Gaji PPPK Bakal Ditanggung Pusat, Ruang Fiskal Pemda Berpotensi Lebih Longgar

Jakarta, — Pemerintah pusat berencana mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah mulai 2027. Rencana ini menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi tekanan belanja pegawai dalam APBD dan memberi ruang bagi daerah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan prioritas lainnya.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin atau Gus Khozin menilai pengalihan beban fiskal tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari penataan manajemen aparatur sipil negara (ASN) sekaligus upaya membantu daerah menghadapi tekanan fiskal.

Ia mengatakan pemerintah dan DPR tengah membahas penataan PPPK paruh waktu untuk menuju skema PPPK penuh waktu. Berdasarkan rencana pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, program tersebut akan dimulai pada Januari 2027 dan dilaksanakan secara bertahap hingga tiga tahun. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk mendukung proses tersebut.

Bagi pemerintah daerah, perubahan skema pembiayaan ini menjadi penting karena belanja pegawai selama ini mengambil porsi signifikan dalam struktur APBD.

Gus Khozin mengatakan apabila beban pembiayaan PPPK dialihkan kepada pemerintah pusat, daerah dapat memperoleh ruang anggaran untuk menjalankan program strategis sesuai kebutuhan masing-masing.

“Dengan kemudian P3K ini ditarik beban fiskalnya ke pusat, pasti akan berkontribusi untuk memberikan ruang kepada daerah untuk bisa mengalokasikan ke program-program strategis lainnya yang ada di daerah,” ujar Gus Khozin saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Bisa Jadi Angin Segar bagi APBD

Menurut politikus Fraksi PKB tersebut, kebijakan pembiayaan PPPK melalui pusat menjadi semakin relevan di tengah penyesuaian kebijakan transfer ke daerah.

Ia sebelumnya juga telah mendorong agar pembiayaan PPPK di daerah dengan kemampuan fiskal terbatas menggunakan instrumen APBN.

“Ini juga yang menjadi trigger awal, kenapa Presiden itu memberikan lampu hijau untuk kemudian pusat mengintervensi beban fiskal untuk P3K ini,” katanya.

Namun, Gus Khozin menilai persoalan pembiayaan harus berjalan bersamaan dengan pembenahan struktur ASN. Penataan status PPPK diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas arah kesejahteraan dan karier aparatur.

“Mudah-mudahan dengan anggaran yang tersedia ini merupakan fase awal dalam rangka penataan struktur aparatur sipil kita,” ujarnya.

Ia menambahkan, penataan ASN tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan penggajian. Pemerintah juga perlu memastikan aspek kepastian status, kesejahteraan dan jenjang karier aparatur berjalan secara jelas.

“Sudah tidak ada lagi istilah honorer, sudah tidak ada lagi P3K paruh waktu. Itu bagian integrasi bagaimana reformasi birokrasi kita dimulai dari penataan aparatur sipil negara,” tegasnya.

Daerah Masih Menunggu Mekanisme Teknis

Meski arah kebijakan pembiayaan telah disampaikan pemerintah, mekanisme teknis pelaksanaannya masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

Gus Khozin mengatakan Komisi II DPR RI akan meminta penjelasan lebih rinci kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), termasuk mengenai mekanisme pengalihan pembiayaan dan pelaksanaannya di daerah.

“Detailing-nya seperti apa, kita tunggu nanti di Rapat Kerja Komisi II dengan MenPANRB untuk memastikan mekanisme dan teknis-teknis lainnya,” pungkasnya.

Jika terealisasi sesuai rencana, perubahan skema pembiayaan PPPK akan menjadi isu penting bagi seluruh pemerintah daerah, karena berkaitan langsung dengan struktur belanja pegawai, ruang fiskal APBD, serta kemampuan daerah membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah sendiri menyebut pelaksanaannya akan dilakukan bertahap, sehingga detail teknis dan pembagian kewenangan masih menjadi bagian dari pembahasan.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google