33,2 Juta Keluarga Dapat Bantuan Beras 30 Kg, Zulkifli Hasan Pastikan Distribusi Dipercepat

PEKANBARU, – Pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 30 kilogram bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 tersebut disalurkan sekaligus guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pangan pokok.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hal itu saat meninjau penyaluran bantuan beras di halaman Kantor Camat Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Senin (9/11/2026).

Menurut Zulkifli, program tersebut menyasar keluarga yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1 hingga 4, yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah dalam pemberian bantuan sosial.

Setiap keluarga memperoleh alokasi 10 kilogram beras per bulan. Namun, untuk mempermudah penyaluran, jatah selama tiga bulan diberikan dalam satu tahap.

“Untuk Oktober 10 kilogram, November 10 kilogram, Desember 10 kilogram. Jadi, totalnya 30 kilogram dan dikirim sekaligus,” ujar Zulkifli.

Dengan jumlah penerima mencapai 33,2 juta keluarga, total kebutuhan beras untuk program tersebut diperkirakan mencapai 996 ribu ton atau hampir satu juta ton.

Zulkifli mengatakan pemerintah berupaya mempercepat distribusi agar bantuan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan, terutama keluarga yang menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Ia menjelaskan, penerima yang belum memperoleh bantuan melalui distribusi reguler dapat mendatangi kantor Perum Bulog dengan membawa kartu atau identitas penerima apabila kondisinya mendesak.

“Nah, kalau belum sempat dibagi, kalau betul-betul mendesak bisa ke kantor Bulog bawa kartunya. Bisa ambil dulu ya, 30 kilogram untuk 33,2 juta kepala keluarga desil 1 hingga 4. Totalnya satu juta ton kurang sedikit,” katanya.

Meski demikian, pengambilan bantuan tetap harus melalui pemeriksaan data penerima dan mengikuti mekanisme pelayanan yang ditetapkan Bulog.

Zulkifli menegaskan, penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan rumah tangga sekaligus mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan makan masyarakat, terutama kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Jangan sampai pesan Bapak Presiden, ada rakyat kita yang enggak bisa makan karena enggak ada beras. Harus dibantu,” tegasnya.

Selain bantuan pangan gratis, pemerintah memperkuat intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dilaksanakan Perum Bulog.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan beras dan menekan gejolak harga, terutama ketika produksi mengalami penurunan akibat kondisi cuaca.

Zulkifli menjelaskan, pemerintah menyiapkan sekitar satu juta ton beras untuk mendukung pelaksanaan program SPHP.

Beras tersebut dipasarkan dengan harga Rp13.100 per kilogram sebagaimana disampaikan Zulkifli dalam kegiatan tersebut.

Ia membandingkan harga itu dengan beras yang menurut keterangannya dijual di sejumlah pasar pada kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram.

“Karena musim kemarau produksi turun, harga naik sedikit. Ada Rp100, ada Rp50, tapi emak-emak kalau naik sedikit pun kita dimarahi,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, kenaikan harga pangan meskipun relatif kecil tetap dapat memengaruhi pengeluaran keluarga, terutama masyarakat yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

Karena itu, kehadiran beras SPHP di pasar tradisional diharapkan menjadi salah satu pilihan bagi konsumen untuk memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.

Dalam kunjungannya ke Pekanbaru, Zulkifli turut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi dan anggota DPRD Riau Ade Hartati, serta sejumlah pejabat terkait.

Pemerintah berharap penyaluran bantuan pangan dan program SPHP dapat berjalan saling melengkapi. Bantuan beras ditujukan kepada keluarga yang memenuhi kriteria penerima, sedangkan SPHP berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga di pasar.

Keberhasilan kedua program tersebut akan sangat bergantung pada ketepatan data penerima, kelancaran distribusi, ketersediaan stok, dan pengawasan harga di tingkat konsumen.

Dengan demikian, kebijakan pangan pemerintah diharapkan tidak hanya menjaga pasokan beras secara nasional, tetapi juga memastikan masyarakat benar-benar dapat memperoleh kebutuhan pokok secara mudah dan terjangkau.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google