Pemprov Riau Pertahankan Layanan Dasar di Tengah Penyesuaian APBD 2026

Pekanbaru, – Pemerintah Provinsi Riau memastikan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 tidak menggeser perhatian dari kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi tetap ditempatkan sebagai bagian penting dalam arah pembangunan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan penyusunan anggaran tetap berpedoman pada RPJMD Riau 2025–2029, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan waktu yang tersisa untuk merealisasikan program pada 2026.

“Sesuai RPJMD 2025-2029, prioritas pembangunan dialokasikan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, inovasi, serta pemajuan budaya Melayu,” kata Syahrial dalam rapat di Ruang Paripurna DPRD Riau, Kamis (24/9/2026).

Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah tetap memprioritaskan pemeliharaan dan peningkatan ruas jalan yang menjadi penghubung antarwilayah. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi kerusakan serta kapasitas keuangan daerah.

Salah satunya penanganan Jalan Datuk Setia Maharaja serta konektivitas jalur Pekanbaru-Siak-Pelalawan-Kampar.

“Pemeliharaan dan perbaikan Jalan Datuk Setia Maharaja dilakukan secara bertahap. Penanganan konektivitas wilayah Pekanbaru-Siak-Pelalawan-Kampar dievaluasi dan diprioritaskan berdasarkan skala kerusakan serta kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Pemprov Riau juga melakukan penyesuaian belanja modal, termasuk untuk jalan dan jaringan irigasi. Kebijakan itu mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 agar pekerjaan yang sudah direncanakan dapat diselesaikan dengan tetap menjaga kualitas dan pertanggungjawaban anggaran.

“Belanja modal jalan jaringan irigasi dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026. Hal ini agar seluruh kegiatan infrastruktur dapat diselesaikan secara tepat waktu, tepat mutu, dan akuntabel,” jelas Syahrial.

Di sektor kesehatan, Pemprov Riau memastikan pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) tetap menjadi perhatian. Kewajiban pemerintah daerah terhadap BPJS Kesehatan juga terus dikawal agar keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

“Kami komitmen penyelesaian kewajiban BPJS Kesehatan terus dikawal. Untuk tahun 2027, pemerintah akan menerapkan penyesuaian skema pembiayaan bersama (budget sharing) antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota demi menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC),” katanya.

Sementara dalam upaya efisiensi, Pemprov Riau memastikan penghematan tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Rasionalisasi lebih diarahkan pada belanja yang masih memungkinkan ditekan.

“Efisiensi dilakukan secara selektif dengan memangkas perjalanan dinas, acara seremonial, dan rapat tatap muka, tanpa mengurangi pemenuhan mandatory spending pendidikan, bantuan beasiswa, pembiayaan UHC, serta bantuan sosial,” tegasnya.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga tetap masuk dalam perhatian pemerintah. Namun, program UMKM diarahkan lebih luas, tidak semata-mata melalui bantuan permodalan.

Pemerintah mendorong penguatan kapasitas usaha melalui pendampingan, peningkatan produktivitas serta perluasan akses pasar agar pelaku UMKM memiliki kemampuan berkembang secara mandiri.

“Program UMKM dipastikan tidak terbatas pada penyaluran bantuan modal, tetapi mencakup pendampingan kemandirian, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar,” pungkas Syahrial.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google