Pemprov Riau Dorong Kebijakan Berbasis Data, Statistik Jadi Kompas Pembangunan
- account_circle Redaksi
- calendar_month 5 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Riau Supriyadi menyampaikan pentingnya data statistik sebagai kompas pembangunan, Pekanbaru, Kamis (01/10/2026).
Pekanbaru,
— Pemerintah Provinsi Riau menempatkan data statistik sebagai salah satu pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah. Data inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), perdagangan hingga pariwisata dinilai bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan kondisi yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Riau, Supriyadi, saat menghadiri rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Riau, Kamis (1/10/2026).
Menurut Supriyadi, statistik membantu pemerintah membaca persoalan sekaligus menentukan intervensi yang lebih tepat.
“Hari ini kita kembali mendapatkan gambaran mengenai kondisi Riau melalui berbagai indikator statistik yang dirilis BPS. Inflasi, Nilai Tukar Petani, ekspor-impor, dan pariwisata bukan sekadar angka,” kata Supriyadi.
Ia mencontohkan inflasi yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, sedangkan NTP dapat menjadi gambaran kondisi kesejahteraan petani. Sementara data ekspor-impor mencerminkan aktivitas produksi, perdagangan, investasi dan daya saing daerah.
“Di balik inflasi ada daya beli masyarakat. Di balik NTP ada kesejahteraan petani. Di balik ekspor dan impor ada aktivitas produksi, perdagangan, investasi, dan daya saing,” ujarnya.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah inflasi Riau yang pada Agustus 2026 tercatat 3,27 persen secara tahunan (yoy).
Supriyadi menilai pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama karena dipengaruhi pasokan, distribusi dan faktor musiman.
“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi seluruh pihak baik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, TPID, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan daya beli masyarakat terjaga,” jelasnya.
Di sektor pertanian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi. Dampaknya terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani juga harus menjadi perhatian.
“Data NTP menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat kondisi tersebut dan menjadi dasar dalam memperkuat produktivitas, hilirisasi, akses pasar, serta nilai tambah bagi petani,” katanya.
Pemprov Riau, lanjutnya, ingin petani tidak berhenti pada posisi sebagai produsen, tetapi ikut menikmati nilai tambah dari pertumbuhan ekonomi.
Pada sektor perdagangan, posisi Riau yang strategis membuat data ekspor dan impor penting untuk membaca daya saing ekonomi daerah.
Namun, peningkatan volume perdagangan dinilai perlu diikuti penguatan nilai tambah melalui hilirisasi, diversifikasi produk, perluasan pasar dan pengembangan industri pengolahan.
Sementara di sektor pariwisata, Supriyadi melihat potensi alam, sejarah, budaya, kuliner dan tradisi Riau sebagai modal ekonomi yang perlu dikembangkan.
“Keberhasilan pariwisata tidak hanya dilihat dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari lama tinggal, belanja wisatawan, berkembangnya usaha, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh indikator tersebut harus diterjemahkan menjadi bahan perumusan kebijakan, bukan sekadar menjadi laporan statistik.
“Pembangunan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan persepsi. Pembangunan harus dibangun berdasarkan bukti,” tegasnya.
Pemprov Riau akan terus menggunakan data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, termasuk mengawal pelaksanaan RPJMD Riau 2025–2029.
Menurut Supriyadi, ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan banyaknya program yang dibuat pemerintah, melainkan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya tentang berapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia berharap sinergi Pemprov Riau dan BPS terus diperkuat untuk membangun budaya kerja pemerintahan berbasis data.
“Mari membangun budaya kerja yang berbasis data, menggunakan statistik bukan hanya untuk menjelaskan masa lalu, tetapi juga membaca masa depan dan menentukan langkah yang lebih tepat,” pungkasnya.
Penulis Redaksi
Tim Redaksi BacaDulu.id berkomitmen menyajikan informasi aktual, tajam, dan tepercaya. Menyuguhkan ragam berita pilihan seputar dinamika ekonomi, perkembangan bisnis, tren wisata, hingga isu-isu strategis nasional dan global untuk memenuhi kebutuhan referensi pembaca cerdas.

Jadikan





Saat ini belum ada komentar