Mahasiswa Sentil Menkeu Suahasil: Jangan Hanya Kejar Pajak Rakyat, Bongkar Mafia Rokok Ilegal di Kepri
- account_circle Basok Ridwan
- calendar_month 0 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Ketua Umum PD HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan Muhammad Zhein Noor Ramadhan mendesak Menteri Keuangan Suahasil Nazara menutup kebocoran penerimaan negara akibat rokok ilegal, Tanjungpinang
TANJUNGPINANG,
– Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD HIMA PERSIS) Tanjungpinang-Bintan mendesak Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara lebih serius menutup potensi kebocoran penerimaan negara akibat peredaran rokok ilegal, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Desakan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Suahasil yang meminta dukungan masyarakat untuk mengejar tambahan penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun hingga akhir 2026.
Ketua Umum PD HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Zhein Noor Ramadhan, menilai upaya meningkatkan penerimaan negara harus dibarengi penindakan terhadap pelaku pelanggaran perpajakan dan cukai.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mendorong masyarakat memenuhi kewajiban pajak, sementara peredaran rokok tanpa pita cukai maupun produk dengan pita cukai yang diduga tidak sesuai peruntukan masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.
“Jangan hanya masyarakat yang terus diminta untuk membayar dan memenuhi kewajiban pajaknya. Menteri Keuangan harus berani mengejar para penjahat pajak, membongkar jaringan mafia rokok ilegal, dan menindak tegas siapa pun yang bermain di balik peredaran rokok tanpa cukai maupun yang menggunakan pita cukai palsu dan tidak sesuai peruntukannya,” tegas Zhein.
Ia mengatakan Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan yang memiliki banyak jalur perdagangan dan perlintasan barang membutuhkan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi produk hasil tembakau.
Zhein secara khusus menyoroti dugaan penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis dan golongan rokok, termasuk pada produk rokok kretek nonfilter.
Menurutnya, praktik semacam itu perlu ditelusuri karena dapat berdampak terhadap penerimaan cukai sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku industri yang mematuhi ketentuan.
“Ini bukan persoalan kecil. Ketika rokok tanpa cukai dan rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya beredar secara masif, maka ada potensi penerimaan negara yang hilang,” katanya.
Zhein meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara melihat langsung persoalan peredaran rokok ilegal di Kepulauan Riau, bukan hanya mengandalkan laporan pengawasan.
Menurutnya, kunjungan tersebut penting untuk memperoleh gambaran mengenai pola distribusi, pengawasan barang kena cukai, dan efektivitas penindakan di lapangan.
“Kami meminta Menteri Keuangan datang langsung ke Kepulauan Riau. Lihat bagaimana peredaran berbagai merek rokok ilegal, baik yang tidak menggunakan pita cukai maupun yang diduga menggunakan pita cukai palsu atau tidak sesuai peruntukan,” ujarnya.
Ia juga mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama aparat penegak hukum menelusuri rantai distribusi rokok yang diduga melanggar ketentuan.
Penindakan, menurut Zhein, tidak boleh hanya berhenti pada pedagang kecil atau pengecer. Pengawasan harus mampu menjangkau pemasok, distributor, produsen, hingga pihak yang diduga menjadi pemodal jaringan peredaran rokok ilegal.
HIMA PERSIS turut mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kepulauan Riau.
Zhein menilai dugaan peredaran yang berlangsung luas perlu direspons melalui pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat kelemahan pengawasan atau keterlibatan pihak tertentu.
Namun, ia menegaskan kritik tersebut bukan tuduhan terhadap institusi maupun individu tertentu.
“Kalau peredaran rokok ilegal sudah begitu masif dan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar, tentu publik berhak mempertanyakan bagaimana pengawasan dilakukan,” katanya.
“Kami tidak sedang menuduh institusi atau individu tertentu. Justru kami meminta adanya pemeriksaan dan penelusuran yang serius agar semuanya menjadi terang,” lanjut Zhein.
Ia berharap pemerintah melanjutkan penguatan pengawasan dan pembenahan penerimaan negara, termasuk langkah yang sebelumnya menjadi perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Bagi HIMA PERSIS, keberhasilan meningkatkan penerimaan negara bukan hanya bergantung pada kepatuhan masyarakat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memastikan setiap pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan dan cukainya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026), mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2 persen dari target APBN.
Pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp514 triliun pada November dan Desember untuk mencapai proyeksi penerimaan akhir tahun.
Suahasil meminta dukungan masyarakat agar penerimaan pajak dapat terus ditingkatkan karena dana tersebut digunakan untuk membiayai belanja negara.
Menanggapi hal itu, Zhein menegaskan dukungan masyarakat terhadap penerimaan negara harus diimbangi penegakan hukum yang adil dan konsisten.
Menurutnya, masyarakat yang patuh membayar pajak dan pelaku usaha yang menjalankan kewajiban cukai secara benar justru berpotensi dirugikan apabila praktik perdagangan ilegal tidak ditangani secara serius.
“Kalau pemerintah serius mengejar target penerimaan negara, salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah menutup kebocoran dari sektor cukai. Jangan sampai masyarakat yang patuh justru terus dibebani, sementara mereka yang merugikan negara melalui praktik ilegal tidak tersentuh hukum,” ujarnya.
Zhein menegaskan pihaknya mendukung optimalisasi penerimaan negara sepanjang dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan tidak mengabaikan penegakan hukum.
“Kami mendukung optimalisasi penerimaan negara, tetapi kami juga menuntut keberanian pemerintah memberantas mafia pajak dan mafia rokok ilegal. Kejar kebocoran penerimaan negara, bongkar jaringannya, tindak aktor utamanya,” pungkasnya.
Penulis Basok Ridwan
Ia merupakan seorang jurnalis muda multitalenta yang saat ini aktif bergerak di bawah bendera BacaDulu.id. Dengan wilayah liputan strategis di Kepulauan Riau, ia berdedikasi menyajikan analisis tajam terkait kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, hingga dinamika politik lokal. Profesionalisme dan integritasnya di ruang redaksi semakin kukuh setelah resmi mengantongi sertifikat kompetensi Wartawan Muda sejak 4 September 2026.

Jadikan





Saat ini belum ada komentar