Tetap Berjalan Beriringan

Pembangunan Museum dan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat sudah dimulai. Secara substantif saya kira tidak perlu diperdebatkan lagi. Bahkan menurut saya Pemerintah Indonesia perlu berterima kasih kepada Pemprov Kepri karena sudah berinisiatif membangun Museum dan Monumen Bahasa. Karena keberadaan Museum dan Monumen Bahasa itu penting sebagai legacy yang akan diingat oleh generasi akan datang tentang sejarah Bahasa Indonesia yang dipakai sebagai alat komunikasi masyarakat Indonesia.

Lebih dari sekadar bangunan fisik, Museum dan Monumen Bahasa dapat menjadi ruang untuk mengenang perjalanan panjang Bahasa Indonesia, mulai dari akar sejarahnya, momentum Sumpah Pemuda, hingga perkembangannya menjadi bahasa persatuan dan bahasa negara.

Di tempat inilah generasi muda dapat memahami bahwa Bahasa Indonesia tidak lahir begitu saja, tetapi tumbuh dari perjalanan sejarah, kebudayaan, perjuangan, dan semangat persatuan bangsa.

Kepri memiliki posisi yang sangat strategis dalam sejarah tersebut. Sebagai bagian dari kawasan Melayu, Kepri memiliki hubungan yang kuat dengan perkembangan bahasa Melayu yang kemudian menjadi salah satu fondasi penting Bahasa Indonesia.

Karena itu, pembangunan Museum dan Monumen Bahasa di Kepri bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya nasional untuk merawat ingatan sejarah bangsa.

Museum dan Monumen Bahasa juga dapat dikembangkan menjadi pusat edukasi, penelitian, literasi, dan kebudayaan. Anak-anak dan generasi muda dapat datang untuk belajar bagaimana bahasa membentuk identitas sebuah bangsa. Para peneliti dapat mengembangkan kajian tentang sejarah dan perkembangan bahasa, sementara masyarakat dapat semakin memahami pentingnya menjaga Bahasa Indonesia di tengah derasnya pengaruh bahasa asing dan perubahan komunikasi di era digital.

Legacy terbesar dari pembangunan ini bukan hanya sebuah monumen yang berdiri kokoh, tetapi pengetahuan dan kesadaran yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang membangun infrastruktur, tetapi juga bangsa yang mampu menjaga sejarah, bahasa, dan identitasnya.

Karenanya, Museum dan Monumen Bahasa layak dipandang sebagai aset kebudayaan nasional. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersama-sama memastikan agar keberadaannya terus hidup, berkembang, dan menjadi destinasi edukasi bagi masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, generasi mendatang tidak hanya mengenal Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mereka gunakan setiap hari, tetapi juga memahami sejarah panjang dan perjuangan yang membuat bahasa tersebut menjadi bahasa pemersatu bangsa.

KEBUTUHAN DASAR TETAP SKALA PRIORITAS

Pembangunan Museum dan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat yang dibiayai APBD Kepri melalui skema tahun jamak senilai kurang lebih Rp100 miliar juga sama sekali tidak mengesampingkan program skala prioritas, termasuk program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Kepulauan Riau.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap fokus bagaimana semua program yang masuk dalam skala prioritas tetap berjalan. Anggaran untuk program pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, semua tetap berjalan.

Ambil contoh untuk bidang pendidikan. Pemprov Kepr dalam APBD Perubahan 2026 mengalokasikan sekitar Rp1,06 triliun atau 29,25% dari total belanja daerah. Jadi, secara nominal pendidikan memang menjadi salah satu pos terbesar dalam postur APBD.

Untuk bidang kesehatan, Pemprov juga mengalokasikan anggaran lebih dari 12% dari total APBD pada tahun 2026. Prosentase tersebut merupakan di atas batas minimal yang diwajibkan. Pada APBD murni, Dinas Kesehatan sendiri memperoleh sekitar Rp467,82 miliar, termasuk belanja RSUD Raja Ahmad Thabib dan RSKJ Engku Haji Daud.

Menurut saya, angka tersebut cukup kuat jika dilihat dari komitmen anggarannya, meski secara otomatis bukan berarti sudah memadai dari sisi kebutuhan masyarakat mengingat Kepri memiliki karakter geografis kepulauan.

Begitu juga dari sisi pelayanan publik, upaya yang massiv terus dilakukan oleh Pemprov Kepri agar semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Upaya peningkatan keterampilan kerja bagi anak-anak daerah tetap dilakukan dengan program vokasi agar mampu mengisi peluang kerja yang tersedia. Beasiswa bagi mahasiswa program S1, S2 dan S3 juga masih terus dipertahankan dalam rangka mendorong terciptanya SDM yang unggul.

Pemprov Kepri saat ini juga telah membangun jaringan pipanisasi air bersih senilai Rp 5 milyar di KM 8 atas Kota Tanjungpinang sebagai bagian bagaimana memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat secara luas.

Di tengah badai efisiensi, saya pikir langkah Pemprov Kepri cukup strategis bagaimana memanfaatkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Di situasi kondisi fiskal yang tidak sehat saya kira langkah yang diambil Pemprov Kepri sudah sangat luar biasa.

KOLABORASI

Kebutuhan dasar masyarakat tidak melulu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota, termasuk BP Kawasan sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing. Karena itu, pembangunan di Kepulauan Riau tidak bisa dilakukan secara parsial.

Semuanya harus mampu berkolaborasi dan membangun sinergi agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta BP Kawasan harus duduk bersama, menyatukan program dan sumber daya, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembangunan.

Pembagian kewenangan bukan berarti berjalan sendiri-sendiri. Justru dengan kolaborasi, keterbatasan anggaran masing-masing lembaga dapat diatasi dan pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif. Apa yang tidak dapat dikerjakan oleh satu pihak dapat didukung oleh pihak lainnya.

Kita ingin pembangunan Kepulauan Riau dilakukan secara menyeluruh. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas antarwilayah, air bersih, perumahan, lapangan pekerjaan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat harus menjadi agenda bersama.

Termasuk pembangunan di Pulau Penyengat, tidak semata-mata dilihat sebagai pembangunan sebuah kawasan atau sebuah bangunan, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang lebih besar. Pelestarian sejarah dan kebudayaan dapat berjalan bersamaan dengan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan siapa yang paling besar mengalokasikan anggaran, tetapi sejauh mana seluruh sumber daya yang ada dapat dikolaborasikan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan dan pembagian peran yang jelas, kita optimistis pembangunan Kepulauan Riau dapat berjalan lebih cepat, lebih terarah, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.

*Penulis adalah salah satu anggota Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Jadikan sumber pilihan pencarian Google