DPD KNTI Bintan Gelar Pemetaan Partisipatif, Perjuangkan Ruang Hidup dan Hak Nelayan

Bintan, — Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Bintan menggelar kegiatan pemetaan partisipatif masyarakat pesisir dan nelayan di wilayah perbatasan, Sabtu (3/10/2026), di Bintan Timur.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua DPD KNTI Bintan, Buyung Adly, tersebut diikuti 45 nelayan dari berbagai kampung pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bintan. Tim akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang turut hadir sebagai fasilitator untuk memberikan pendampingan teknis.

Buyung Adly menegaskan, pemetaan partisipatif merupakan langkah penting untuk memperjuangkan perlindungan ruang hidup dan hak-hak nelayan, khususnya di wilayah pesisir dan perbatasan laut.

“Selama ini peta itu lahir dari pemerintah dan perusahaan. Nelayan hanya jadi objek yang ruang hidupnya digusur. Hari ini kita balik, nelayan Bintan yang bikin petanya sendiri. Ini adalah alat perjuangan untuk menjaga kedaulatan laut di perbatasan,” tegas Buyung.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga berkaitan dengan 10 tuntutan DPD KNTI Bintan sebelum pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), terutama menyangkut penolakan terhadap penggusuran ruang tangkap nelayan, privatisasi pulau-pulau kecil, serta aktivitas pertambangan di tengah laut.

Dalam kegiatan itu, para nelayan melakukan pemetaan wilayah tangkap, jalur migrasi ikan, kawasan terumbu karang, serta wilayah adat pesisir berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka selama melaut.

Selain itu, peserta mendapatkan pelatihan praktis mengenai penggunaan GPS handheld untuk menandai titik koordinat penting di laut, membaca peta laut dan peta zonasi, serta mendokumentasikan bukti-bukti yang berkaitan dengan ruang hidup nelayan.

Buyung mengatakan, hasil pemetaan tersebut nantinya akan dijadikan dokumen pendukung untuk disampaikan dalam audiensi dengan Bupati Bintan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kementerian ATR/BPN, TNI Angkatan Laut, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Tujuan kita jelas, agar peta tidak hanya lahir dari pemerintah, tapi juga lahir dari nelayan melalui KNTI. Peta ini nanti akan kita jadikan dokumen resmi untuk audiensi dengan Bupati Bintan, DKP, ATR/BPN, TNI AL dan Bakamla dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di batas wilayah laut,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung dengan antusias. Para nelayan aktif memberikan informasi dan menandai peta berdasarkan pengetahuan lokal yang mereka miliki selama puluhan tahun menjalankan aktivitas penangkapan ikan.

Melalui pemetaan partisipatif ini, DPD KNTI Bintan berharap keberadaan ruang tangkap, jalur pelayaran nelayan, kawasan ekosistem laut, dan wilayah pesisir yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dapat terdokumentasi dengan baik serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak nelayan tradisional sekaligus mendorong pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kehidupan masyarakat setempat.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google