Krisis Air Batam, DPRD Kepri Dorong Pembenahan IPAL Industri dan Rumah Sakit

BATAM, — Di tengah tekanan ketersediaan air baku di Kota Batam, pengelolaan air limbah industri dan rumah sakit kembali menjadi perhatian DPRD Kepulauan Riau.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mendorong agar sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan industri maupun fasilitas pelayanan kesehatan dibenahi dan disesuaikan dengan regulasi terbaru Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).

Menurut Wahyu, persoalan air di Batam tidak hanya harus dilihat dari sisi penyediaan sumber air baku, tetapi juga bagaimana air yang sudah digunakan dapat diolah dan dimanfaatkan kembali secara aman.

“Batam sedang menghadapi persoalan air. Karena itu, IPAL industri dan rumah sakit harus dibenahi dan disesuaikan dengan regulasi. Jangan sampai air hanya digunakan sekali, kemudian dibuang begitu saja,” kata Wahyu.

Ia menilai, penerapan standar pengolahan air limbah yang sesuai ketentuan dapat membuka peluang pemanfaatan kembali air hasil olahan untuk kebutuhan tertentu, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap kebutuhan air baku.

Regulasi yang dimaksud antara lain Permen LH/BPLH Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik. Aturan tersebut berlaku sejak 9 September 2025 dan mengatur antara lain pengolahan air limbah sebelum dilepas ke lingkungan serta pemanfaatan air limbah untuk kegiatan seperti penyiraman dan pencucian dengan memenuhi persyaratan baku mutu.

“Kalau IPAL sesuai standar regulasi Kementerian LH, air hasil pengolahan bisa dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan tertentu, seperti mencuci, kakus, menyiram tanaman maupun pemadam kebakaran, tentunya setelah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Wahyu mengatakan, konsep tersebut menjadi penting diterapkan di Batam mengingat tekanan terhadap sumber air baku semakin terasa.

BP Batam pada September 2026 melaporkan Tinggi Muka Air (TMA) Waduk Nongsa berada di level 5,96 meter. Kondisi tersebut membuat BP Batam dan PT Air Batam Hilir melakukan pengaturan pengambilan air baku untuk menjaga ketahanan cadangan air, di tengah kondisi cuaca minim hujan dan fenomena El Nino.

Bahkan, produksi IPAM Nongsa dilaporkan telah beberapa kali mengalami penyesuaian hingga 40 liter per detik karena menurunnya cadangan air baku.

Kondisi ini, menurut Wahyu, seharusnya menjadi momentum untuk melihat air limbah bukan semata sebagai buangan, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan yang memenuhi standar.

Politisi PKS itu juga menyoroti pengelolaan IPAL di PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) serta sejumlah industri di Kabupaten Bintan. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa masih diperlukan evaluasi untuk memastikan sistem pengolahan air limbah di kawasan tersebut benar-benar telah memenuhi standar regulasi terbaru.

“IPAL PT BAI dan industri-industri di sekitarnya, saya yakin masih perlu kita lihat dan evaluasi lagi apakah sudah sesuai dengan standar regulasi Kementerian LH tahun 2025. Ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengujian, bukan hanya berdasarkan laporan di atas kertas,” tegasnya.

Wahyu menekankan, pengawasan tidak boleh berhenti pada keberadaan fasilitas IPAL. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan IPAL berfungsi optimal, parameter air hasil olahan memenuhi baku mutu, serta pemanfaatan atau pembuangannya sesuai persetujuan dan ketentuan lingkungan.

KLH/BPLH sendiri dalam kebijakan pengendalian pencemaran air menegaskan bahwa setiap usaha dan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan sebelum air limbah dilepas ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali.

“Kita ingin industri tetap berjalan, investasi tetap tumbuh, tetapi lingkungan juga harus dijaga. Jangan sampai kebutuhan air masyarakat semakin besar sementara air limbah yang sebenarnya bisa diolah dan digunakan kembali justru terbuang,” kata Wahyu.

Ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan audit dan evaluasi IPAL industri, rumah sakit, hotel, kawasan komersial dan fasilitas lainnya, terutama yang menghasilkan air limbah dalam jumlah besar.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari strategi menghadapi tantangan air Batam sekaligus memperkuat pengendalian pencemaran lingkungan.

“Ini bukan berarti air limbah langsung boleh dipakai untuk semua kebutuhan. Ada standar, parameter dan ketentuan yang harus dipenuhi. Tetapi kalau teknologinya benar dan pengawasannya ketat, kita bisa mengurangi pemborosan air sekaligus menjaga lingkungan,” pungkasnya.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google