Situs Pemerintah Terancam Serangan Siber, Kemkomdigi Minta Seluruh Instansi Perketat Keamanan

JAKARTA, – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah meningkatkan pengamanan situs serta layanan digital menyusul beredarnya informasi ancaman serangan siber yang diduga menyasar sistem elektronik pemerintah.

Meski keaslian ancaman dan kemampuan pihak yang menyebarkannya belum terverifikasi, pemerintah memilih mengambil langkah pencegahan untuk mengantisipasi gangguan terhadap layanan publik dan keamanan data.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, mengatakan seluruh pengelola sistem elektronik pemerintah perlu meningkatkan pengawasan serta memastikan kesiapan penanganan insiden keamanan siber.

“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas peringatan keamanan atau Security Advisory yang diterbitkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November 2026.

Sehari setelah peringatan BSSN, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi menerbitkan tiga surat imbauan kepada pengelola layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1), Government Cloud, pejabat pengelola nama domain pemerintah, serta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik.

Surat tersebut meminta instansi memperketat perlindungan sistem, memantau aktivitas jaringan, memeriksa potensi kerentanan, dan menyiapkan mekanisme koordinasi apabila ditemukan gangguan keamanan.

Ancaman Diduga Berkaitan dengan Isu Pajak Digital

Informasi mengenai dugaan serangan sebelumnya beredar melalui media sosial dan dikaitkan dengan penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Namun, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menegaskan bahwa keaslian ancaman maupun kemampuan pihak yang mengklaim akan melakukan serangan tersebut belum dapat dipastikan.

Karena itu, informasi yang beredar belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya serangan terhadap sistem pemerintah.

Kemkomdigi mengingatkan sejumlah potensi gangguan yang perlu diantisipasi, mulai dari serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat membuat layanan sulit diakses, perusakan tampilan situs atau defacement, hingga eksploitasi celah keamanan.

Ancaman lainnya mencakup pembajakan sistem nama domain atau DNS, pencurian informasi melalui phishing, dan penyebaran informasi palsu.

Untuk mengurangi risiko tersebut, pengelola layanan digital pemerintah diminta memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, serta memastikan pencadangan data dan sistem pemulihan layanan dapat digunakan apabila terjadi insiden.

Kesiapan tim tanggap insiden juga menjadi perhatian agar gangguan dapat ditangani dengan cepat dan tidak meluas ke layanan lain.

Masyarakat Diminta Waspadai Penipuan

Selain ditujukan kepada instansi pemerintah, peringatan tersebut juga menyasar masyarakat sebagai pengguna layanan digital.

Kemkomdigi mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap pesan singkat, email, dan tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah, terutama yang menggunakan isu pajak digital untuk meminta data pribadi.

Masyarakat diminta tidak membuka tautan mencurigakan, memberikan kata sandi, atau menyerahkan informasi sensitif melalui saluran yang belum dipastikan keasliannya.

Pengguna juga disarankan mengakses layanan pemerintah melalui alamat situs resmi dan memeriksa kembali sumber informasi sebelum mengikuti instruksi yang diterima secara daring.

Bagi instansi pengguna PDN-1 dan Government Cloud, indikasi gangguan atau serangan dapat dilaporkan melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau melalui email pdn-csirt@layanan.go.id.

“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” tegas Aries.

Kemkomdigi menekankan bahwa penguatan keamanan perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika muncul informasi ancaman.

Dengan langkah antisipasi tersebut, pemerintah berharap layanan digital tetap berjalan normal serta data masyarakat yang tersimpan dalam sistem elektronik pemerintah dapat terlindungi dari berbagai risiko keamanan siber.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google