Stok Beras Nasional Capai 4,56 Juta Ton, Mentan Amran Soroti Dugaan Permainan Harga Pangan

JAKARTA, – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan stok beras nasional pada Oktober 2026 mencapai 4,56 juta ton. Di tengah penguatan cadangan pangan tersebut, pemerintah juga menyoroti dugaan penyimpangan harga sejumlah komoditas yang dinilai merugikan konsumen.

Hal itu disampaikan Amran kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

“Kemudian sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” ujar Amran.

Menurutnya, ketahanan pangan nasional juga ditopang potensi produksi padi yang masih berada di lahan, dengan estimasi 10 juta ton, serta persediaan beras di rumah tangga, hotel, dan sektor lainnya.

Amran memperkirakan keseluruhan potensi ketersediaan pangan mencapai sekitar 25 juta ton. Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, pemerintah optimistis pasokan dapat mencukupi kebutuhan hingga pertengahan 2027.

“Kalau 25 juta ton bagi 2,5 itu 10 bulan. Sampai bulan Juli tahun depan stok kita aman,” katanya.

Selain menjaga pasokan, pemerintah memperkuat kebijakan yang berpihak kepada petani melalui penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Amran menyebut kebijakan tersebut turut mendukung peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) hingga mencapai angka 131.

“Kemudian HPP harga gabah beras naik, sehingga sekarang NTP-nya nilai tukar petani 131 dan ini tertinggi sejak 92 bahkan sejak Merdeka,” ungkapnya.

Di sektor produksi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian dilaporkan mencapai 5,74 persen. Pemerintah juga mencatat peningkatan nilai ekspor pertanian sebesar Rp166 triliun serta penurunan impor Rp41 triliun.

Untuk menjaga kesinambungan produksi, Kementerian Pertanian menyiapkan pengembangan lahan pertanian seluas dua juta hektare. Tahap awal ditargetkan mencakup 500 ribu hektare melalui kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Minta Polisi Tindak Dugaan Permainan Harga

Di balik capaian tersebut, Amran menyoroti anomali harga ayam dan telur. Harga di tingkat peternak disebut mengalami penurunan, sementara harga yang dibayar konsumen justru meningkat hingga melampaui harga eceran tertinggi.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan tidak ada praktik tata niaga yang merugikan peternak maupun masyarakat.

“Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” tegas Amran.

Pemerintah juga menyoroti temuan harga beras premium fortifikasi yang disebut mencapai Rp56.000 per kilogram. Amran menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani untuk melindungi konsumen.

“Dan ini tidak benar Bapak Presiden. Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan,” ujarnya.

Amran menegaskan penguatan ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan pengawasan distribusi, perlindungan petani, dan stabilitas harga agar peningkatan produksi nasional benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google