Anggaran Influencer Rp3,6 Miliar untuk Kampung Nelayan Natuna Disorot ICW, Kontrak Perusahaan Raffi Ahmad Capai Rp14,69 Miliar

JAKARTA, – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan artis sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.

Salah satu kontrak yang menjadi sorotan adalah pengadaan jasa publikasi senilai Rp3,6 miliar untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada 2026.

Temuan tersebut disampaikan ICW berdasarkan penelusuran data pengadaan pemerintah yang tercatat dalam portal Indonesia National Procurement Information System atau INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam keterangannya, Senin (9/11/2026), ICW mengungkap terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2024 hingga 2026.

Total nilai kontraknya mencapai Rp14.696.955.002.

Dari jumlah tersebut, KKP tercatat memiliki tiga paket pengadaan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp10,79 miliar. Sementara lima paket lainnya berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 dengan total Rp3,9 miliar.

Publikasi Kampung Nelayan Natuna Jadi Sorotan

Kontrak publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara merupakan salah satu pengadaan yang dilakukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP pada 2026.

Paket senilai Rp3,6 miliar itu melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang menurut penelusuran ICW memiliki hubungan kepemilikan dengan Raffi Ahmad.

Pada 25 Juli 2026, Raffi bersama sejumlah figur publik mengunjungi Natuna untuk memperkenalkan program Kampung Nelayan Merah Putih.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari aktivitas publikasi program pemerintah yang bertujuan mengembangkan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat nelayan.

Namun, besarnya nilai kontrak memunculkan perhatian mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara.

ICW mempertanyakan sejauh mana kegiatan promosi tersebut memberikan manfaat terukur, baik dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap program maupun mendukung tujuan pembangunan kawasan nelayan.

Lembaga antikorupsi itu juga menyoroti perlunya keterbukaan dokumen pengadaan, termasuk kerangka acuan kerja, rincian pekerjaan, dasar penetapan harga, serta laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Tanpa informasi tersebut, publik dinilai sulit memastikan apakah biaya promosi sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.

Kontrak Berlanjut di Tengah Efisiensi

ICW turut mempertanyakan konsistensi kebijakan penghematan anggaran yang sebelumnya diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menetapkan langkah efisiensi belanja negara dan daerah senilai Rp306,69 triliun, termasuk pembatasan sejumlah pengeluaran untuk kegiatan seremonial dan publikasi.

Namun, berdasarkan data yang dihimpun ICW, KKP justru mengadakan dua paket jasa influencer pada 2025 dengan total sekitar Rp7,2 miliar.

Pengadaan tersebut terdiri atas jasa influencer engagement di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut senilai Rp3,59 miliar serta publikasi pembangunan BINS melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp3,6 miliar.

Pada 2026, KKP kembali mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna.

“Alih-alih memberi teladan,” demikian penggalan kritik ICW terhadap kebijakan pengadaan jasa influencer di tengah agenda efisiensi pemerintah.

Sementara itu, lima paket pengadaan Kemendikbudristek pada 2024 meliputi penayangan konten melalui kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram, TikTok, serta jasa kehadiran figur publik dalam acara tertentu.

Nilainya bervariasi, mulai dari Rp144,4 juta untuk penayangan TikTok hingga Rp2,52 miliar untuk jasa kehadiran dalam kegiatan.

ICW mempertanyakan urgensi penggunaan penyedia eksternal dengan biaya besar ketika kementerian telah memiliki perangkat hubungan masyarakat dan saluran komunikasi resmi.

Meski demikian, paket Kemendikbudristek tersebut berlangsung pada 2024, sebelum Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran diterbitkan pada Januari 2025.

Potensi Konflik Kepentingan

Selain persoalan efisiensi, ICW menyoroti hubungan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad.

Merujuk dokumen perusahaan yang dikutip dalam temuan ICW, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia.

Raffi disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.

Persoalan ini menjadi perhatian karena Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.

Setelah pengangkatannya, perusahaan yang dikaitkan dengannya memperoleh tiga kontrak pengadaan dari KKP sepanjang 2025–2026.

Menurut ICW, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Lembaga itu juga mempertanyakan spesifikasi sejumlah paket yang sejak awal mencantumkan nama akun media sosial maupun kanal digital tertentu, sehingga dinilai berpotensi membatasi kesempatan penyedia lain untuk bersaing.

Namun, keterkaitan kepemilikan perusahaan dan perolehan kontrak pemerintah tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran hukum. Penilaian mengenai konflik kepentingan memerlukan pemeriksaan terhadap proses pemilihan penyedia, pengambilan keputusan, dan hubungan pihak-pihak yang terlibat.

KKP dan Raffi Ahmad Perlu Beri Penjelasan

Temuan ICW menempatkan transparansi penggunaan anggaran publik sebagai persoalan utama yang membutuhkan penjelasan dari instansi terkait.

Khusus pengadaan jasa influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna, KKP perlu menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, indikator keberhasilan, serta realisasi hasil publikasi yang dibiayai melalui anggaran negara.

Penjelasan juga diperlukan mengenai dasar penetapan harga dan alasan pemilihan penyedia jasa.

Hingga Selasa (10/11/2026) pagi, belum diperoleh tanggapan dari Raffi Ahmad maupun pihak RANS Entertainment dalam upaya konfirmasi yang diberitakan media. Tanggapan resmi KKP dan pihak terkait juga belum tersedia dalam bahan yang menjadi dasar pemberitaan ini.

Penggunaan influencer untuk memperkenalkan program pemerintah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk komunikasi publik. Namun, pembiayaannya tetap harus memenuhi prinsip kebutuhan, kewajaran harga, persaingan yang sehat, serta pertanggungjawaban hasil.

Bagi masyarakat Natuna, ukuran keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih bukan terletak pada seberapa banyak figur terkenal yang datang mempromosikan program tersebut, melainkan pada manfaat pembangunan yang benar-benar diterima para nelayan.

Di tengah tuntutan penghematan anggaran, setiap rupiah yang digunakan untuk publikasi pemerintah perlu memiliki tujuan jelas, hasil terukur, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google