3.481 PPPK Pemprov Kepri Ikuti Orientasi, Misni Tekankan Kompetensi dan Disiplin

Tanjungpinang, – Sebanyak 3.481 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai mengikuti Orientasi PPPK Angkatan V Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (16/9/2026).

Berbeda dengan pelatihan tatap muka, orientasi kali ini dilaksanakan secara nonklasikal atau daring dan diikuti PPPK dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kepri.

Program orientasi berlangsung selama dua bulan, mulai 16 September hingga 17 November 2026, dan dibagi ke dalam 12 kelas.

Bagi Pemprov Kepri, orientasi bukan sekadar tahapan administratif setelah pengangkatan PPPK. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembekalan agar para pegawai memahami posisi, tugas, tanggung jawab serta etika sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Misni mengatakan, pengangkatan ribuan PPPK menjadi bagian penting dalam memperkuat sumber daya aparatur pemerintah daerah.

“Begitu saudara-saudara diangkat menjadi PPPK, ini merupakan sebuah anugerah bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Harapan dan keinginan rekan-rekan sekalian secara bertahap telah terakomodasi dalam regulasi ASN,” ujar Misni.

Misni menyebut jumlah PPPK di lingkungan Pemprov Kepri kini mencapai 6.312 orang dari total 12.472 ASN. Dengan komposisi tersebut, PPPK mencakup sekitar 51 persen dari keseluruhan ASN Pemprov Kepri.

Menurut dia, besarnya jumlah tersebut menunjukkan posisi PPPK yang semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Betapa PPPK ini menjadi sebuah kekuatan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, PPPK menjadi modal dasar dalam membangun Provinsi Kepulauan Riau,” tegasnya.

Para PPPK saat ini tersebar di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, tenaga teknis hingga administrasi pemerintahan. Karena itu, Misni meminta kepercayaan yang diberikan pemerintah diikuti dengan peningkatan kualitas kerja.

Ia menekankan tiga aspek yang perlu diperkuat, yakni kapasitas, keterampilan atau skill, serta sikap dan perilaku atau attitude.

“Saya meyakini dan percaya ke depan dengan orientasi ini, penguasaan tugas dan tanggung jawab akan memberikan warna yang berbeda. Kita berharap PPPK mampu menjadi tulang punggung, terutama dalam proses administrasi dan perencanaan pemerintahan,” katanya.

Di hadapan peserta orientasi, Misni juga mengingatkan pentingnya menjaga disiplin dan nama baik instansi.

Ia menyebut masih terdapat PPPK yang harus diberhentikan akibat pelanggaran disiplin maupun mengundurkan diri.

“Jangan cemari nama baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jangan cemari nama baik OPD. Karena satu orang yang melakukan pelanggaran, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh organisasi,” pesannya.

Misni berharap orientasi tersebut dimanfaatkan peserta untuk memahami secara utuh kedudukan dan tanggung jawab mereka sebagai ASN.

Ia juga menekankan pentingnya membangun pola kerja yang sejalan antara PPPK dan PNS sebagai satu kesatuan aparatur dalam mendukung program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepri 2025–2029.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Kepri Any Lindawaty menjelaskan, orientasi dirancang untuk memberikan pemahaman kepada PPPK mengenai peran, tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari ASN.

Peserta akan menjalani rangkaian pembelajaran dengan total 65 Jam Pelajaran (JP). Setelah menyelesaikan seluruh tahapan, peserta akan memperoleh sertifikat yang juga menjadi salah satu dasar dalam proses perpanjangan kontrak kerja.

“Peserta akan mendapatkan 65 Jam Pelajaran (JP) dan sertifikat. Sertifikat ini juga menjadi salah satu dasar dalam perpanjangan kontrak kerja,” jelas Any.

Rangkaian kegiatan mencakup pembukaan, pembekalan, pembelajaran mandiri, pembelajaran melalui Learning Management System (LMS) hingga evaluasi akademik.

Materi yang diberikan antara lain mengenai fungsi dan tugas ASN, nilai serta etika instansi, termasuk pembekalan antinarkoba dan antikorupsi.

Untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, BPSDM memanfaatkan sejumlah platform digital, seperti Massive Open Online Course (MOOC), LMS, Ligat Kepri dan Zoom Meeting.

“Semua harus sudah bertransformasi dengan digitalisasi. Karena itu, seluruh proses pembelajaran orientasi ini juga dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi digital,” kata Any.

Dengan jumlah peserta yang mencapai ribuan orang, Orientasi PPPK Angkatan V menjadi bagian dari proses penguatan aparatur Pemprov Kepri. Selain memahami tugas dan fungsi, peserta dituntut membangun kompetensi, disiplin, integritas serta kemampuan beradaptasi dengan sistem kerja pemerintahan yang semakin berbasis digital.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google