Kepri Catat 1.231 Bencana hingga September 2026, Misni Minta Mitigasi Diperkuat
- account_circle Basok Ridwan
- calendar_month 7 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni meminta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (03/11/2026).
TANJUNGPINANG, 
— Jumlah kejadian bencana di Kepulauan Riau sepanjang Januari–September 2026 mencapai 1.231 kejadian, melampaui catatan sepanjang 2025 sebanyak 948 kejadian. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Kepri memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor menghadapi puncak musim hujan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, meminta seluruh instansi mengutamakan pencegahan dan memastikan kesiapan penanganan bencana. Arahan itu disampaikannya dalam rapat koordinasi di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (3/11/2026).
“Peningkatan jumlah kejadian bencana ini harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak boleh hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi harus memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi sejak dini,” ujar Misni.
Menurutnya, kondisi cuaca yang semakin dinamis membutuhkan kesiapan bersama. Penanganan bencana harus didukung pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang lancar, serta kemampuan merespons keadaan darurat.
“Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan komitmen, koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani dengan cepat dan tepat,” tegasnya.
Misni meminta penguatan koordinasi dan komando lintas sektor, optimalisasi informasi serta peringatan dini, hingga pengecekan kesiapan personel, peralatan, dan logistik evakuasi.
Langkah pencegahan di lapangan juga menjadi perhatian. Pemeliharaan drainase, pembersihan saluran air, serta pembangunan kolam retensi perlu diperkuat untuk mengurangi risiko banjir.
Ia turut menekankan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, media massa, dan perguruan tinggi. Seluruh langkah kesiapsiagaan diminta dievaluasi secara berkala serta dimasukkan dalam perencanaan dan penganggaran masing-masing instansi.
Kepala Pelaksana BPBD Kepri, Aludin Andi, mengatakan rapat tersebut digelar untuk menyatukan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita ingin memperkuat koordinasi, komunikasi dan sinergi lintas sektor agar seluruh unsur memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Kepulauan Riau,” katanya.
Andi menjelaskan, wilayah Kepri yang berbentuk kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penanggulangan bencana. Ancaman yang perlu diantisipasi mencakup banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem.
Sebagai gambaran, catatan bencana Kepri pada 2025 mencakup 210 kejadian banjir, 50 tanah longsor, 200 kebakaran, serta 488 kejadian puting beliung, angin kencang, gelombang tinggi, dan bencana lainnya.
Rapat tersebut menghadirkan Kepala BMKG Tanjungpinang, Ahmad Kosasi, sebagai narasumber. Peserta berasal dari unsur Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah Pemprov Kepri, serta DPRD Kepri.
Pada kesempatan yang sama, Pemprov Kepri meresmikan Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Kepri. Fasilitas ini diharapkan memperkuat pemantauan, pengumpulan informasi, koordinasi, dan pengendalian operasi penanggulangan bencana.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Pemprov Kepri, Forkopimda, dan instansi vertikal sebagai komitmen bersama meningkatkan kesiapsiagaan.
Jadikan 
Penulis Basok Ridwan
Ia merupakan seorang jurnalis muda multitalenta yang saat ini aktif bergerak di bawah bendera BacaDulu.id. Dengan wilayah liputan strategis di Kepulauan Riau, ia berdedikasi menyajikan analisis tajam terkait kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, hingga dinamika politik lokal. Profesionalisme dan integritasnya di ruang redaksi semakin kukuh setelah resmi mengantongi sertifikat kompetensi Wartawan Muda sejak 4 September 2026.
Saat ini belum ada komentar