Program Bedah Rumah Naik Jadi 400 Ribu Unit, Pemerintah Libatkan UMKM Lokal

JAKARTA, – Pemerintah menargetkan perbaikan 400 ribu rumah tidak layak huni sepanjang 2026, meningkat tajam dibandingkan program tahun sebelumnya yang mencakup 45 ribu unit. Perluasan program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan perkembangan program tersebut seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Menurut Maruarar, peningkatan jumlah rumah yang menjadi sasaran perbaikan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan hunian layak, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan memperbaiki tempat tinggalnya secara mandiri.

“Ini bagian program yang dibuat oleh negara, Presiden Prabowo itu, tahun lalu itu kita ada 45 ribu bedah rumah. Tahun ini ditingkatkan luar biasa menjadi 400 ribu rumah,” ujar Maruarar.

Program bedah rumah diarahkan untuk memperbaiki kondisi hunian masyarakat agar lebih aman, sehat, dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Selain memperluas perbaikan rumah, pemerintah terus mendorong kepemilikan hunian melalui skema rumah subsidi dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Skema tersebut menjadi salah satu instrumen untuk membantu masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh pembiayaan kepemilikan rumah dengan ketentuan yang lebih terjangkau.

Maruarar menjelaskan, program perumahan nasional tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah hunian, tetapi juga diupayakan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat melalui penggunaan material bangunan produksi dalam negeri.

Salah satu langkah yang dilaporkan kepada Presiden ialah pengembangan industri genteng tanah liat berbasis UMKM di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Sebanyak 34 pelaku usaha disebut telah melalui proses pengujian dan pemenuhan persyaratan kualitas produk, sehingga dipersiapkan untuk mendukung penyediaan material bangunan.

Menurut Maruarar, para pelaku UMKM tersebut memiliki kapasitas penyediaan sekitar 2,4 juta genteng tanah liat.

“Ada 34 UMKM yang sudah lolos SND, yaitu kriteria kehandalan, artinya dia sudah punya suatu sertifikasi yang kuat, lolos, uji, dan 34 ini menyiapkan 2,4 juta genteng, produk UMKM, genteng dari tanah liat sehingga kualitasnya itu terjaga,” katanya.

Pemerintah juga mendorong pemenuhan standar kualitas material agar produk yang digunakan dalam program perumahan dapat memenuhi kebutuhan konstruksi.

Maruarar menilai penggunaan bahan bangunan produksi daerah berpotensi menciptakan hubungan saling menguntungkan antara pembangunan perumahan dan pertumbuhan usaha masyarakat.

Ketika kebutuhan material dapat dipenuhi produsen setempat, kegiatan pembangunan diharapkan turut meningkatkan permintaan produk, memperluas pasar, serta membuka peluang kerja di daerah.

“Jadi kita ingin memberdayakan UMKM-UMKM lokal. Jadi kalau bisa produk Jawa Barat bisa dipakai di Jawa Barat. Produk Jawa Tengah bisa dipakai di Jawa Tengah. Sesudah genteng kita juga akan ke tempat yang lain,” ujarnya.

Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar industri genteng. Pemerintah berencana mengembangkan pemanfaatan berbagai produk bahan bangunan lokal lainnya dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan produksi masing-masing wilayah.

Dalam pertemuan dengan Presiden, Maruarar juga melaporkan persiapan program ASRI yang diarahkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman.

Program itu diharapkan menghubungkan penataan kawasan tempat tinggal dengan aspek kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keterlibatan pelaku usaha lokal.

“Kami juga sudah diminta menyiapkan untuk program ke depan, bagaimana program ASRI, Bapak Presiden itu sangat sekali ingin Indonesia itu nyaman, indah, memperdayakan UMKM, sehat,” kata Maruarar.

Meski target perbaikan rumah meningkat signifikan, pelaksanaannya tetap memerlukan kesiapan anggaran, pendataan penerima manfaat, pengawasan kualitas pekerjaan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah.

Hal serupa berlaku pada pengembangan material bangunan lokal. Peningkatan kapasitas produksi perlu diikuti pemenuhan standar mutu agar keterlibatan UMKM tidak hanya memperluas peluang pasar, tetapi juga mendukung kualitas rumah yang dibangun.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menjadikan pembangunan perumahan sebagai penggerak kegiatan ekonomi yang lebih luas.

Dengan demikian, manfaat program tidak hanya diharapkan dirasakan keluarga penerima bantuan perbaikan rumah maupun pembiayaan subsidi, tetapi juga pelaku usaha dan tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok industri bahan bangunan.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google