Ekonomi Kepri Tetap Tangguh di Tengah Ketidakpastian Global, Fiskal Jadi Penopang Pertumbuhan

Tanjungpinang, — Perekonomian Kepulauan Riau (Kepri) masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi dan pasar keuangan, serta tekanan terhadap sektor manufaktur.

Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Kepri pada triwulan II 2026 tumbuh 6,99 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Capaian itu menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi 40,52 persen terhadap PDRB. Investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

Di tingkat nasional, PMI Manufaktur Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 49,8, turun dari 50,2 pada Juli. Namun, inflasi nasional masih terkendali di angka 3,19 persen, sementara cadangan devisa meningkat menjadi US$146,5 miliar.

Pertumbuhan ekonomi Kepri juga berjalan beriringan dengan perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan.

Inflasi Kepri pada Agustus 2026 tercatat 3,87 persen yoy, dengan inflasi bulanan sebesar -0,17 persen mtm. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 berada di angka 6,45 persen, turun 0,42 poin persentase dibandingkan Februari 2026.

Rasio gini turun menjadi 0,354 pada Maret 2026, sementara tingkat kemiskinan berada di angka 4,09 persen. Adapun Indeks Pembangunan Manusia Kepri pada 2025 mencapai 80,53.

Perbaikan juga terlihat pada masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian dan perikanan. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 111,24, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di level 108,59. Keduanya masing-masing tumbuh 0,88 persen dan 0,94 persen secara bulanan.

Kondisi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sektor primer melalui perbaikan rantai pasok, infrastruktur logistik, akses pasar dan hilirisasi.

Dari sektor perdagangan, Kepri pada Juli 2026 mencatat surplus sebesar US$56,13 juta. Nilai ekspor mencapai US$2.087,66 juta, sedangkan impor sekitar US$2.031,54 juta.

Impor masih didominasi mesin dan peralatan listrik sebesar 51,77 persen, pesawat mekanik 13,84 persen, serta berbagai barang yang berkaitan dengan aktivitas produksi dan investasi.

Sementara dari sisi pembiayaan, hingga Agustus 2026 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai sekitar Rp1,295 triliun, sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sekitar Rp45 miliar.

Pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk membantu UMKM mempertahankan keberlangsungan usaha sekaligus memperbesar skala bisnis.

Dari sisi APBD, Pendapatan Daerah Kepri hingga Agustus 2026 mencapai Rp8,05 triliun, tumbuh 1,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 18,56 persen menjadi Rp3,56 triliun. Penerimaan Pajak Daerah bahkan tumbuh 24,89 persen.

Penguatan PAD menjadi penting karena Pendapatan Transfer mengalami kontraksi 9,30 persen. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp7,39 triliun, tumbuh 0,37 persen.

Belanja Operasi tumbuh 4,41 persen. Sementara realisasi Belanja Modal baru mencapai Rp477,27 miliar atau 27,86 persen dari pagu, dan masih terkontraksi 8,71 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan belanja produktif, terutama untuk pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau dan penguatan logistik. Hingga Agustus, APBD Kepri mencatat surplus Rp668,09 miliar.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Riau, Budiman, mengatakan kinerja fiskal perlu diarahkan agar tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Fiskal harus mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat, terutama dalam mengoptimalkan pendapatan serta mempercepat belanja yang produktif dan memberikan dampak bagi masyarakat,” ujar Budiman.

Menurutnya, percepatan belanja produktif menjadi penting bagi Kepri yang memiliki karakter wilayah kepulauan. Infrastruktur, konektivitas antarpulau dan dukungan terhadap sektor produktif perlu mendapat perhatian agar manfaat anggaran dapat dirasakan lebih luas.

“Untuk Kepri, konektivitas dan infrastruktur menjadi sangat penting karena karakter wilayahnya yang kepulauan. Belanja pemerintah harus mampu mendorong produktivitas, memperkuat konektivitas dan membuka akses ekonomi masyarakat,” katanya.

Kinerja fiskal daerah turut diperkuat APBN Regional Kepulauan Riau. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp12,01 triliun, tumbuh 35,92 persen secara tahunan.

Penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp9,16 triliun, tumbuh 28,83 persen.

Pertumbuhan tersebut antara lain berasal dari Pajak Penghasilan yang meningkat 43,73 persen, PPN dan PPnBM 48,64 persen, serta Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp761,56 miliar atau tumbuh 33,88 persen. Penerimaan tersebut antara lain ditopang peningkatan Bea Keluar dari ekspor komoditas CPO.

PNBP juga menunjukkan pertumbuhan kuat. Hingga Agustus, realisasinya mencapai Rp2,84 triliun, tumbuh 65,22 persen.

Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp9,13 triliun, tumbuh 2,41 persen. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp4,26 triliun, tumbuh 17,81 persen, dengan pertumbuhan Belanja Modal mencapai 58,36 persen.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp4,87 triliun atau 74,82 persen dari pagu, meski masih terkontraksi 8,09 persen secara tahunan akibat penurunan alokasi DBH, DAU, DAK Fisik dan Dana Desa sejak awal 2026.

Meski mengalami kontraksi, TKD tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung kapasitas fiskal daerah dan keberlanjutan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, APBN Regional Kepri hingga Agustus mencatat surplus Rp2,87 triliun. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa fiskal masih memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi sekaligus menopang pembangunan daerah.

Ke depan, sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu diarahkan pada optimalisasi penerimaan, percepatan belanja produktif, penguatan konektivitas antarpulau, pembangunan infrastruktur serta pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.

Digitalisasi juga perlu diarahkan tidak sekadar pada penggunaan teknologi, tetapi pada peningkatan produktivitas. Penguatan talenta digital, integrasi layanan dan perluasan akses pasar dapat membuka peluang lebih besar bagi UMKM maupun industri Kepri untuk menembus pasar nasional dan internasional.

Dengan pengelolaan fiskal yang semakin produktif dan terarah, APBN dan APBD diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi pengungkit produktivitas, daya saing dan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara inklusif dan berkelanjutan.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google