Pemprov Kepri Dorong Penanganan Terpadu Permukiman Masyarakat Suku Laut

Tanjungpinang, – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pembangunan kawasan permukiman bagi masyarakat adat Suku Laut dilakukan secara menyeluruh, tidak sebatas menyediakan tempat tinggal. Sanitasi, pendidikan, konektivitas antarkawasan hingga penguatan ekonomi keluarga dinilai perlu menjadi bagian dari program yang sama.

Perhatian tersebut terutama diarahkan kepada komunitas Suku Laut yang hidup di kawasan pesisir dan sebagian masih berpindah mengikuti kondisi lingkungan serta sumber mata pencaharian.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menilai pembangunan rumah akan sulit memberikan dampak optimal apabila tidak dibarengi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau hanya membangun rumah tanpa memperhatikan konektivitas dan kebutuhan dasar lainnya, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu harus ada pendampingan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” kata Nyanyang.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Asistensi Penyelarasan dan Inventarisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pusat di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026–2027 di Ruang Rapat Utama Pemprov Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (5/10/2026).

Pertemuan itu melibatkan perwakilan sejumlah balai dan satuan kerja kementerian yang membidangi pembangunan jalan, sumber daya air, bangunan dan kawasan, prasarana strategis serta penyediaan perumahan. Sejumlah organisasi perangkat daerah Pemprov Kepri, antara lain Dinas PUPP, Perkim dan Bappeda, turut mengikuti pembahasan.

Dalam rapat tersebut, Pemprov Kepri juga mencatat dukungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN 2026 mencapai 3.724 unit rumah. Bantuan tersebut dialokasikan kepada masyarakat yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Riau.

Pemprov menilai besarnya dukungan perumahan perlu diselaraskan dengan pembangunan sanitasi dan infrastruktur dasar. Dengan demikian, rumah yang dibangun tidak berdiri sebagai program tunggal, tetapi menjadi bagian dari peningkatan kualitas kawasan tempat masyarakat tinggal.

Pendekatan tersebut dinilai semakin penting mengingat karakter geografis Kepulauan Riau yang didominasi wilayah kepulauan. Sejumlah daerah seperti Anambas, Natuna, Batam dan Lingga memiliki tantangan tersendiri dalam menyediakan akses infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat pesisir.

Khusus bagi masyarakat adat Suku Laut, Pemprov Kepri menekankan perlunya pendampingan berkelanjutan dan koordinasi lintas pemerintahan. Pembangunan permukiman diharapkan tidak memutus masyarakat dari mata pencaharian maupun lingkungan sosialnya, tetapi justru meningkatkan kualitas hidup melalui hunian yang layak, sanitasi, pendidikan, aksesibilitas dan penguatan ekonomi keluarga.

Dengan pola pembangunan yang terintegrasi, program perumahan di kawasan pesisir diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik, melainkan mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google