Menjemput Air Lingga, Menguji Ulang Solusi Lama untuk Krisis Air Batam

Penurunan muka air Waduk Nongsa, Batam pada awal Oktober 2026 menjadi alarm keras. Kebijakan BP Batam memperkuat interkoneksi jaringan hanyalah solusi teknis sesaat. Masalah utamanya adalah peringatan jangka panjang.

Batam tidak bisa lagi bergantung pada satu sumber air baku di tengah kota yang terus tumbuh dan cuaca yang kian tak menentu. Sistem air masa depan wajib memiliki cadangan dan diversifikasi.

Ketika BP Batam kembali melirik potensi pasokan air dari Kabupaten Lingga, wacana ini seharusnya tidak dianggap sebagai usulan usang. Gagasan ini punya rekam jejak yang panjang.

Pada tahun 2017, Pemkab Lingga dan BP Batam telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang diikuti kajian intensif.

Pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV bahkan sempat terlibat aktif. Konsultan dikontrak untuk mendetailkan potensi Air Terjun Jelutung, dan muncul cetak biru pembangunan pipa bawah laut sepanjang 100–120 kilometer dengan estimasi investasi ratusan miliar rupiah.

Rencana ini bahkan resmi tercantum dalam dokumen perencanaan BP Batam periode 2020–2024. Artinya, negara pernah menganggap proyek ini sangat strategis.

Mantan Tenaga Ahli Bupati Lingga Bidang Investasi (2016–2021), Ady Indra Pawennari, kini mengingatkan agar dokumen tersebut dibuka kembali. Peraih anugerah Pahlawan Inovasi Teknologi 2015 ini tidak sedang menawarkan mimpi baru, melainkan menagih agenda besar yang dulu dirumuskannya bersama Bupati Alias Wello.

Sejak awal, mereka melihat air Lingga bukan sekadar kekayaan alam yang terbuang ke laut, melainkan sumber daya yang bisa memberikan manfaat ekologis dan ekonomis jika dikelola secara terukur.

Tentu saja, pemerintah harus membedakan antara wacana dan keputusan eksekusi. Ady tidak meminta BP Batam langsung membangun pipa bawah laut hari ini. Keputusan sebesar itu wajib didahului oleh studi kelayakan (feasibility study) terbaru yang independen dan komprehensif.

Estimasi investasi lama sebesar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar jelas sudah kedaluwarsa akibat perubahan harga konstruksi, teknologi, dan kondisi trase laut. Yang dibutuhkan sekarang adalah audit total.

Debit air harus diukur ulang lintas musim, kualitas diuji, dan batas aman lingkungan ditentukan. Angka perhitungan baru ini nantinya harus dibandingkan secara terbuka dengan opsi lain seperti Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), air daur ulang, maupun pembangunan embung baru.

Jika kajian ilmiah terbaru menyatakan proyek ini layak, jangan biarkan ia kembali terkubur menjadi tumpukan kertas. Sebaliknya, jika biaya terlalu tinggi atau dampaknya merusak lingkungan, pemerintah harus berani berkata tidak. Keputusan harus diambil berbasis sains, bukan romantisme masa lalu.

Prinsip kehati-hatian juga berlaku bagi Lingga. Sumber air seperti Air Terjun Jelutung dan potensi lain di Singkep wajib diinventarisasi ulang agar pemanfaatannya tidak berubah menjadi eksploitasi.

Selain itu, jika megaproyek ini berjalan, asas keadilan wilayah harus dijaga. Lingga jangan hanya dijadikan objek keruk tanpa nilai tambah. Harus ada skema kerja sama yang menguntungkan masyarakat lokal, mulai dari kompensasi pemeliharaan kawasan konservasi, pembangunan infrastruktur daerah, hingga bagi hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan begitu, warga Lingga punya alasan ekonomi yang kuat untuk ikut menjaga kelestarian hutan mereka.

Pipa bawah laut ini pada akhirnya adalah simbol hubungan ekonomi baru. Batam punya modal dan kebutuhan, Lingga punya sumber daya berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat bisa berdiri sebagai fasilitator untuk menjembatani ego sekat administratif demi pemenuhan kebutuhan dasar publik.

Namun, patut dicatat bahwa air Lingga bukanlah peluru tunggal. Ia tidak dirancang untuk mengganti seluruh strategi air Batam. Waduk, SWRO, embung, dan program pengendalian kehilangan air (non-revenue water) tetap harus berjalan simultan. Air Lingga diposisikan sebagai salah satu pilar penguat sistem, bukan satu-satunya tumpuan.

Hampir satu dekade berlalu sejak MoU pertama ditandatangani. Batam dan teknologinya telah banyak berubah. Namun, kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tidak pernah berubah.

Langkah paling rasional saat ini bagi BP Batam, Pemkab Lingga, dan Pemprov Kepri adalah duduk bersama membuka dokumen lama dan memperbaruinya dengan data terkini.

Pemerintah tidak boleh lagi sibuk mencari air hanya saat waduk mulai mengering. Kebijakan visioner adalah menyediakan sumber air baku jauh sebelum masyarakat bertanya, dari mana air untuk Batam esok hari?

Jadikan sumber pilihan pencarian Google