Breaking News
light_mode
TRENDING
Beranda » Opini » Kondusivitas Untuk Siapa? Investasi, PSN, dan Ketidakpastian Ruang Hidup Nelayan Bintan

Kondusivitas Untuk Siapa? Investasi, PSN, dan Ketidakpastian Ruang Hidup Nelayan Bintan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 12 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Oleh: Muhammad Zhein Noor Ramadhan
Ketua Umum Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD Hima Persis) Tanjungpinang-Bintan

Beberapa bulan terakhir, saya memilih untuk lebih banyak turun langsung ke tengah masyarakat nelayan di Kabupaten Bintan. Saya datang untuk mendengar, melihat, dan memahami bagaimana masyarakat pesisir merasakan pembangunan yang selama ini sering dibicarakan melalui istilah investasi, Proyek Strategis Nasional (PSN), pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan keberlanjutan iklim investasi.

Dari sejumlah pertemuan dengan masyarakat, saya menemukan satu persoalan yang menurut saya jauh lebih mendasar daripada sekadar hasil tangkapan yang tidak menentu atau harga ikan yang rendah ketika dijual kepada tengkulak maupun pasar. Persoalan tersebut adalah ketidakpastian ruang hidup dan ruang tangkap nelayan.

Hari ini, nelayan tidak hanya bertanya berapa banyak ikan yang bisa mereka dapatkan esok hari. Mereka mulai mempertanyakan apakah laut yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah masih bisa mereka akses pada masa mendatang.

Jika kawasan tempat mereka melaut menjadi kawasan investasi, ke mana mereka harus pergi? Jika dermaga yang selama ini digunakan berubah fungsi, di mana mereka akan menambatkan sampan? Jika aktivitas kapal industri semakin meningkat, bagaimana nelayan tradisional dapat mempertahankan aktivitas penangkapannya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan. Itu adalah kegelisahan masyarakat yang sedang mempertanyakan masa depan kehidupannya.

Ketika kondusivitas hanya diukur dari tidak adanya protes

Belakangan ini, dalam berbagai narasi pembangunan, kita sering mendengar ajakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta kondusivitas demi keberlanjutan iklim investasi.

Saya tidak pernah menganggap keamanan dan ketertiban sebagai sesuatu yang tidak penting. Kepastian hukum penting, keamanan penting, dan investasi juga penting. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu keadilan.

Jangan sampai kata kondusivitas hanya dimaknai sebagai keadaan ketika masyarakat tidak melakukan protes. Jangan sampai kritik nelayan dianggap sebagai gangguan terhadap investasi. Jangan pula kegelisahan masyarakat dijawab hanya dengan seruan agar semua pihak menjaga situasi tetap kondusif.

Saya kira ada pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu: kondusivitas untuk siapa?

Jika masyarakat merasa tenang karena haknya terpenuhi, jika nelayan merasa aman karena wilayah tangkapnya terlindungi, dan jika perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai aturan tanpa merugikan masyarakat, itulah kondusivitas yang sesungguhnya.

Namun, jika masyarakat memilih diam karena merasa tidak memiliki pilihan atau tidak mempunyai akses untuk memperjuangkan kepentingannya, diamnya masyarakat tidak boleh serta-merta dianggap sebagai keberhasilan menjaga kondusivitas.

Kondusivitas bukan berarti masyarakat harus berhenti bersuara. Kondusivitas seharusnya menjadi hasil dari kemampuan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menyelesaikan persoalan secara adil.

Dari Numbing hingga Segiling: Persoalan yang terus berulang

Pada 17 April 2026, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau terkait polemik PSN pemanfaatan hasil sedimentasi laut, saya mendengar berbagai pandangan masyarakat Numbing dan sekitarnya.

Masyarakat ternyata tidak memiliki sikap yang seragam. Ada yang menerima dengan kompensasi yang ditawarkan, ada yang masih membuka ruang negosiasi, dan ada pula yang tetap menolak karena mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem laut serta sumber penghidupan mereka.

Bagi saya, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalannya tidak sesederhana masyarakat menolak investasi. Mereka sedang mempertimbangkan konsekuensi pembangunan terhadap masa depan kehidupannya.

Persoalan serupa saya temukan ketika mengunjungi Kampung Melayu, Kecamatan Gunung Kijang, pada 28 Juli 2026. Masyarakat nelayan menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana pengaktifan kembali lokasi PT Inocin Abadi untuk kegiatan kemaritiman, termasuk pelabuhan khusus barang dan sebagian area galangan kapal.

Pertanyaan masyarakat cukup sederhana: jika aktivitas tersebut berjalan, di mana mereka akan menambatkan sampan dan kapal? Bagaimana mereka mempertahankan aktivitas penangkapan menggunakan jaring maupun bubu?

Masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi perairan yang menjadi keruh dan berlumpur, yang menurut pengaduan mereka berkaitan dengan aktivitas reklamasi PT Gandasari. Pengaduan tersebut tentu membutuhkan pemeriksaan teknis dan verifikasi oleh instansi berwenang. Namun, satu hal yang pasti, keluhan masyarakat tidak boleh diabaikan.

Pada 13 Agustus 2026, dalam forum dialog strategis Polda Kepri mengenai penanganan dampak sosial dan keamanan pelaksanaan PSN di Pulau Poto, saya kembali mendengar berbagai kekhawatiran masyarakat. Mulai dari persoalan ekosistem laut, lahan dan ganti rugi, hingga ketidakpastian lapangan pekerjaan.

Masyarakat tidak hanya bertanya apakah investasi akan membuka lapangan kerja. Mereka juga mempertanyakan apakah pekerjaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat lokal, bagaimana kualifikasi yang dibutuhkan, apakah tersedia pelatihan, dan berapa lama kepastian pekerjaan yang akan diberikan.

Sebab, janji lapangan kerja tidak otomatis berarti jaminan kesejahteraan. Jangan sampai masyarakat kehilangan ruang ekonomi yang selama ini mereka miliki, tetapi pekerjaan baru yang dijanjikan justru tidak dapat mereka akses.

Persoalan lainnya saya temukan pada 11 Agustus 2026 ketika mengunjungi masyarakat nelayan Kampung Mentigi, Tanjung Uban. Nelayan sondong udang mengeluhkan aktivitas kapal keluar-masuk yang menurut mereka mengganggu kegiatan penangkapan ketika air surut. Nelayan pancing juga menyampaikan bahwa aktivitas bongkar muat membuat akses keluar-masuk sungai menjadi terhambat.

Masyarakat turut menyampaikan keluhan mengenai kondisi perairan dan dugaan dampak aktivitas fiberglass. Hal-hal tersebut perlu diperiksa oleh instansi yang memiliki kewenangan agar persoalannya tidak berhenti sebagai keluhan maupun dugaan.

Kemudian, pada 24 Agustus 2026, saya mengunjungi masyarakat nelayan di Segiling, Teluk Bintan. Di sana, masyarakat menyampaikan persoalan akses dermaga, penggunaan kawasan bibir pantai, serta kekhawatiran terhadap kemungkinan perubahan arus laut akibat pembangunan pemecah ombak di kawasan Hotel Bintan Lagoon Resort.

Masyarakat juga mengaku belum pernah memperoleh bantuan CSR dari pihak resort. Pengakuan ini tentu perlu dikonfirmasi kepada perusahaan. Namun, hal tersebut kembali membuka pertanyaan mengenai sejauh mana investasi pariwisata membangun hubungan ekonomi dan sosial dengan masyarakat nelayan di sekitarnya.

Saya juga melihat aktivitas penyedotan pasir di sekitar pantai yang menurut pengamatan saya digunakan untuk konstruksi pemecah ombak. Saya tidak ingin terburu-buru menyatakan kegiatan tersebut melanggar hukum. Akan tetapi, pemerintah perlu memastikan kesesuaian perizinan, tata ruang, ketentuan lingkungan, dan aturan lain yang berlaku.

Jika sesuai, jelaskan kepada publik. Jika ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum.

Dari Numbing, Kampung Melayu, Pulau Poto, Gentong hingga Segiling, persoalannya memang memiliki karakteristik berbeda. Namun, ada satu benang merah yang terus muncul, yaitu ketidakpastian hak dan ruang hidup masyarakat nelayan.

Investasi tidak boleh hanya memberikan kepastian kepada pemilik modal

Saya bukan orang yang anti-investasi. Kepulauan Riau membutuhkan investasi. Bintan membutuhkan investasi. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan juga membutuhkan investasi.

Namun, investasi tidak boleh hanya memberikan kepastian kepada pemilik modal, sementara masyarakat yang hidup dan menggantungkan penghasilan pada wilayah tersebut justru menghadapi ketidakpastian.

Investor membutuhkan kepastian lokasi. Nelayan membutuhkan kepastian ruang tangkap.

Investor membutuhkan kepastian akses. Nelayan membutuhkan kepastian akses menuju laut.

Investor membutuhkan perlindungan hukum. Nelayan juga membutuhkan perlindungan hukum.

Jika pemerintah hanya mampu memberikan kepastian kepada investor, tetapi tidak mampu menjamin kepastian kehidupan masyarakat, berarti terdapat persoalan dalam cara negara menjalankan tanggung jawabnya.

Jangan sampai kepastian investasi dibangun di atas ketidakpastian kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini, kompensasi juga tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keadilan. Kompensasi memang penting ketika terdapat dampak dan kerugian yang harus dipulihkan. Namun, kehilangan ruang tangkap, perubahan ekosistem, dan hilangnya sumber penghidupan tidak selalu dapat diselesaikan dengan pembayaran sejumlah uang.

Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana mencegah masyarakat kehilangan ruang hidupnya sejak awal.

Pemerintah perlu mengubah cara memandang masyarakat pesisir

Persoalan yang saya temukan di lapangan seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih harus menjadi perhatian dalam pembicaraan mengenai perlindungan masyarakat pesisir.

Namun, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah regulasi tersebut masih relevan secara normatif. Lebih jauh, apakah semangat perlindungan masyarakat pesisir benar-benar hadir dalam praktik pembangunan?

Pemerintah perlu memastikan bahwa perencanaan ruang laut dilakukan secara transparan, masyarakat dilibatkan secara bermakna, dampak sosial dan ekologis diperhitungkan, serta hak masyarakat mendapatkan perlindungan.

Saya juga berpandangan bahwa setiap investasi berskala besar yang bersinggungan langsung dengan ruang hidup masyarakat perlu memiliki komitmen sosial yang terukur.

Masyarakat harus mengetahui berapa banyak nelayan yang berpotensi terdampak, bagaimana akses mereka terhadap laut setelah proyek berjalan, apakah tersedia ruang tambat pengganti, bagaimana perlindungan terhadap buruh nelayan, berapa jumlah tenaga kerja lokal yang direkrut, serta bagaimana mekanisme pengaduan dan pemulihan apabila terjadi dampak lingkungan.

Janji lapangan kerja juga harus dapat dibuktikan dengan data. Berapa tenaga kerja lokal yang direkrut? Berapa pekerja tetap dan kontrak? Apa kualifikasi yang dibutuhkan? Apakah perusahaan menyediakan pelatihan bagi masyarakat lokal?

Transparansi seperti inilah yang dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dari pembangunan di wilayahnya sendiri.

Nelayan bukan penghambat pembangunan

Ada satu hal yang menurut saya harus diluruskan. Nelayan yang mempertahankan ruang tangkapnya tidak boleh dipandang sebagai penghambat investasi.

Ketika seorang nelayan mengatakan khawatir tidak bisa lagi menebar jaring, itu bukan ancaman. Itu adalah keluhan.

Ketika mereka mempertanyakan tempat untuk menambatkan sampan, itu bukan provokasi. Itu adalah kegelisahan.

Ketika mereka takut anak-anaknya tidak lagi bisa menggantungkan kehidupan pada laut, itu bukan penolakan terhadap kemajuan. Itu adalah kekhawatiran tentang masa depan.

Negara harus mendengar semua itu.

Pemerintah tidak boleh berasumsi bahwa masyarakat pesisir akan selalu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ruang akibat pembangunan. Perusahaan memiliki modal, tenaga ahli, dan sumber daya. Pemerintah memiliki perangkat birokrasi. Sementara nelayan kecil mungkin hanya memiliki satu perahu, alat tangkap, dan pengalaman melaut yang diwariskan turun-temurun.

Karena itu, diperlukan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

Bukan berarti pemerintah harus menolak seluruh investasi atau membenarkan semua tuntutan masyarakat. Negara harus memastikan setiap kepentingan ditempatkan dalam kerangka hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Kepri membutuhkan investasi sekaligus keadilan

Saya ingin mengajak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah kabupaten untuk mengubah pertanyaan dalam melihat pembangunan.

Jangan hanya bertanya bagaimana membuat investor nyaman. Tanyakan juga apakah masyarakat nyaman dengan arah pembangunan yang sedang berjalan.

Jangan hanya bertanya apakah investasi menciptakan lapangan pekerjaan. Tanyakan apakah pekerjaan tersebut benar-benar dapat diakses masyarakat lokal.

Jangan hanya menghitung nilai ekonomi proyek. Hitung pula biaya sosial dan ekologis yang mungkin harus ditanggung masyarakat.

Dan jangan hanya meminta masyarakat menjaga kondusivitas. Pastikan pemerintah terlebih dahulu menciptakan kondisi yang adil.

Pada akhirnya, laut bukan sekadar kawasan dalam peta tata ruang pemerintah atau lokasi kegiatan usaha perusahaan. Bagi nelayan, laut adalah tempat bekerja, sumber penghasilan, dapur keluarga, dan masa depan anak-anak mereka.

Karena itu, pembangunan yang membuat investasi tumbuh tetapi menyebabkan nelayan kehilangan ruang hidup bukanlah pembangunan yang dapat disebut berkelanjutan.

Saya akan terus menyampaikan kritik ini bukan karena menolak investasi. Justru saya ingin investasi di Kepulauan Riau tumbuh dengan sehat, perusahaan mendapatkan kepastian, lapangan pekerjaan terbuka, dan masyarakat lokal memperoleh kesejahteraan.

Namun, semua itu tidak boleh dibangun dengan mengorbankan masyarakat yang selama puluhan tahun menggantungkan kehidupannya pada laut.

Kondusif bukan berarti sunyi. Kondusif bukan berarti tidak ada kritik. Kondusif bukan berarti semua masyarakat harus setuju.

Kondusif adalah ketika masyarakat berani menyampaikan keberatan, pemerintah bersedia mendengar, perusahaan mau bertanggung jawab, dan hukum berlaku bagi semua pihak.

Sebelum kembali menyerukan, “Mari kita jaga kamtibmas dan kondusivitas demi keberlanjutan iklim investasi,” ada satu pertanyaan yang seharusnya dijawab terlebih dahulu:

Apakah pemerintah sudah menjamin keberlanjutan ruang hidup masyarakat nelayan?

Sebab, dari apa yang saya temukan selama turun langsung ke masyarakat nelayan Bintan, persoalan terbesar mereka hari ini bukan semata-mata berapa banyak ikan yang bisa ditangkap. Persoalan terbesarnya adalah apakah laut yang selama puluhan tahun menjadi tempat mereka mencari makan masih akan menjadi ruang yang dapat mereka akses pada masa depan.

Kepri membutuhkan investasi. Tetapi Kepri juga membutuhkan keadilan. Dan keduanya tidak boleh dipertentangkan.

Penulis

Tim Redaksi BacaDulu.id berkomitmen menyajikan informasi aktual, tajam, dan tepercaya. Menyuguhkan ragam berita pilihan seputar dinamika ekonomi, perkembangan bisnis, tren wisata, hingga isu-isu strategis nasional dan global untuk memenuhi kebutuhan referensi pembaca cerdas.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pegawai BP Batam belajar investasi dan industri di Singapura dan Malaysia

    Belajar ke Singapura dan Malaysia, 30 Pegawai BP Batam Ditargetkan Bawa Gagasan Inovasi

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Melly
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Sebanyak 30 pegawai BP Batam mengikuti program BP Batam Future Leaders di Singapura dan Malaysia pada 11–14 November 2026, dengan target menghasilkan gagasan inovasi untuk pengembangan Batam.

  • Kwin Fo berbicara di konferensi pers PLN Batam tentang pembangkit baru

    Kebutuhan Listrik Batam Melonjak 15 Persen, PLN Siapkan Pembangkit Baru dan Baterai Raksasa

    • calendar_month Minggu, 18 Okt 2026
    • account_circle Basok Ridwan
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, mengumumkan rencana penambahan pembangkit listrik berkapasitas besar dan sistem penyimpanan baterai untuk memperkuat jaringan listrik Batam-Bintan.

  • Derby Madrid antara Atletico dan Real di Metropolitano

    Derby Madrid Memanas Malam Ini, Atletico Tantang Real Madrid

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Madrid, – Rivalitas sekota kembali memanaskan La Liga. Atletico Madrid menjamu Real Madrid dalam Derby Madrid di Riyadh Air Metropolitano, Minggu (20/9/2026) pukul 21.15 WIB. Duel jornada ketujuh ini mempertemukan dua tim yang tengah bersaing di papan atas. Real Madrid berada di posisi kedua dengan 15 poin, sementara Atletico mengoleksi 13 poin di peringkat keempat. […]

  • Sejarah Hari Olahraga Nasional 9 September Berawal Dari PON Solo 1948

    Sejarah Hari Olahraga Nasional 9 September Berawal Dari PON Solo 1948

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 12
    • 0Komentar

    – Tanggal 9 September setiap tahunnya selalu menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas). Pemilihan tanggal tersebut didasarkan pada sejarah perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) edisi perdana yang berlangsung di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 9–12 September 1948. Kala itu, meski bangsa Indonesia tengah berada dalam situasi penuh tantangan […]

  • Ady Indra Pawennari di kantor Komunitas Jurnalis Kepri, Tanjungpinang

    Engkaukah Sebenarnya Jembalang yang Kau Ceritakan itu?

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle Ady Indra Pawennari
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Di bawah langit yang sama, ada jemari yang menari di atas tuts aksara, merangkai kata seolah dialah sang peraba kebijaksanaan paling suci. Ia berbicara tentang rumah yang retak, tentang kesatria yang dituduh melarikan diri, dan tentang dongeng jembalang yang lahir dari rahim imajinasi penuh dendam. Namun, ketika tirai retorika yang megah itu disingkap, betapa pilunya […]

  • Kapolda Kepulauan Riau mengumumkan mutasi 475 personel Polri di Batam

    Polda Kepri Mutasi 475 Personel, Wakapolres Bintan hingga Kasatreskrim Tanjungpinang Berganti

    • calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
    • account_circle Melly
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Kapolda Kepulauan Riau mengumumkan mutasi 475 personel Polri, termasuk perwira dan pejabat strategis, di lingkungan Polda Kepri pada 23‑24 Oktober 2026.

expand_less