan manfaat gizinya bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga memaparkan sejumlah hasil penelitian yang menurutnya menunjukkan perkembangan positif sejak pelaksanaan program MBG.

Berdasarkan data yang disampaikan BGN, persentase peserta didik yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar disebut menurun dari 56 persen menjadi 16 persen.

Sudaryono menilai angka tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus memperluas jangkauan program, terutama ke wilayah yang belum mendapatkan layanan.

“Kami meyakini bahwa 16 persen ini adalah wilayah yang memang saat ini belum tersentuh. Maka menjadi kewajiban bagi saya sebagai Kepala Badan Gizi untuk terus menurunkan angka tersebut, tidak boleh ada lagi anak yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar,” tegasnya.

Selain itu, BGN melaporkan adanya peningkatan konsumsi protein hewani pada anak, dari 26 persen menjadi 84 persen. Sementara konsumsi buah dan sayuran disebut meningkat dari 65 persen menjadi 90 persen.

Meski demikian, angka-angka tersebut merupakan hasil penelitian yang dipaparkan BGN dan perlu dilihat bersama metode serta cakupan penelitian untuk mengetahui gambaran dampak program secara menyeluruh.

Sudaryono juga meminta pemerintah daerah melibatkan tenaga pendidik dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pola makan sehat. Menurutnya, pendidikan gizi tidak boleh berhenti pada pembagian makanan di sekolah, tetapi perlu menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam keluarga.

Peran guru dan orang tua dinilai penting untuk membangun kesadaran anak mengenai manfaat konsumsi protein, buah, dan sayuran bagi pertumbuhan serta kesehatan.

Sudaryono mengungkapkan, berdasarkan Surat Penetapan Penerima Manfaat yang diterima BGN, sebanyak 26.385 dapur SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Dapur-dapur tersebut disebut melayani sekitar 57,49 juta porsi makanan setiap hari.

Dengan cakupan pelayanan yang semakin besar, BGN menilai pengawasan dan koordinasi lintas lembaga menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Pemerintah daerah, pengelola SPPG, tenaga kesehatan, sekolah, serta pihak terkait lainnya diharapkan berperan aktif memastikan standar keamanan pangan dan pemenuhan gizi diterapkan secara konsisten.

Sudaryono menekankan bahwa kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor penting agar perluasan Program MBG tidak hanya meningkatkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kualitas gizi masyarakat.

BGN berharap pengoperasian ratusan SPPG baru tersebut dapat mempercepat pemerataan layanan gizi, khususnya di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan sehat dan bergizi.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google