Ranperda Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027 Disampaikan, Bintan Fokus Perkuat Fiskal dan Ekonomi Daerah

Bintan,   – Pemerintah Kabupaten Bintan mulai mengarahkan pembahasan kebijakan anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan daerah. Hal itu ditandai dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan, Senin (14/9/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Bintan tersebut dihadiri Bupati Bintan Roby Kurniawan. Dalam penyampaiannya, Roby menjelaskan perubahan APBD 2026 diperlukan untuk menyesuaikan struktur anggaran dengan dinamika kondisi daerah.

Penyesuaian tersebut mencakup perubahan asumsi pendapatan, kebutuhan belanja, perkembangan pelaksanaan program, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hingga kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,046 triliun lebih, sedangkan belanja daerah diperkirakan sebesar Rp1,155 triliun lebih.

Sementara itu, rancangan APBD Bintan 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp992,80 miliar lebih. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp368,46 miliar lebih, pendapatan transfer Rp624,34 miliar lebih, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp4,10 miliar.

Untuk belanja daerah, pemerintah memproyeksikan kebutuhan sebesar Rp1,017 triliun lebih, dengan pembiayaan netto mencapai Rp24,68 miliar lebih.

Roby mengatakan kondisi fiskal yang masih terbatas, termasuk dukungan transfer dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan daerah, menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran.

Menurutnya, keterbatasan fiskal harus menjadi dorongan untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang telah dimiliki Bintan.

“Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Justru ini menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi daerah dan peningkatan PAD,” tegas Roby.

Untuk APBD 2027, pembangunan Bintan diarahkan melalui tema “Meningkatkan Akselerasi Kesejahteraan Berbasis Produktivitas Ekonomi Unggulan, SDM Berkualitas, Lingkungan Lestari, dan Tata Kelola Inovatif.”

Arah kebijakan tersebut akan menempatkan sejumlah sektor sebagai penggerak perekonomian daerah. Di antaranya pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, kawasan industri, UMKM, ekonomi kreatif hingga investasi.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi.

Roby berharap proses pembahasan kedua Ranperda bersama DPRD Bintan dapat berjalan secara konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat.

“Kita ingin setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan Bintan,” ujarnya.

Jadikan sumber pilihan pencarian Google