APBD Batam 2027 Diarahkan Berbasis Kinerja, Pemko Tekankan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Batam, — Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 agar tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan kinerja dan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

Hal itu disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam terhadap Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).

Amsakar mengapresiasi pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD 2027 dengan tetap memperhatikan arah kebijakan KUA-PPAS serta kemampuan keuangan daerah.

“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan, penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah akan diarahkan agar semakin efektif, efisien, akuntabel, dan responsif. Setiap perangkat daerah juga didorong memiliki target, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.

Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam APBD 2027, antara lain pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, persampahan, serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur juga diarahkan lebih merata, termasuk untuk wilayah hinterland. Pemko Batam menyiapkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta penguatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di kawasan mainland maupun hinterland.

“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan,” kata Amsakar.

Penanganan banjir dan persampahan juga masuk dalam prioritas APBD 2027. Untuk persoalan banjir, pemerintah daerah menyiapkan penanganan secara terpadu melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, penguatan sistem pompa, serta pengendalian kawasan rawan banjir.

Di sektor persampahan, Pemko Batam mengarahkan pengelolaan dari hulu hingga hilir. Program tersebut meliputi pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, pembangunan TPS 3R, pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir, hingga penambahan sarana arm roll truck dan bin container.

Pemko Batam juga merencanakan pembangunan lanjutan landfill TPA, TPS 3R, serta penguatan layanan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.

Pada sektor pendidikan, kebijakan APBD 2027 diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu layanan. Program yang disiapkan mencakup bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, penyediaan seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa termasuk dari wilayah hinterland, pembangunan ruang kelas baru, pengadaan peralatan pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru.

Sementara di bidang kesehatan, Pemko Batam menargetkan penguatan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan sarana dan prasarana puskesmas serta RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan.

Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari arah kebijakan APBD 2027. Pemko Batam akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kapasitas UMKM, pemberdayaan industri, serta fasilitasi perizinan usaha.

Dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, Pemko Batam sebelumnya telah meneken nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam dan APINDO. Kesepakatan tersebut diarahkan untuk merealisasikan penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.

Amsakar menegaskan, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur berdasarkan besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” tegas Amsakar.

Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara DPRD dan pemerintah daerah dapat berlangsung konstruktif, terbuka, dan tepat waktu.

Dengan demikian, APBD yang ditetapkan diharapkan tetap realistis, sesuai ketentuan, serta mampu mendukung percepatan pencapaian prioritas pembangunan Kota Batam.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google