Ombudsman Soroti Lapas dan Rutan di Sulsel, Pengawasan Maladministrasi Diminta Diperkuat

Makassar, — Pengawasan terhadap pelayanan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Sulawesi Selatan dinilai perlu diperkuat. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah maladministrasi sekaligus memastikan hak warga binaan dan masyarakat sebagai pengguna layanan tetap terpenuhi.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Ismu Iskandar dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Selatan Hernowo Sugiastanto di Kantor Ombudsman RI Sulsel, Senin (28/9/2026).

Ismu mengatakan pengawasan tidak cukup dilakukan setelah muncul persoalan. Menurutnya, fungsi pengawasan di tingkat Kanwil perlu diperkuat agar potensi masalah dalam pelayanan dapat diketahui dan ditangani sejak awal.

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain potensi pungutan liar, diskriminasi, pelanggaran prosedur, hingga penyimpangan dalam pemberian layanan kepada warga binaan maupun masyarakat.

“Pengawasan di tingkat Kanwil perlu diperkuat agar potensi maladministrasi di lapas dan rutan dapat dicegah sejak awal, termasuk pungli, diskriminasi, dan pelanggaran prosedur,” ujar Ismu.

Ombudsman juga mendorong Kanwil Ditjenpas Sulsel lebih responsif terhadap berbagai persoalan pemasyarakatan yang menjadi perhatian publik, termasuk informasi yang beredar melalui media sosial.

Ismu menekankan, setiap informasi maupun persoalan yang muncul perlu ditelusuri berdasarkan fakta dan prosedur yang berlaku. Jika ditemukan adanya persoalan dalam pelayanan, langkah klarifikasi perlu diikuti dengan tindakan perbaikan.

Selain pengawasan pelayanan, Ombudsman menyoroti fungsi pembinaan di dalam lapas. Pembinaan dinilai tidak semata berkaitan dengan pelaksanaan masa pidana, tetapi juga harus diarahkan untuk mempersiapkan warga binaan kembali ke tengah masyarakat.

Aspek tersebut menjadi perhatian dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana, termasuk potensi keterlibatan warga binaan maupun jaringan di dalam lapas dalam peredaran narkotika.

“Fungsi pembinaan harus benar-benar diperkuat. Salah satu tujuannya agar lapas tidak hanya menjadi tempat menjalani pidana, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mencegah pelanggaran hukum berulang, termasuk terkait peredaran narkotika,” kata Ismu.

Persoalan kelebihan kapasitas rutan juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

Ombudsman menilai kondisi rutan yang mengalami kelebihan kapasitas perlu diikuti kajian mengenai kebutuhan kelembagaan serta kemampuan pelayanan. Salah satu opsi yang didorong adalah kajian terhadap peningkatan atau penyesuaian status kelembagaan rutan.

Kajian tersebut perlu mempertimbangkan fungsi rutan, kondisi di lapangan serta kebutuhan pelayanan agar kapasitas kelembagaan sejalan dengan beban layanan yang harus diberikan.

Sementara itu, Hernowo Sugiastanto mengapresiasi peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Ia menyatakan Kanwil Ditjenpas Sulsel terbuka membangun sinergi dengan Ombudsman dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan.

“Ke depan kami berharap bisa bersinergi dengan Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan dalam upaya memperbaiki pelayanan publik dan standar pelayanan di lingkungan pemasyarakatan Sulawesi Selatan,” kata Hernowo.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan komunikasi antara Ombudsman dan Kanwil Ditjenpas Sulsel dalam mendorong perbaikan tata kelola pemasyarakatan.

Ombudsman Sulsel menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, termasuk di sektor pemasyarakatan, dengan menitikberatkan pada pemenuhan hak pengguna layanan dan pencegahan maladministrasi.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google