KPK Bekali 5.938 Pegawai Karantina dengan Pendidikan Antikorupsi, Soroti Pungli hingga Manipulasi Dokumen

BEKASI, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan karantina. Sebanyak 5.938 pegawai menjadi sasaran program pembelajaran antikorupsi yang dirancang untuk meningkatkan integritas sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Program bertajuk E-Learning ASN Berintegritas tersebut diluncurkan di Auditorium Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Barantin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, mengatakan pelayanan karantina memiliki sejumlah titik rawan penyimpangan yang perlu diantisipasi sejak dini.

Risiko tersebut antara lain intervensi terhadap hasil pemeriksaan, penerimaan gratifikasi, pungutan liar, hingga manipulasi dokumen administrasi.

“Sektor pelayanan karantina memiliki sejumlah titik rawan korupsi yang perlu diantisipasi, mulai dari intervensi terhadap hasil pemeriksaan dan pengawasan, gratifikasi, pungutan liar, hingga manipulasi dokumen administrasi,” ujar Yonathan.

Menurutnya, kewenangan pemeriksaan dan pengawasan dalam pelayanan karantina harus dijalankan secara objektif, profesional, serta bebas dari kepentingan pribadi maupun tekanan pihak tertentu.

Ia mengingatkan bahwa penyimpangan dalam pelayanan publik tidak hanya berpotensi merugikan masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Karena itu, pencegahan korupsi tidak cukup mengandalkan kepatuhan administratif. Setiap aparatur harus memiliki kemampuan mengenali risiko dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Yonathan menjelaskan, pendidikan antikorupsi diperlukan untuk membangun budaya kerja yang menjadikan integritas sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari.

Terlebih, petugas karantina memiliki kewenangan dalam pemeriksaan komoditas, verifikasi dokumen, serta pengawasan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Melalui pembelajaran ini, KPK mendorong jajaran Barantin untuk mengenali risiko korupsi dalam pelaksanaan tugas, menjaga independensi pengambilan keputusan, serta mengutamakan kepentingan publik,” katanya.

Menurut Yonathan, penguatan integritas perlu didukung sistem pengendalian internal yang baik agar potensi penyimpangan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi pelanggaran.

Ia menambahkan, program E-Learning ASN Berintegritas merupakan bagian dari agenda pendidikan antikorupsi jangka panjang KPK yang akan terus diperluas hingga 2029.

Instansi pemerintah yang telah memenuhi target kepesertaan juga didorong melanjutkan pembelajaran melalui materi penguatan integritas yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasinya.

Kepala Barantin: Integritas Harus Terlihat dalam Tindakan

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa integritas aparatur tidak boleh berhenti pada slogan maupun komitmen tertulis.

Menurutnya, nilai kejujuran dan tanggung jawab harus tercermin dalam setiap keputusan, pemeriksaan, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Integritas harus tercermin dalam tindakan dan keputusan sehari-hari, bukan berhenti sebagai komitmen tertulis. Setiap pegawai perlu memastikan tugas dan pelayanan dilaksanakan secara jujur, profesional, serta bertanggung jawab agar fungsi karantina dapat berjalan optimal,” ujar Abdul.

Ia menyampaikan lima arahan kepada seluruh jajaran Barantin, yakni memperkuat keteladanan pimpinan, menjaga integritas pada setiap titik pelayanan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, mengikuti pendidikan antikorupsi, serta membangun kerja sama organisasi yang terukur.

Abdul juga menekankan pentingnya transformasi pelayanan melalui digitalisasi, integrasi proses bisnis, dan penyederhanaan prosedur.

Menurutnya, perbaikan tata kelola harus berjalan seiring dengan penguatan fungsi karantina dalam melindungi sumber daya hayati Indonesia.

Kepala PPSDM Barantin, Wisnu Wasisa Putra, menjelaskan program pendidikan antikorupsi tersebut merupakan hasil kolaborasi Barantin dengan KPK.

Sebanyak 5.938 pegawai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia mengikuti pembelajaran secara daring selama tiga hari.

Materi disusun berdasarkan karakteristik tugas masing-masing unit kerja dan dilengkapi evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta.

Program ini juga menjadi salah satu proyek percontohan penguatan integritas aparatur, khususnya bagi pegawai yang menjalankan tugas pemeriksaan, verifikasi dokumen, dan pengawasan karantina.

Melalui kegiatan tersebut, KPK dan Barantin berharap aparatur semakin memahami risiko korupsi sekaligus mampu menerapkan langkah pencegahan dalam pekerjaan sehari-hari.

Penguatan sistem pengawasan dan kualitas sumber daya manusia dinilai penting untuk memastikan pelayanan karantina berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Dengan pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan, Barantin diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat perlindungan sumber daya hayati Indonesia.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google