Proyek Pasar Loka Tarempa Rp24,8 Miliar Diduga Gunakan Kayu Ilegal

ANAMBAS, – Pelaksanaan proyek lanjutan renovasi Pasar Loka di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, senilai Rp24,8 miliar menjadi sorotan. Ribuan potong kayu yang digunakan dalam pekerjaan proyek tersebut diduga berasal dari kawasan hutan tanpa izin, sementara legalitas sumber dan dokumen pengangkutan materialnya belum dapat dipastikan.

Dugaan itu mencuat setelah penelusuran di lapangan menemukan informasi mengenai pasokan kayu yang digunakan untuk mendukung pekerjaan proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026–2027 tersebut.

Seorang sumber di lapangan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa kayu yang digunakan dalam proyek tersebut diduga berasal dari kawasan hutan setempat yang tidak memiliki izin pemanfaatan.

“Lokal, infonya dari hutan tak berizin,” kata sumber tersebut kepada media ini, Kamis (12/11/2026).

Papan Proyek Renovasi Pasar di Pasar Loka, Tarempa, Kamis (12/11/2026).

Keterangan itu menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usul material yang digunakan, terutama karena proyek pemerintah semestinya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan pengadaan barang dan jasa, standar teknis konstruksi, serta legalitas bahan yang dipasok.

Pelaksana Teknis Mengaku Tidak Tahu Asal Material

Persoalan asal-usul kayu semakin menjadi perhatian setelah pelaksana teknis proyek bernama Andre mengaku tidak mengetahui sumber material yang digunakan dalam pekerjaan tersebut.

Andre mengatakan progres pembangunan telah mencapai sekitar 15 persen. Namun, ketika dimintai penjelasan mengenai pasokan kayu dan bahan bakar minyak untuk mesin pemancang tiang pancang (pile driver), ia mengarahkan pertanyaan kepada bagian hubungan masyarakat kontraktor.

“Progres pekerjaan sudah mencapai 15 persen, namun saya tidak mengetahui sumber material seperti kayu dan bahan bakar minyak yang dipakai untuk mesin pancang, langsung ke Humas aja pak,” kata Andre.

Pernyataan tersebut belum menjawab persoalan legalitas material yang dipertanyakan. Penjelasan lebih lanjut diperlukan dari pihak yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang, penerimaan material, serta pengawasan pekerjaan di lokasi proyek.

Apalagi, penggunaan material dalam pekerjaan konstruksi pemerintah pada prinsipnya harus dapat ditelusuri asal-usulnya dan dibuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan informasi kontrak, proyek lanjutan renovasi Pasar Loka Tarempa berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, dengan pelaksanaan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Kerja Sama Operasional PT Ramadika Mandiri dan PT Bengkel Kreatif Utama (KSO RM-BKU).

Proyek dengan nomor kontrak HK.02.01/SP.HS/PPK-PS/01/VIII/2026 itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp24.806.341.800, dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender dan masa pemeliharaan 180 hari kalender.

Sementara itu, konsultan pengawas atau manajemen konstruksi melibatkan PT Arcansia Dwitama Konsultan yang bekerja sama dengan PT Teknik Eksakta.

Dengan nilai kontrak mencapai puluhan miliar rupiah, penggunaan material dalam pekerjaan tersebut menjadi bagian penting dari pengawasan, termasuk memastikan bahwa bahan yang masuk ke lokasi proyek memenuhi spesifikasi teknis dan ketentuan hukum.

Pengawasan tersebut juga diperlukan untuk menjamin penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan beserta aturan pelaksananya mengatur tata kelola serta penjaminan legalitas hasil hutan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur kewajiban dokumen yang membuktikan keabsahan pengangkutan hasil hutan kayu.

Dalam Pasal 16, pengangkutan kayu hasil hutan diwajibkan dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Karena itu, dokumen asal-usul material menjadi penting untuk memastikan apakah kayu yang digunakan dalam proyek Pasar Loka berasal dari sumber yang sah.

Satker Kementerian PU dan Kontraktor Belum Beri Tanggapan

Untuk memperoleh penjelasan mengenai sumber material serta mekanisme pengadaannya, tim media ini telah berupaya meminta konfirmasi kepada bagian hubungan masyarakat KSO RM-BKU selaku kontraktor pelaksana melalui pesan WhatsApp.

Namun, hingga berita ini dilansir, belum diperoleh penjelasan substantif dari pihak perusahaan mengenai asal-usul ribuan potong kayu, legalitas pemasok, maupun sumber bahan bakar minyak yang digunakan untuk mendukung operasional mesin pancang.

Media ini juga telah berupaya mengonfirmasi Riduan Manik dari Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum di Tanjungpinang untuk meminta penjelasan mengenai pengawasan pelaksanaan proyek dan legalitas material yang digunakan.

Konfirmasi tersebut diperlukan guna mengetahui apakah pihak satuan kerja telah memeriksa dokumen asal-usul kayu, termasuk bukti pengangkutan dan identitas pemasok material.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diperoleh dari Riduan Manik.

Di sisi lain, transparansi kontraktor dan satuan kerja menjadi penting untuk memastikan proyek yang menggunakan dana negara dilaksanakan sesuai ketentuan.

Pengawasan Proyek Jadi Perhatian

Renovasi Pasar Loka merupakan proyek infrastruktur yang diharapkan dapat mendukung aktivitas perdagangan masyarakat Tarempa dan sekitarnya.

Karena itu, pelaksanaannya perlu memperhatikan kualitas konstruksi, ketepatan waktu penyelesaian, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Persoalan legalitas kayu tidak dapat dipandang sebagai urusan administratif semata apabila nantinya ditemukan bukti bahwa material benar-benar berasal dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan yang tidak sah.

Media ini akan terus berupaya meminta klarifikasi kepada kontraktor, satuan kerja Kementerian PU, dan instansi terkait guna memastikan asal-usul material yang digunakan dalam proyek tersebut.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google