Pemprov Kepri Pacu Cek Kesehatan Gratis, Ansar: Jangan Jadikan Geografi Alasan

Tanjungpinang, – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mendorong percepatan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di seluruh wilayah kabupaten dan kota.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, program tersebut harus dijalankan secara maksimal meski Kepri memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang menjadi tantangan tersendiri.

Hal itu disampaikan Ansar dalam kegiatan Sinergi Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan dengan Pembangunan Kesehatan dan Upaya Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Cek Kesehatan Gratis di Provinsi Kepulauan Riau, yang digelar di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (11/9/2026).

Menurut Ansar, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemprov Kepri, kata dia, telah mengalokasikan anggaran sektor kesehatan lebih dari 12 persen pada tahun ini. Anggaran tersebut berada di atas batas minimal yang diwajibkan.

“Kesehatan ini penting karena derajat kesehatan menjadi salah satu indikator indeks pembangunan manusia. Maka semua masyarakat di Kepri harus sehat,” ujar Ansar.

Ansar mengakui pelaksanaan program CKG di Kepri masih membutuhkan peningkatan. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama jajaran kesehatan memperkuat koordinasi agar program tersebut dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Menurutnya, karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan memang menghadirkan tantangan dalam pelayanan publik. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat program kesehatan.

“Kami tidak mau menyampaikan persoalan klasik karena geografi. Saya hanya perlu komitmen teman-teman bupati dan wali kota bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk menyukseskan program ini,” katanya.

Selain CKG, Ansar meminta kebijakan pembangunan kesehatan lebih menitikberatkan pada pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat, bukan hanya mengandalkan pelayanan ketika masyarakat sudah sakit.

Sejumlah persoalan kesehatan seperti tuberkulosis (TBC), stunting dan imunisasi turut menjadi perhatian pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Ansar juga menyoroti perbedaan angka stunting berdasarkan sumber data yang digunakan.

Ia menyebut data E-PPGBM menunjukkan prevalensi stunting di Kepri berada di kisaran 3 persen. Sementara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angkanya masih sekitar 15 persen.

Perbedaan tersebut, menurut Ansar, menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat intervensi sekaligus melakukan evaluasi terhadap data dan program penanganan stunting.

Upaya pencegahan dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia sekolah. Langkah tersebut antara lain melalui perbaikan pola asuh serta pemberian tablet tambah darah kepada anak sekolah.

“Program promotif dan program antisipasi harus kita perbesar supaya masyarakat tahu,” tegasnya.

Ansar menilai pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Edukasi kesehatan harus diperluas dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Ia mendorong peran PKK, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, majelis ulama hingga berbagai kelompok masyarakat untuk bersama-sama menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pencegahan penyakit.

“Kita harus bekerja sama dengan PKK, ormas, partai politik, majelis ulama dan siapa saja. Yang penting semua menyuarakan bahwa kesehatan itu penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Kader Posyandu juga diminta menjadi salah satu ujung tombak untuk mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Menurut Ansar, keberhasilan CKG tidak hanya diukur dari tersedianya layanan, tetapi juga dari seberapa banyak masyarakat yang mau datang dan memanfaatkan pemeriksaan tersebut.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga harus ikut mempromosikan program ini. Mari bergerak cepat bersama, mengajak masyarakat menjaga kesehatan, melakukan pencegahan dan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis secara masif,” katanya.

Pemprov Kepri berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas di daerah.

Dengan karakteristik wilayah kepulauan, Kepri juga diharapkan mampu menunjukkan bahwa keterbatasan geografis bukan penghalang untuk memperluas akses layanan kesehatan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ibu Linda Benyamin Paulus, Plt Direktur Penyakit Menular sekaligus Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dr. Sumarjaya, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Ketua BKOW Kepri Hj. Neni Dwiyanna Nyanyang Haris Pratamura, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Kepri, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, pimpinan rumah sakit, kepala dinas kesehatan, camat, lurah serta kader Posyandu.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google