Breaking News
light_mode
TRENDING
Beranda » Berita » Nasional » Gaji PPPK Bakal Ditanggung Pusat, Ruang Fiskal Pemda Berpotensi Lebih Longgar

Gaji PPPK Bakal Ditanggung Pusat, Ruang Fiskal Pemda Berpotensi Lebih Longgar

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Jakarta, — Pemerintah pusat berencana mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah mulai 2027. Rencana ini menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi tekanan belanja pegawai dalam APBD dan memberi ruang bagi daerah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan prioritas lainnya.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin atau Gus Khozin menilai pengalihan beban fiskal tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari penataan manajemen aparatur sipil negara (ASN) sekaligus upaya membantu daerah menghadapi tekanan fiskal.

Ia mengatakan pemerintah dan DPR tengah membahas penataan PPPK paruh waktu untuk menuju skema PPPK penuh waktu. Berdasarkan rencana pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, program tersebut akan dimulai pada Januari 2027 dan dilaksanakan secara bertahap hingga tiga tahun. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk mendukung proses tersebut.

Bagi pemerintah daerah, perubahan skema pembiayaan ini menjadi penting karena belanja pegawai selama ini mengambil porsi signifikan dalam struktur APBD.

Gus Khozin mengatakan apabila beban pembiayaan PPPK dialihkan kepada pemerintah pusat, daerah dapat memperoleh ruang anggaran untuk menjalankan program strategis sesuai kebutuhan masing-masing.

“Dengan kemudian P3K ini ditarik beban fiskalnya ke pusat, pasti akan berkontribusi untuk memberikan ruang kepada daerah untuk bisa mengalokasikan ke program-program strategis lainnya yang ada di daerah,” ujar Gus Khozin saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Bisa Jadi Angin Segar bagi APBD

Menurut politikus Fraksi PKB tersebut, kebijakan pembiayaan PPPK melalui pusat menjadi semakin relevan di tengah penyesuaian kebijakan transfer ke daerah.

Ia sebelumnya juga telah mendorong agar pembiayaan PPPK di daerah dengan kemampuan fiskal terbatas menggunakan instrumen APBN.

“Ini juga yang menjadi trigger awal, kenapa Presiden itu memberikan lampu hijau untuk kemudian pusat mengintervensi beban fiskal untuk P3K ini,” katanya.

Namun, Gus Khozin menilai persoalan pembiayaan harus berjalan bersamaan dengan pembenahan struktur ASN. Penataan status PPPK diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas arah kesejahteraan dan karier aparatur.

“Mudah-mudahan dengan anggaran yang tersedia ini merupakan fase awal dalam rangka penataan struktur aparatur sipil kita,” ujarnya.

Ia menambahkan, penataan ASN tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan penggajian. Pemerintah juga perlu memastikan aspek kepastian status, kesejahteraan dan jenjang karier aparatur berjalan secara jelas.

“Sudah tidak ada lagi istilah honorer, sudah tidak ada lagi P3K paruh waktu. Itu bagian integrasi bagaimana reformasi birokrasi kita dimulai dari penataan aparatur sipil negara,” tegasnya.

Daerah Masih Menunggu Mekanisme Teknis

Meski arah kebijakan pembiayaan telah disampaikan pemerintah, mekanisme teknis pelaksanaannya masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

Gus Khozin mengatakan Komisi II DPR RI akan meminta penjelasan lebih rinci kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), termasuk mengenai mekanisme pengalihan pembiayaan dan pelaksanaannya di daerah.

“Detailing-nya seperti apa, kita tunggu nanti di Rapat Kerja Komisi II dengan MenPANRB untuk memastikan mekanisme dan teknis-teknis lainnya,” pungkasnya.

Jika terealisasi sesuai rencana, perubahan skema pembiayaan PPPK akan menjadi isu penting bagi seluruh pemerintah daerah, karena berkaitan langsung dengan struktur belanja pegawai, ruang fiskal APBD, serta kemampuan daerah membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah sendiri menyebut pelaksanaannya akan dilakukan bertahap, sehingga detail teknis dan pembagian kewenangan masih menjadi bagian dari pembahasan.

Penulis

Tim Redaksi BacaDulu.id berkomitmen menyajikan informasi aktual, tajam, dan tepercaya. Menyuguhkan ragam berita pilihan seputar dinamika ekonomi, perkembangan bisnis, tren wisata, hingga isu-isu strategis nasional dan global untuk memenuhi kebutuhan referensi pembaca cerdas.

Rekomendasi Untuk Anda

  • SK KPID Kepri Gugur Demi Hukum: Gubernur Tak Bisa Kasasi, Gaji Komisioner Wajib Disetop!

    SK KPID Kepri Gugur Demi Hukum: Gubernur Tak Bisa Kasasi, Gaji Komisioner Wajib Disetop!

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Ady Indra Pawennari
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Tanjungpinang, – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, disarankan untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pencabutan atas SK Nomor 1082 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepri Periode 2025–2028. Langkah ini harus diambil demi mematuhi amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan Nomor 87/B/2026/PT.TUN.MDN yang dibacakan dalam sidang terbuka […]

  • Oase dari Sang Jenderal di Tengah Badai Fitnah Saudara Kandung

    Oase dari Sang Jenderal di Tengah Badai Fitnah Saudara Kandung

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Ady Indra Pawennari
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Hari itu, sebuah ketulusan yang meruntuhkan air mata mengalir tenang dari ruang kerja Kapolda Kepulauan Riau,Irjen Pol Asep Safrudin. Di tengah badai kecemasan yang sempat berkecamuk hebat di dalam dada, sambutan penuh persahabatan yang ditunjukkan oleh Mantan Wakapolda Kalimantan Barat ini sungguh menjelma menjadi sebuah kejutan yang mengharu biru. Pertemuan di ruangan yang bersahaja itu […]

  • Olahraga jalan kaki, bersepeda, yoga, latihan kekuatan, berenang untuk kesehatan mental

    5 Jenis Olahraga yang Bisa Membantu Meredakan Cemas dan Gejala Depresi

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta, – Menjaga kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan penanganan medis. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur juga dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat untuk membantu mengelola stres, kecemasan, dan gejala depresi. Olahraga dapat membantu memperbaiki suasana hati, membuat tubuh lebih rileks, sekaligus mendukung kualitas tidur. Alodokter juga menyebut aktivitas fisik seperti berjalan kaki, […]

  • Sri Dewi Marlina Putri mengangkat jabatan Kepala Kantor Pertanahan di Tanjungpinang

    Sri Dewi Marlina Putri, Perempuan Pertama Jadi Kakantah di Tanjungpinang

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Ady Indra Pawennari
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Sri Dewi Marlina Putri resmi menjabat Kepala Kantor Pertanahan Tanjungpinang sejak 4 Juni 2026, menjadi perempuan pertama di jabatan itu di Kepulauan Riau.

  • Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari berbicara di konferensi pers Tanjungpinang

    Rodi Yantari : Pemprov Kepri Kucurkan Rp9,7 Miliar untuk Infrastruktur Lingga

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle Basok Ridwan
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, menegaskan Pemprov Kepri alokasikan sekitar Rp9,7 miliar untuk tiga proyek infrastruktur di Kabupaten Lingga tahun 2026.

  • Wujud Solidaritas, KJK Kunjungi Mantan Wartawan Tribun yang Sakit Menahun

    Wujud Solidaritas, KJK Kunjungi Mantan Wartawan Tribun yang Sakit Menahun

    • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
    • account_circle Amril Agin
    • visibility 29
    • 0Komentar

    TANJUNGPINANG — Komunitas Jurnalis Kepri (KJK) menunjukkan aksi nyata solidaritas sesama profesi dengan mengunjungi Trisno Aji Putra, mantan wartawan Tribun Batam yang tengah terbaring sakit. Kunjungan sosial ini berlangsung di kediaman Aji yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Lorong Buntu, samping Kantor Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, pada Minggu (6/9/2026). Aji diketahui harus berjuang melawan sakit […]

expand_less