Satker Kementerian PU Bungkam soal Dugaan Kayu Ilegal di Proyek Pasar Loka Anambas Rp24,8 Miliar

ANAMBAS, – Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pekerjaan Umum di Tanjungpinang belum memberikan penjelasan terkait dugaan penggunaan material kayu dari sumber tidak berizin dalam proyek lanjutan renovasi Pasar Loka di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.

Proyek yang menelan anggaran negara sebesar Rp24,8 miliar itu menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai asal-usul ribuan potong kayu yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Hingga kini, dokumen legalitas dan sumber pasokan material tersebut belum dapat dipastikan.

Media ini telah berupaya mengonfirmasi Riduan Manik dari Satker Kementerian PU di Tanjungpinang guna meminta penjelasan mengenai mekanisme pengawasan, pemeriksaan dokumen material, serta tanggung jawab satuan kerja terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Namun, hingga berita ini dilansir, belum ada tanggapan yang diperoleh dari Riduan Manik. Belum adanya penjelasan tersebut membuat sejumlah pertanyaan mengenai asal-usul material dan pengawasan proyek masih belum terjawab.

Padahal, proyek yang bersumber dari APBN semestinya dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk memastikan seluruh material yang digunakan memenuhi persyaratan teknis serta ketentuan hukum.

Dugaan penggunaan material bermasalah mencuat berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan. Ribuan potong kayu disebut digunakan dalam pekerjaan proyek, tetapi asal-usul pasokannya belum dapat dipastikan.

Seorang sumber yang mengetahui informasi mengenai kegiatan di lapangan dan meminta identitasnya dirahasiakan menyebut kayu tersebut diduga berasal dari kawasan hutan setempat yang tidak memiliki izin pemanfaatan.

“Lokal, infonya dari hutan tak berizin,” kata sumber tersebut kepada media ini.

Pelaksana teknis proyek, Andre mengungkapkan progres pekerjaan telah mencapai sekitar 15 persen. Namun, ia mengaku tidak mengetahui sumber material kayu maupun bahan bakar minyak yang digunakan untuk mengoperasikan mesin pemancang tiang pancang (pile driver).

“Progres pekerjaan sudah mencapai 15 persen, namun saya tidak mengetahui sumber material seperti kayu dan bahan bakar minyak yang dipakai untuk mesin pancang, langsung ke Humas aja pak,” ujar Andre.

Pernyataan tersebut menambah kebutuhan akan klarifikasi dari pihak kontraktor dan Satker Kementerian PU mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pengadaan, pemeriksaan, dan penerimaan material di lapangan.

Berdasarkan informasi kontrak, proyek lanjutan renovasi Pasar Loka dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau.

Kontraktor pelaksana merupakan Kerja Sama Operasional PT Ramadika Mandiri dan PT Bengkel Kreatif Utama (KSO RM-BKU).

Proyek dengan nomor kontrak HK.02.01/SP.HS/PPK-PS/01/VIII/2026 tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp24.806.341.800, dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender dan masa pemeliharaan 180 hari kalender.

Sementara konsultan pengawas atau manajemen konstruksi melibatkan PT Arcansia Dwitama Konsultan bersama PT Teknik Eksakta.

Dengan besarnya anggaran yang digunakan, pengawasan proyek tidak hanya berkaitan dengan kemajuan fisik pekerjaan, tetapi juga mencakup kesesuaian spesifikasi serta legalitas material yang dipasok oleh penyedia.

Khusus material kayu, dokumen asal-usul dan pengangkutan menjadi aspek penting untuk memastikan bahan tersebut diperoleh melalui mekanisme yang sah.

Ketentuan mengenai pemanfaatan dan peredaran hasil hutan antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan beserta peraturan pelaksananya.

Sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur kewajiban penggunaan dokumen sah dalam pengangkutan hasil hutan kayu.

Selain meminta konfirmasi kepada pihak satuan kerja, tim media ini telah menghubungi bagian hubungan masyarakat KSO RM-BKU melalui pesan WhatsApp.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan substantif mengenai asal-usul kayu, legalitas pemasok, serta sumber bahan bakar minyak yang digunakan untuk mendukung pekerjaan konstruksi.

Sebagai satuan kerja yang menangani pelaksanaan proyek, pihak Kementerian PU diharapkan dapat menjelaskan mekanisme pengawasan terhadap material, termasuk peran konsultan pengawas dan kontraktor dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan.

Kejelasan tersebut penting karena renovasi Pasar Loka bukan sekadar kegiatan pembangunan fisik, melainkan proyek yang menggunakan anggaran negara dan diharapkan memberikan manfaat bagi aktivitas perdagangan masyarakat Tarempa.

Transparansi pengelolaan proyek menjadi bagian dari pertanggungjawaban penggunaan dana publik, terlebih ketika muncul informasi mengenai kemungkinan penggunaan material dari sumber yang tidak berizin.

Hingga berita ini dilansir, Satker Kementerian PU melalui Riduan Manik maupun pihak kontraktor belum memberikan tanggapan yang dapat menjelaskan dugaan asal-usul material kayu tersebut.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google