Ansar Ahmad Minta KPK Evaluasi Jajaran Pemprov Kepri, Tutup Celah Korupsi dalam Pembangunan

TANJUNGPINANG, – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi secara mendalam terhadap tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Permintaan itu disampaikan Ansar saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Dimensi Internal dan Eksternal bersama Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah I KPK di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Jumat (13/11/2026).

Menurut Ansar, setiap program pembangunan memiliki potensi risiko penyimpangan apabila tidak didukung pengawasan yang memadai, tata kelola yang baik, serta integritas aparatur dalam menjalankan tugas.

Karena itu, pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari pelaksanaan program pemerintah, bukan hanya dilakukan setelah muncul persoalan hukum.

“Kita ingin semua program berjalan dengan baik. Karenanya kita juga minta Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK mengevaluasi seluruh jajaran Pemprov Kepri secara mendalam,” ujar Ansar.

Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap aturan dan manfaat yang diterima masyarakat.

Ansar mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar menjalankan setiap program dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan integritas.

Menurutnya, keseriusan aparatur dalam melaksanakan tugas menjadi salah satu faktor penting untuk meminimalkan potensi korupsi.

Melalui pendampingan KPK, Pemerintah Provinsi Kepri berharap kelemahan dalam sistem pengawasan dan pelaksanaan program dapat diketahui lebih awal sehingga langkah perbaikan bisa segera dilakukan.

KPK: Pencegahan Bukan Sekadar Penindakan

Sementara itu, Kepala Satgas Korsupgah Wilayah I KPK, Uding Juharudin, menegaskan bahwa kehadiran KPK di daerah bukan semata-mata untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

Menurutnya, KPK juga memiliki tugas mendampingi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola serta memperkuat sistem pencegahan.

“Sebenarnya KPK memiliki lima kedeputian, salah satunya Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Yang menangani kasus adalah Kedeputian Bidang Penindakan,” ujar Uding.

Ia menjelaskan, kegiatan koordinasi dan supervisi bertujuan membantu pemerintah daerah mengenali kelemahan sistem yang berpotensi membuka ruang penyimpangan.

Uding menilai persoalan korupsi di daerah kerap berkaitan dengan lemahnya pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program pemerintahan.

Karena itu, KPK mendorong pembenahan tata kelola secara sistematis agar potensi penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal.

Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman aparatur terhadap risiko korupsi sekaligus memperkuat mekanisme pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi Pemprov Kepri, koordinasi dengan KPK menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk aspek pengawasan internal dan kepatuhan terhadap peraturan.

Ansar berharap hasil evaluasi tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola di seluruh organisasi perangkat daerah.

Dengan penguatan pengawasan dan integritas aparatur, program pembangunan di Kepulauan Riau diharapkan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google