KPK Ingatkan Pejabat Kepri, Integritas Harus Dimulai dari Rumah, Bukan Sekadar di Kantor

TANJUNGPINANG, – Upaya mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan aturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Keteladanan pejabat publik dalam keluarga juga menjadi fondasi penting untuk membangun perilaku jujur dan bertanggung jawab.

Pesan tersebut mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Balairung Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan bertema Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi itu dibuka Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan diikuti para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beserta istri masing-masing.

Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, David Sepriwasa, mengatakan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter seseorang, termasuk pejabat yang memegang kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, nilai antikorupsi perlu dibangun melalui kebiasaan sehari-hari sebelum diterapkan dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas jabatan.

“Sebagai pimpinan OPD, kepala OPD harus mampu menjadi contoh bagi lingkungan kerjanya dalam menerapkan semangat antikorupsi. Hal itu tentu harus dimulai dari keluarga sendiri,” ujar David.

Menurutnya, keluarga dapat menjadi ruang pertama untuk menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menolak perilaku yang bertentangan dengan aturan.

Keteladanan tersebut diharapkan tidak berhenti pada lingkungan rumah tangga pejabat, melainkan berkembang menjadi budaya kerja yang menjunjung etika dan kepentingan publik.

“Melalui Bimtek Keluarga Berintegritas ini, kami berharap nilai-nilai integritas dapat tumbuh di keluarga para kepala OPD dan kemudian ditularkan kepada keluarga pegawai di lingkungan masing-masing OPD,” katanya.

David juga mengapresiasi keterlibatan jajaran Pemprov Kepri dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas pendidikan antikorupsi melalui pendekatan keluarga.

Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad mengaitkan pentingnya integritas dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Melayu yang sejak lama menempatkan kejujuran, amanah, dan kehormatan sebagai pedoman perilaku.

Menurutnya, menjaga integritas bukan semata-mata kewajiban administratif seorang pejabat, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap keluarga dan masyarakat.

“Bagi masyarakat Kepulauan Riau yang mayoritas merupakan masyarakat Melayu, persoalan integritas bukanlah sesuatu yang asing. Sejak dahulu, para orang tua Melayu telah mewariskan nilai amanah, jujur, malu berbuat salah, serta menjaga marwah diri dan keluarga,” ujar Ansar.

Ia mengingatkan kembali peribahasa Melayu, “Tuah rumah karena sendi, tuah negeri karena budi.”

Ungkapan tersebut mengandung pesan bahwa kehormatan seseorang dan sebuah negeri tidak hanya ditentukan oleh kedudukan maupun kekuasaan, melainkan juga oleh budi pekerti dan perilaku yang dijaga dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pemerintahan, nilai tersebut berkaitan dengan tanggung jawab pejabat ketika mengelola anggaran, menjalankan pelayanan publik, dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Keberadaan keluarga yang menanamkan prinsip kesederhanaan dan kejujuran diharapkan dapat menjadi pengingat agar jabatan tidak digunakan untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Pemprov Kepri, menurut Ansar, juga terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pengawasan program strategis, penerapan manajemen talenta dalam pengisian jabatan, serta peningkatan fungsi pengawasan internal.

Langkah kelembagaan tersebut perlu berjalan seiring dengan pembangunan karakter aparatur agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi tuntutan administratif.

Melalui Bimtek Keluarga Berintegritas, KPK berharap para pimpinan OPD mampu membawa nilai antikorupsi dari lingkungan rumah menuju tempat kerja, sekaligus memberikan contoh bagi pegawai di instansi masing-masing.

Namun, pembentukan budaya integritas tetap memerlukan penerapan aturan secara konsisten, pengawasan yang efektif, dan keberanian menindaklanjuti setiap dugaan penyimpangan.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google