Refleksi 24 Tahun Provinsi Kepri: Bagaimana Pelayanan Kesehatan di Pulau-Pulau?

Oleh : Abdul Rauf Rahim, S.KM., M.Si., CNFA
Ketua Persakmi Kepulauan Riau dan Penulis Buku Kepri Sehat: Gagasan, Perjuangan, dan Warisan Ismeth Abdullah

Apakah pembangunan kesehatan Kepulauan Riau benar-benar sudah sampai ke pulau-pulau atau baru sampai pada angka dan bangunan belaka?

Provinsi Kepulauan Riau saat ini memasuki usia lebih dari dua dekade. Pada awal berdiri sebagai provinsi, Kepri menghadapi persoalan yang berbeda dengan wilayah daratan. Laut menjadi bagian terbesar wilayahnya, pulau-pulau tersebar, transportasi bergantung pada cuaca, dan jarak menentukan cepat atau lambatnya seseorang memperoleh pertolongan kesehatan.

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan di Kepulauan Riau tidak cukup hanya dilihat dari jumlah puskesmas, dokter, atau fasilitas yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan sistem menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan.

Pada masa awal pembangunan Kepri, kesenjangan pelayanan kesehatan sangat terasa. Seorang ibu hamil dari pulau harus menempuh perjalanan laut untuk mendapatkan pertolongan. Puskesmas di sejumlah wilayah masih sederhana dengan tenaga kesehatan yang terbatas. Persalinan bahkan masih berlangsung dengan bantuan dukun kampung karena tenaga medis tidak tersedia.

Data Riskesdas 2007 menunjukkan cakupan pemeriksaan bayi baru lahir usia 0–7 hari di Kepri sekitar 64,2 persen dan turun menjadi 44,9 persen pada usia 8–28 hari. Di Lingga, cakupannya disebut sekitar 37 persen. Masalah gizi buruk dan gizi kurang juga masih menonjol di sejumlah wilayah seperti Lingga dan Natuna.

Kondisi tersebut mendorong pendekatan yang lebih sesuai dengan karakter kepulauan. Puskesmas Perawatan dikembangkan, Puskesmas Keliling Laut diperkuat, ambulans laut dan sistem rujukan mulai menjadi bagian penting pelayanan. Desa Siaga, posyandu, dan kader kesehatan juga digunakan untuk memperluas jangkauan pelayanan. Pada masa itu, pembangunan kesehatan bukan sekadar membangun gedung, tetapi juga mencari cara agar tenaga kesehatan, obat, transportasi, dan pelayanan dapat bergerak mengikuti kondisi geografis pulau-pulau.

Dua puluh tahun lebih kemudian, wajah pelayanan kesehatan Kepri telah berubah. Jika pada awal pembangunan fasilitas dan tenaga masih terbatas, pada 2025 Kepri telah memiliki 96 puskesmas dan 1.475 posyandu. Cakupan JKN/KIS telah mencapai 97,6 persen penduduk, menunjukkan perluasan perlindungan pembiayaan kesehatan.

Sistem informasi juga mulai bergerak dari pencatatan manual menuju integrasi SATUSEHAT, BPJS, dan sistem informasi kesehatan. Ketersediaan obat esensial dilaporkan mencapai 96 persen puskesmas pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan Kepri telah bergerak dari sekadar pembangunan fasilitas (building facilities) menuju pembangunan sistem (building systems).

Perubahan juga terlihat pada beberapa indikator kesehatan. Angka kematian ibu pada 2025 tercatat 93 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi dalam data administratif tercatat 7,4 per 1.000 kelahiran hidup. Stunting turun dari 16,8 persen pada 2023 menjadi 15,0 persen pada 2024.

Dalam pengendalian tuberkulosis, kemampuan menemukan kasus dan mengukur pengobatan juga semakin baik; sekitar 5.000–5.500 kasus per tahun tercatat dan pengobatan mencapai 81 persen pada 2024. Beban kesehatan pun berubah. Selain penyakit menular, diabetes dan penyakit tidak menular semakin menjadi perhatian. SKI 2023 mencatat 34.471 penderita diabetes melitus di Kepri.

Namun, kemajuan tersebut tidak berarti persoalan selesai. Kepri hari ini memang bukan Kepri tahun 2002, tetapi laut masih menjadi tantangan. Ketimpangan antarwilayah, distribusi dokter spesialis dan tenaga kesehatan terlatih, jarak menuju rumah sakit, transportasi rujukan, ketersediaan obat ketika cuaca buruk, serta pengendalian TB, hipertensi, dan diabetes masih membutuhkan perhatian. Bahkan, ketika fasilitas sudah tersedia, pertanyaan pentingnya tetap sama: seberapa cepat masyarakat di pulau kecil mendapatkan pertolongan ketika mereka benar-benar membutuhkannya?

Karena itu, Persakmi Kepulauan Riau memandang pekerjaan berikutnya bukan sekadar menambah bangunan atau mengejar angka cakupan. Kepri membutuhkan Sistem Kesehatan Kepulauan yang menghubungkan puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, transportasi laut, logistik, teknologi informasi, pemerintah desa, dan masyarakat sebagai satu jaringan pelayanan.

Sistem rujukan dengan skenario ketika cuaca buruk serta logistik yang disesuaikan dengan karakter pelayaran perlu diperkuat. Gagasan Satu Pulau Satu SKM juga dapat dikembangkan untuk membantu pemetaan masalah, pengelolaan data, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan program kesehatan di tingkat pulau.

Inilah tugas lanjutan Kepri. Memastikan tidak ada warga yang kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena tinggal di pulau yang jauh. Evaluasi pembangunan kesehatan tidak boleh berhenti pada pertanyaan berapa banyak fasilitas yang telah dibangun. Pertanyaan berikutnya harus lebih berani: pulau mana yang masih tertinggal, berapa lama pasien harus menunggu pertolongan, apa yang terjadi ketika laut tidak bersahabat, dan apakah mutu pelayanan sudah cukup setara antara pusat kota dan pulau kecil?

Dua puluh tahun pertama telah membangun fondasi. Dua puluh tahun berikutnya harus membangun sistem kesehatan kepulauan yang adil, adaptif, tangguh, dan berkelanjutan.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google