Kompensasi Gangguan Listrik Batam Hanya Dihitung dari Biaya Beban, PLN Jelaskan Dasar Aturannya

BATAM, – PT PLN Batam memastikan kompensasi bagi pelanggan terdampak gangguan sistem kelistrikan pada 12 Oktober 2026 tetap disalurkan. Namun, besaran penggantian yang dihitung berdasarkan biaya beban atau rekening minimum, bukan total tagihan listrik, menjadi perhatian masyarakat.

Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Mulnawarman, mengatakan mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dan biaya terkait penyaluran tenaga listrik oleh PLN Batam.

Berdasarkan ketentuan itu, pelanggan reguler pascabayar mendapatkan pengurangan tagihan sebesar 10 persen dari biaya beban atau rekening minimum pada rekening listrik November 2026.

Sementara pelanggan prabayar memperoleh kompensasi berupa token listrik gratis dengan nilai setara, yang diterbitkan secara otomatis ketika melakukan pembelian token berikutnya.

Adapun pelanggan kategori layanan khusus atau business to business (B2B) menerima pengurangan tagihan sebesar 10 hingga 25 persen sesuai ketentuan dalam perjanjian layanan masing-masing.

“Kami memahami harapan masyarakat terhadap besaran kompensasi yang diterima. PLN Batam memastikan hak pelanggan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus terus mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan,” ujar Mulnawarman dalam siaran pers yang diterima, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, formula perhitungan kompensasi yang berlaku saat ini merupakan ketentuan yang harus dijalankan perusahaan, meskipun terdapat harapan agar nilai penggantian lebih sebanding dengan dampak gangguan yang dialami pelanggan.

Perbedaan dasar penghitungan tersebut menjadi hal penting karena pengurangan sebesar 10 persen tidak berarti pelanggan memperoleh potongan 10 persen dari keseluruhan rekening listrik.

Sebagai gambaran, apabila biaya beban atau rekening minimum yang menjadi dasar perhitungan sebesar Rp100.000, kompensasi 10 persen bernilai Rp10.000. Nilai tersebut tidak otomatis sama dengan 10 persen dari total tagihan bulanan.

PLN Batam menyatakan persoalan ini menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi ketentuan pelayanan kelistrikan.

Mulnawarman menjelaskan, tim independen saat ini tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian aturan TMP dan biaya pelayanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

“Evaluasi ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan ketentuan pelayanan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kami berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan kelistrikan di Batam,” katanya.

Meski demikian, proses kajian tersebut belum berarti besaran kompensasi yang berlaku saat ini telah berubah. Penyesuaian tetap membutuhkan keputusan dan dasar hukum sesuai kewenangan pemerintah.

PLN Janji Perkuat Keandalan Listrik

Selain membahas hak kompensasi, PLN Batam kembali menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan pada 12 Oktober lalu yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat.

Perusahaan menyatakan tengah melakukan evaluasi terhadap sistem operasional, penguatan infrastruktur, serta pengamanan jaringan untuk mengurangi risiko kejadian serupa.

Menurut Mulnawarman, pemberian kompensasi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab penyedia layanan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran penyelesaian persoalan.

“Kompensasi merupakan bagian dari tanggung jawab kami. Namun, yang terpenting adalah memastikan perbaikan nyata agar masyarakat mendapatkan layanan listrik yang semakin andal. Kepercayaan pelanggan menjadi dorongan bagi kami untuk terus berbenah,” tegasnya.

Gangguan pasokan listrik memiliki dampak luas terhadap kegiatan rumah tangga, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas usaha yang membutuhkan kontinuitas energi.

Karena itu, peningkatan keandalan jaringan menjadi kebutuhan penting bagi Batam sebagai kawasan industri dan investasi.

Di sisi lain, keterbukaan informasi mengenai penyebab gangguan, langkah perbaikan, dan mekanisme kompensasi juga diperlukan agar pelanggan dapat memahami hak yang mereka terima.

PLN Batam memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pengurangan tagihan maupun token kompensasi melalui Contact Center 0778-5702-123 atau unit pelayanan terdekat.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google