Kepri Dorong Revitalisasi Waduk dan Sungai, Infrastruktur Air Jadi Perhatian

Tanjungpinang, — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat penanganan infrastruktur sumber daya air. Revitalisasi waduk, dam hingga daerah aliran sungai dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air sekaligus mengantisipasi ancaman banjir.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Asistensi Penyelarasan dan Inventarisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pusat di Wilayah Provinsi Kepri Tahun 2026–2027 yang dipimpin Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (5/10/2026).

Forum tersebut diikuti perwakilan sejumlah balai dan satuan kerja kementerian yang menangani bidang jalan, sumber daya air, bangunan dan kawasan, prasarana strategis serta perumahan. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas PUPP, Perkim dan Bappeda Kepri, turut hadir.

Nyanyang meminta kondisi infrastruktur air di sejumlah wilayah dipetakan dan dikaji lebih mendalam. Infrastruktur tersebut memiliki fungsi strategis, baik untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat maupun mengendalikan risiko banjir.

Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian antara lain Lancang Kuning, Sungai Pulai, Tanjung Uban, Batam, Anambas dan Natuna.

Menurut Nyanyang, persoalan infrastruktur air tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kawasan. Pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi harus diimbangi dengan kapasitas infrastruktur dasar yang memadai.

Karena itu, Pemprov Kepri mendorong langkah revitalisasi dan optimalisasi terhadap infrastruktur sumber daya air yang sudah tersedia. Persoalan seperti pendangkalan, kebocoran maupun kapasitas pengendalian banjir perlu diantisipasi melalui penanganan yang terencana.

“Persoalan ini penting mengingat ketahanan infrastruktur air memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, pertumbuhan kawasan permukiman, dan aktivitas ekonomi,” kata Nyanyang.

Pembahasan infrastruktur air tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kepri menyelaraskan kebutuhan daerah dengan program pemerintah pusat untuk 2026–2027.

Nyanyang sebelumnya menegaskan bahwa hasil inventarisasi tidak boleh berhenti sebagai daftar usulan. Setiap persoalan yang membutuhkan dukungan lintas instansi harus ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Pemprov Kepri juga akan melakukan sinkronisasi program pembangunan 2027 dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, termasuk mengoptimalkan peluang pembiayaan melalui APBN.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan infrastruktur air diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik baru, tetapi juga memastikan aset yang sudah ada tetap berfungsi optimal.

Bagi Kepri sebagai provinsi kepulauan, penguatan infrastruktur sumber daya air menjadi bagian penting dari upaya menjaga pelayanan dasar, mendukung pertumbuhan kawasan dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google